Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanganan situasi hubungan industrial dalam masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, isi surat edaran menteri tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan opsi perundingan yang sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Akan tetapi opsi ini tidak implementatif karena posisi tawar pekerja subordinat. Kedua, isi surat edaran tersebut juga hanya menegaskan kembali apa yang menjadi hak pekerja dan apa yang menjadi kewajiban pengusaha, namun tidak memberikan solusi konkret yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Peran pemerintah sebagai “bapak” yang baik dan bijaksana sebagaimana diamanatkan oleh konsepsi Hubungan Industrial Pancasila belum terlaksana dengan baik selama masa pandemi covid-19 ini.
Article Metrics:
Last update:
Last update:
Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher (Jurnal CREPIDO).
All the published articles in Jurnal CREPIDO is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).
This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms. CC BY-NC-SA includes the following elements:
BY: credit must be given to the creator.
NC: Only noncommercial uses of the work are permitted.
SA: Adaptations must be shared under the same terms.