BibTex Citation Data :
@article{ALJ9798, author = {Sukinta Sukinta}, title = {Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia}, journal = {Administrative Law and Governance Journal}, volume = {3}, number = {3}, year = {2020}, keywords = {}, abstract = { Abstract This study aims to determine the role of the police in conducting investigations against the criminal act of spreading fake news in Indonesia. This role is based on the prevailing laws and regulations. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of investigations into fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts to overcome these crimes will also be revealed. The results showed that it is not criminal in the field of Information Technology, including computer-related offenses, content-related offenses, d. Copyright- and Tradenark related offenses (copyright infringement). Second, the classification and authority of information technology investigators; Police investigators because of their obligations have the authority to receive a report or complaint from a person regarding a criminal act; Take the first action at the scene; Ordering to stop a suspect and check the suspect's identification; Carry out arrests, detention, searches and confiscation; Checking and confiscating letters; Take fingerprints and take a picture of a person; Summons people to be heard and examined as suspects or witnesses; Bring in the necessary experts in connection with the case examination; Hold an investigation halt; Carry out other actions according to responsible law. Keywords: Police, Criminal Investigation, Fake News Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tidak tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Peran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak pidana di bidang Teknologi Informasi meliputi Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer), Content-related offences (pelanggaran terkait konten), d. Copyright- and Tradenark related offences (pelanggaran terkait hak cipta). Kedua, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi; Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan Tindak Pidana, Berita Bohong }, issn = {2621-2781}, pages = {554--568} doi = {10.14710/alj.v3i3.554 - 568}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9798} }
Refworks Citation Data :
Abstract
This study aims to determine the role of the police in conducting investigations against the criminal act of spreading fake news in Indonesia. This role is based on the prevailing laws and regulations. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of investigations into fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts to overcome these crimes will also be revealed. The results showed that it is not criminal in the field of Information Technology, including computer-related offenses, content-related offenses, d. Copyright- and Tradenark related offenses (copyright infringement). Second, the classification and authority of information technology investigators; Police investigators because of their obligations have the authority to receive a report or complaint from a person regarding a criminal act; Take the first action at the scene; Ordering to stop a suspect and check the suspect's identification; Carry out arrests, detention, searches and confiscation; Checking and confiscating letters; Take fingerprints and take a picture of a person; Summons people to be heard and examined as suspects or witnesses; Bring in the necessary experts in connection with the case examination; Hold an investigation halt; Carry out other actions according to responsible law.
Keywords: Police, Criminal Investigation, Fake News
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tidak tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Peran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak pidana di bidang Teknologi Informasi meliputi Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer), Content-related offences (pelanggaran terkait konten), d. Copyright- and Tradenark related offences (pelanggaran terkait hak cipta). Kedua, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi; Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan Tindak Pidana, Berita Bohong
Article Metrics:
Last update:
Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:
Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal
Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University
Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, SemarangIndonesia 50275
Administrative Law and Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) published by the State Administrative Law Department
Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
alj@live.undip.ac.id
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj