BibTex Citation Data :
@article{ALJ9789, author = {Sukinta Sukinta}, title = {Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik}, journal = {Administrative Law and Governance Journal}, volume = {3}, number = {4}, year = {2020}, keywords = {}, abstract = { Abstract This study aims to determine the legal aspects of the offense of the fake news in Indonesia. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of the prevention of fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts made in overcoming these crimes will also be revealed. The results of the research show that the Indonesian National Police have taken law enforcement actions against criminal offenses related to the spread of fake news known as hoaxes. The Police of the Republic of Indonesia use Law number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions to ensnare Hoax perpetrators. This includes the dissemination of fake news if 1. If fake news contains decency, it can be subject to criminal charges under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law; 2. If it is gambling, it can be punished under Article 27 paragraph (2) of the ITE Law; 3. If it is charged with insulting and / or defamation, it shall be punished under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; 4. If it is charged with extortion and / or threats, it shall be punished under Article 27 paragraph (4) of the ITE Law; 5. If the content creates a sense of hatred based on SARA, it shall be punished under Article 28 paragraph (2) of the ITE Law; 6. If it contains threats of violence or intimidation aimed at personally, it shall be punished under Article 29 of the ITE Law. Keywords: Police, Hoax, Hoax, Crime Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum Delik Pebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan peneggakan hukum terhadap pelanggaran pidana terkait dengan penyebaran berita bohong atau dikenal dengan hoak. Kepolisian Republik Indonesia mengguanan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk menjerat pelaku Hoaks. Termasuk didalamnya penyeberan berita bohong apabila 1.Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; 2.Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; 3.Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ; 4.Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; 5.Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE. Kata Kunci: Kepolisian, Berita Bohong, Hoaks, Tindak Pidana }, issn = {2621-2781}, pages = {733--741} doi = {10.14710/alj.v3i4.733 - 741}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9789} }
Refworks Citation Data :
Abstract
This study aims to determine the legal aspects of the offense of the fake news in Indonesia. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of the prevention of fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts made in overcoming these crimes will also be revealed. The results of the research show that the Indonesian National Police have taken law enforcement actions against criminal offenses related to the spread of fake news known as hoaxes. The Police of the Republic of Indonesia use Law number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions to ensnare Hoax perpetrators. This includes the dissemination of fake news if 1. If fake news contains decency, it can be subject to criminal charges under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law; 2. If it is gambling, it can be punished under Article 27 paragraph (2) of the ITE Law; 3. If it is charged with insulting and / or defamation, it shall be punished under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; 4. If it is charged with extortion and / or threats, it shall be punished under Article 27 paragraph (4) of the ITE Law; 5. If the content creates a sense of hatred based on SARA, it shall be punished under Article 28 paragraph (2) of the ITE Law; 6. If it contains threats of violence or intimidation aimed at personally, it shall be punished under Article 29 of the ITE Law.
Keywords: Police, Hoax, Hoax, Crime
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum Delik Pebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan peneggakan hukum terhadap pelanggaran pidana terkait dengan penyebaran berita bohong atau dikenal dengan hoak. Kepolisian Republik Indonesia mengguanan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk menjerat pelaku Hoaks. Termasuk didalamnya penyeberan berita bohong apabila 1.Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; 2.Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; 3.Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ; 4.Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; 5.Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.
Kata Kunci: Kepolisian, Berita Bohong, Hoaks, Tindak Pidana
Article Metrics:
Last update:
Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:
Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal
Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University
Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, SemarangIndonesia 50275
Administrative Law and Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) published by the State Administrative Law Department
Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
alj@live.undip.ac.id
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj
