Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online

Tri Rahayu Utami; Naila Amrina; Adilla Cindy Jonfita; Muhamad Azhar

doi:10.14710/alj.v3i4.578  -  593

DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.578%20%20-%20%20593

Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online

*Tri Rahayu Utami - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Naila Amrina - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Adilla Cindy Jonfita - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Muhamad Azhar - , Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

BibTex Citation Data :

@article{ALJ9537,
    author = {Tri Utami and Naila Amrina and Adilla Jonfita and Muhamad Azhar},
    title = {Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online},
    journal = {Administrative Law and Governance Journal},
  volume = {3},
    number = {4},
    year = {2020},
    keywords = {},
    abstract = {  Abstract      The presence of online transportation services provides benefits in terms of easy and fast mobilization. This scientific article aims to determine the pattern of partnerships between online transportation drivers and companies and the government's opportunities to provide more protection for online transportation drivers. The narrative review method is used by examining various scientific literature that specifically discusses online transportation. The data extraction procedure is carried out by deepening the idea, methodology, and reviewing the scientific literature. The results showed that the practice of the partnership relationship between online transportation drivers and companies was not in accordance with the principles of partnership and protection practices for online transportation drivers through bestuurshandeling instruments that were not optimal.   Key words:  Administrative act, Protection, Online Transportation.   Abstrak   Kehadiran jasa transportasi  online  memberikan manfaat dalam hal mobilisasi yang mudah dan cepat. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi  online  dengan perusahaan dan peluang pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan bagi pengemudi transportasi  online . Metode  narrative review  digunakan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang khusus membahas transportasi  online . Prosedur ekstrasi data dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap ide, metodologi, dan telaah literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pola hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi  online  dan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip kemitraan dan praktik perlindungan bagi pengemudi transportasi  online  melalui instrumen  bestuurshandeling  yang belum maksimal.     Kata kunci:  Bestuurshandeling, Perlindungan, Transportasi Online. },
   issn = {2621-2781},   pages = {578--593}  doi = {10.14710/alj.v3i4.578  -  593},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9537}
}

Citation Format:

Abstract

The presence of online transportation services provides benefits in terms of easy and fast mobilization. This scientific article aims to determine the pattern of partnerships between online transportation drivers and companies and the government's opportunities to provide more protection for online transportation drivers. The narrative review method is used by examining various scientific literature that specifically discusses online transportation. The data extraction procedure is carried out by deepening the idea, methodology, and reviewing the scientific literature. The results showed that the practice of the partnership relationship between online transportation drivers and companies was not in accordance with the principles of partnership and protection practices for online transportation drivers through bestuurshandeling instruments that were not optimal.

Key words: Administrative act, Protection, Online Transportation.

Abstrak

Kehadiran jasa transportasi online memberikan manfaat dalam hal mobilisasi yang mudah dan cepat. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan dan peluang pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan bagi pengemudi transportasi online. Metode narrative review digunakan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang khusus membahas transportasi online. Prosedur ekstrasi data dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap ide, metodologi, dan telaah literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pola hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip kemitraan dan praktik perlindungan bagi pengemudi transportasi online melalui instrumen bestuurshandeling yang belum maksimal.

Kata kunci: Bestuurshandeling, Perlindungan, Transportasi Online.

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Article

In Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal

Recent articles

Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Affecting Factor for Muslim Women to Achieve their Political Rights in Muslim Majority Country Implikasi Procedural Time-Limits atas Gugatan Keputusan Administrasi Negara (Studi Banding: Indonesia, Australia, Kanada) More recent articles

A. Garner, B. (2019) Black’s Law Dictionary. 11th Edn. Eagan, Minnesota: Thomson West
Agung, M. (2017) Halaman 1 Dari 78 Halaman Putusan Nomor 37 P/Hum/2017
Demografi, L. (2017) Ringkasan Hasil Survei Dampak Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Depok
Fakhriyah, P. (2020) ‘Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat di Kota Cimahi’, Comm-Edu (Community Education Journal), 3(1), P. 34. Doi: 10.22460/Comm-Edu.V3i1.3719
Galvan, Jose L.; Galvan, M. C. (2017) Writing Literature Reviews: A Guide For Students Of The Social And Behavioral Sciences. 7th Edn. New York: Routledge
Gross, R. (2013) Psychology The Science Of Mind And Behaviour. 6th Edn. Edited By H. P. S. ; S. M. Soetjipto. Pustaka Pelajar Grup
Hsb, A. M. (2017) ‘Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’, Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), Pp. 109–122. Doi: 10.31219/Osf.Io/4cuh3
Indonesia, P. R. (2013) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Indonesia, R. (2002) Undang Undang Dasar 1945
Indonesia, R. (2008) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sekretariat Negara Republik Indonesia
Indonesia, R. (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Khalid, Z. (2019a) ‘Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan’, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 18(3), Pp. 114–123. Doi: 10.30743
Khalid, Z. (2019b) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transpotasi Online di Kota Medan’, Resam Jurnal Hukum, 5(1), Pp. 57–73. Doi: 10.32661/Resam.V6i1.40
Konstitusi, M. (2009) Putusan Nomor 138/Puu-Vii/2009
Konstitusi, M. (2018) Putusan Nomor 41/Puu-Xvi/2018
Mawanda, M. K. And Muhshi, A. (2019) ‘Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring Di Indonesia’, Lentera Hukum, 6(1), P. 33. Doi: 10.19184/Ejlh.V6i1.9203
Nola, L. F. (2018) ‘Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online’, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Hukum, 10(7), P. 5. Doi: 9772088235001
Okoli, C. (2015) ‘A Guide To Conducting A Standalone Systematic Literature Review’, Communications Of The Association For Information Systems, 37(1), Pp. 879–910. Doi: 10.17705/1cais.03743
Prananda, R. R. And Aidi, Z. (2019) ‘Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online’, Law, Development And Justice Review, 2(2), Pp. 135–162. Doi: 10.14710/Ldjr.V2i2.6139
Rahardjo, S. (2014) Ilmu Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditya
Republik Indonesia, M. P. (2017) ‘Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017’
Republik Indonesia, M. P. (2019) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Republik Indonesia
Salsabila N.; Suradi; Dewi H. (2019) ‘Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait dengan Suspend’, Diponegoro Law Review, 8(2), Pp. 1477–1488. Doi: 10.14710/Dilrev.5.1.2020.140-155
Sanubari, F. T. And Amalia, S. (2019) ‘Gambaran Kepuasan Kerja Pada Pengemudi Layanan Jasa Transportasi Ojek Online’, Cognicia, 7(1), Pp. 77–94. Doi: Https://Doi.Org/10.22219/Cognicia.Vol7.No1.%25p
Septanto, H. (2016) ‘Ekonomi Kreatif Dan Inovatif Berbasis Tik Ala Gojek dan Grabbike’, Bina Insani Ict Journal, 3(1), Pp. 213–219. Doi: Http://Orcid.Org/0000-0001-7460-3910
Sonhaji, S. (2018) ‘Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Administrative Law And Governance Journal, 1(4), Pp. 371–385. Doi: 10.14710/Alj.V1i4.371-385
Tri, D. et al. (2016) ‘Pt . Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Kertha Semaya, 4(2), Pp. 1–14
Widiyatmoko, F. (2018) ‘Dinamika Kebijakan Transportasi Online’, Journal Of Urban Sociology, 1(2), P. 55. Doi: 10.30742/Jus.V1i2.570
Yuniastuti, E. (2020) Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital (Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua). 1st Edn. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
Yuniastuti, E., Laksmono, B. S. And Sardjono, W. (2019) ‘Social Welfare Condition of Online Transportation Riders In Sharing Economy Era’, International Journal Df Recent Technology And Engineering, 8(3), Pp. 8785–8791. Doi: 10.35940/Ijrte.C4683.098319

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:

Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)

Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal

Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Indonesia 50275

Email: alj@live.undip.ac.id

Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online

OFFICE INFORMATION