skip to main content

Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945

*Aprista Ristyawati  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

The current global pandemic clearly raises public concern. Therefore, the Government must provide protection to the community in the prevention and handling of COVID-19 cases in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945. during the effective Pandemic period according to UUD NRI Tahun 1945. The method of approach used in this research is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the subject of the problem, from the depiction taken an analysis adapted to existing legal theories and putting the law as a norm building system. The results of this study indicate that if it is associated with the mandate of UUD NRI Tahun 1945, many PSBB policies are less effective because surely the community feels that they have not fully received legal protection over the existing policies made by the current government. To avoid other levels of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policies provided during the effective pandemic period in accordance with UUD NRI Tahun 1945 include (1) the Central Government and Regional Governments ensuring the disclosure of public information in a real way to be able to know the chain of spread of the virus, (2 ) must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet their needs to guarantee the right to life of their people and not diminish any dignity of the people (in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945 and the need for public roles in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other.

            

Keywords:  Effectiveness, PSBB, UUD NRI Tahun 1945

 

 

Abstrak

 

Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan  pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.

          

 Kata Kunci : Efektifitas, PSBB, UUD NRI Tahun 1945
Fulltext View|Download
Keywords: Efektifitas, PSBB, UUD NRI Tahun 1945

Article Metrics:

  1. Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara. 2020. Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara. Jurnal LBH Yogyakarta. Volume 1, Issue 1, 2020
  2. Aulia, Salsabiila Tiara .2020. Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan. http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/, diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 15.00 WIB
  3. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pensil Komunika
  4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
  8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Last update: 2021-07-27 21:55:27

  1. STUDENT RESILIENCE IN FACING COVID-19 PANDEMIC VIEWED FROM SOCIAL SUPPORT

    Siti Nur Asiyah, Mei Lina Fitri Kumalasari, Estri Kusumawati. Humanities & Social Sciences Reviews, 8 (5), 2020. doi: 10.18510/hssr.2020.8513

Last update: 2021-07-27 21:55:27

  1. When will the COVID-19 pandemic in indonesia end?

    Susanna D.. Kesmas, 15 (4), 2020. doi: 10.21109/KESMAS.V15I4.4361
  2. Covid 19: Political cooperation and ritual modification of religious worship through large-scale social restrictions

    Tobroni I.. Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (12), 2020. doi: 10.31838/srp.2020.12.102