DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.265%20-%20279

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di PT. Pelindo III Semarang

*Sonhaji Sonhaji  -  Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstract

 

To analyze work accidents that occur in port work activities and loading and uploading caused by human error. The purpose of this study is to identify the factors that cause the risk of human error that can lead to workplace accidents. The results of this study can be concluded that PT. Pelindo III Semarang has implemented Laws and Regulations No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. Where PT. Pelindo III Semarang provides tools for personal protection for workers/laborers. PT. Pelindo Semarang has also implemented Legislation Regulations No. 24 of 2011 Regarding the Social Security Organizing Agency (BPJS) where every workers both inside and outside the field has been registered as a BPJS participant which covers work accident insurance, pension insurance, old age insurance, and life insurance.. However, in the implementation of work safety there have been several obstacles, namely that there are still some workers who still ignore their safety by not using personal protective equipment.

 

Keywords : Responsibility Company, Work Accident, , PT. Pelindo


 

Abstrak

 

Untuk menganalisa kecelakaan kerja yang terjadi dalam kegiatan di pelabuhan dan bongkar muat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Pelindo III Semarang sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dimana PT. Pelindo III Semarang memberikan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja/buruhnya. PT. Pelindo juga sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana setiap pekerjanya baik di dalam maupun di lapangan sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Namun dalam pelaksanaan keselamatan kerja terjadi beberapa hambatan yaitu masih adanya beberapa pekerja/buruh yang masih mengabaikan keselamatannya dengan tidak menggunakan alat perlindungan diri.

 

Kata Kunci :  Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja,  PT. Pelindo

Fulltext View|Download
Keywords: Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja, PT. Pelindo

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication] More recent articles
  1. Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004)
  2. Asikin, Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)
  3. Asyadie, Zaeni, Hukum Kerja :Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
  4. Azwar, Saefudin, Metode Penelitian, (Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2003)
  5. Book Company Profile Pelindo III Tanjung Emas tahun 2017
  6. Dirjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan Kemenakertrans
  7. Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1987)
  8. Hartono, Sri Rejeki, Hukum Ekonomi Indonesia, (Bayumedia, Malang, 2007)
  9. Husni, Lulu, Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
  10. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
  11. Kartasapoetra, G., RG.Kartasapoetra SH dan A.G.Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta:PT.Bina Aksara,1986)
  12. Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2003)
  13. Manulang, Sedjun H., Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001)
  14. Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2004)
  15. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
  16. Muharam, Hidayat, Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2006)
  17. Modul Seminar Bimbingan Teknis Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Jawa Tengah, (Semarang :Disnakertrans Jawa Tengah, 2004)
  18. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
  19. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
  20. Rasyidi, Lili, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1985)
  21. Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2004)
  22. Sastrohadiwiryo, B.Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrative Dan Operasional, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)
  23. Sejarah PT. Pelindo III Semarang Tahun 2017
  24. Setyawati, L.M. 2007. Promosi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Pelatihan Para Medis Seluruh Jawa Tengah. (Rsu Soeradji Klaten)
  25. Silalahi, Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, (Jakarta : Pustaka Binaman Presindo, 1995)
  26. Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990)
  27. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ui Pers, 1985)
  28. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994)
  29. Soepomo, Iman, Hukum Perburuhan Dan Peraturan-Peraturan, (Djambatan, Jakarta,1966)
  30. Sonhaji. “Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 4, November 2018
  31. Suhartoyo, “Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 4, November 2018
  32. Suma’mur Dalam Bukunya Abdul Khakim Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, (Bandung:Pt.Citra Aditya Bakti 2003
  33. Suma’mur.PK.,Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan,(Jakarta: CV. Haji Masagung,1989)
  34. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
  35. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
  36. Widodo, Hartono Dan Juliantoro, Dalam Buku Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)
  37. Wijaya, Gunawan Dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003)
  38. Peraturan Perundang-Undangan :
  39. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  40. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  41. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
  42. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
  43. Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
  44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001, Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
  45. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal
  46. Permenaker RI Nomor PER 04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  47. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Perlindungan Diri
  48. Peraturan Kepelabuhan Nomor PER.56/KP.0303/P.III-2017 Tentang Jam Kerja Dan Kerja Lembur

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.