Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender

Sapto Budoyo; Marzellina Hardiyanti

doi:10.14710/alj.v4i2.239 - 251

DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.239%20-%20251

Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender

*Sapto Budoyo - Faculty of Law, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Marzellina Hardiyanti - Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

BibTex Citation Data :

@article{ALJ11385,
    author = {Sapto Budoyo and Marzellina Hardiyanti},
    title = {Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender},
    journal = {Administrative Law and Governance Journal},
  volume = {4},
    number = {2},
    year = {2021},
    keywords = {Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.},
    abstract = {  Abstract        Village Development is one of the national developments, wich is regulated in the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development in order to accommodate policies related to women so that they are able to realize gender equitable village development. The basis for protecting women and strengthening women's rights in national development is the existence of Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In writing this paper using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The politics of law regarding strengthening women's participation seeks to accommodate women's aspirations in providing their participation for the protection of women at the regional or village level.      Keywords:  Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.           Abstrak        Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Landasan perlindungan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam pembangunan nasional adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Politik hukum tentang penguatan partisipasi perempuan berupaya mengakomodir aspirasi perempuan dalam memberikan partisipasinya untuk perlindungan perempuan di tingkat daerah atau desa.        Kata Kunci :  Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender. },
   issn = {2621-2781},   pages = {239--251}  doi = {10.14710/alj.v4i2.239 - 251},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11385}
}

Citation Format:

Abstract

Village Development is one of the national developments, wich is regulated in the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development in order to accommodate policies related to women so that they are able to realize gender equitable village development. The basis for protecting women and strengthening women's rights in national development is the existence of Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In writing this paper using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The politics of law regarding strengthening women's participation seeks to accommodate women's aspirations in providing their participation for the protection of women at the regional or village level.

Keywords: Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.

Abstrak

Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Landasan perlindungan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam pembangunan nasional adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Politik hukum tentang penguatan partisipasi perempuan berupaya mengakomodir aspirasi perempuan dalam memberikan partisipasinya untuk perlindungan perempuan di tingkat daerah atau desa.

Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.

Fulltext View|Download

Keywords: Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Article

Language : ID

In Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal

Recent articles

Reformasi Pengelolaan Migas dengan Vertical Integrated System guna Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Konstitusi Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara More recent articles

Ani Purwanti. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(2), pp.192
Crisvi Pratama. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1), pp.12
Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar
Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. Asian Journal of Law and Society, 5(2), 453–466. https://doi.org/10.1017/als.2018.9
Hunia Djumati, et al. (2018). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara
Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Komnas Perempuan. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf
Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 47(4), pp.417
Latif, Abdul dan Ali, H. (2018). Politik Hukum. Sinar Grafika
Lumkhatun. (2018). Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita. Universitas Muhammadiyah Surakarta
Manembu, A. E. (2018). Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)
Parawansa, K. I. (1987). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. S T U D I K a S U S, 41–52. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566
Sihite, R. (2007). Perempuan, Kesetaraan, Keadilan. PT Raja Grafindo Persada
Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Setara Press
Wilkinson, P. F., & Pratiwi, W. (1995). Gender and tourism in an Indonesian village. Annals of Tourism Research, 22(2), 283–299. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:

Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)

Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal

Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Indonesia 50275

Email: alj@live.undip.ac.id

Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender

OFFICE INFORMATION