DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.326%20-%20338

Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol

*Suhartoyo Suhartoyo  -  Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
sako Iqsal Madani  -  Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstract

 

This journal aims to analyze the determination of replacement value in land acquisition for the public interest with a case study on the construction of the toll road. The appraisal team determines the replacement value in land acquisition for public use by taking into account the physical and non-physical values in accordance with Law No.2 of 2012 and the Indonesian Appraisal Standard. Obstacles in the implementation of providing compensation in land acquisition for the construction of the Semarang-Demak toll road are obstacles that arise from the community holding rights to land, buildings and plants and objects related to land, lack of public awareness to participate in development and lack of awareness. understanding of the meaning of the public interest, the social function of land rights, lack of understanding of the plans and objectives of the project development, which previously provided explanation and counseling from the Land Acquisition Committee for the construction of t Toll Road. There are still people who feel dissatisfied, especially regarding the market value of land, this is because people think that their land is the same as other land why the market value of the land is different.

 

Keywords: Land acquisition; Land Appraisal;  Toll Road

 

Abstrak

 

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penetapan nilai pengganti dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dengan studi kasus pada pembuatan jalan tol . Penetapan nilai pengganti dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh tim appraisal dengan memperhatikan nilai fisik dan nilai non fisik sesuai dengan UU No 2 tahun 2012 dan Standar Penilaian Indonesia. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang-Demak adalah hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda- benda yang berkaitan dengan tanah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurang pemahaman terhadap arti kepentingan umum, fungsi sosial hak atas tanah, kurangnya pemahaman mengenai rencana dan tujuan pembangunan proyek tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Tol . Masih ada saja masyarakat yang merasa kurang puas, terutama mengenai nilai pasar tanah, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa tanah mereka sama dengan tanah yang lain kenapa nilai pasar tanahnya berbeda.

 

Kata Kunci: Pembebasan Tanah; Penilaian Tanah; Pembangunan Jalan Tol

Fulltext View|Download
Keywords: Pembebasan Tanah; Penilaian Tanah; Pembangunan Jalan Tol

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di PT. Pelindo III Semarang Post-Incarceration Expectations Among The Female Inmates of Ilesa Custodial Center, Osun State, Nigeria More recent articles
  1. Adi, W., 2013, “Analisis Perkiraan Nilai Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  2. Adiguna, Chendra Mokoagow, 2015, Penentuan Tolok Ukur Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasar Pada Uu No. 5 Tahun 19601, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015, hal.95-106
  3. Amgasussari Anugrahni Sangalang,2012, Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012
  4. Baihaqi, 2014, Landasan Yuridis Terhadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ilmiah Peuraden, Media kajian ilmiah sosial, politik, hukum, agama dan budaya, Vol.ii.No.02, May, 2014, hal.132-134
  5. B Limbong, 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi- Kompensasi-Penegakan Hukum, Pustaka Margaretha, Jakarta
  6. Candra, Wahyu Alam, 2010, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar Dan Penetapan Ganti Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto Di Kota Tangerang)”, Semarang : Universitas Diponegoro
  7. Chang, Y.C., 2012. “Economic Value or Fair Market Value: What Form of Takings Compensation Is Efficient?”, Supreme Court Economic Review, Volume 20: 35-88, University of Chicago
  8. Creswell, John, W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset.Yogyakarta :Pustaka Belajar
  9. Djunaedi, Achmad, Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (PlanningStyles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah, Jogjakarta : Program Magister Perencanaan Kota Dan Daerah Universitas Gadjah Mada
  10. Harjanti,Budi & Hidayati Wahyu, 2014 Konsep Dasar Penilaian Properti,Edisi Kedua,Yogyakarta
  11. Hery Zarkasih, 2015, Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah), Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Kajian Hukum Dan Keadilan
  12. Mulyanti, Rini , 2013, Analisis Pengadaan tanah Untuk kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2), Depok : Universitas Indonesia
  13. Mohammad Paurindra Ekasetya, 2015, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes), Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
  14. Prawoto, A., 2005. Teori dan Praktek Penilaian Properti, Edisi Pertama. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
  15. Sutjahjo, K.D., 2005, “Model kompensasi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan perkotaan: studi kasus jalan Dewi Sartika - jalan Sawangan Depok”, Tesis, Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok
  16. Samli, Asbi, 2012, Analisis Pengembangan Kota Berdasarkan Kondisi Fisik Wilayah Kota Masohi Ibukota Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal Plano Madani Vol. I Nomor 1/2012, hal 74-75
  17. Santoso, Urip, 2013, kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Ata Tanah, Surabaya : Universitas Airlangga, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013
  18. Tri, Christiana Budhayati , 2012, Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2012
  19. Wunas, Shirly dan Venny Veronica Natalia, Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kota Makassar, Jurnal Transportasi Vol. 15 No. 3 Desember 2015: 169-178

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.