BibTex Citation Data :
@article{tataloka8703, author = {westi utami}, title = {Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Pesisir Rawan Tsunami (Studi Pesisir Aceh, Banten dan Palu)}, journal = {TATALOKA}, volume = {23}, number = {4}, year = {2021}, keywords = {Pengelolaan Pesisir, Perencanaan wilayah, Rawan Tsunami}, abstract = { Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pusat pengembangan perekonomian maupun permukiman berada pada wilayah pesisir memiliki ancaman cukup serius terhadap bencana banjir rob, abrasi, maupun tsunami. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebijakan rencana tata ruang yang diterapkan pada daerah-daerah pesisir yakni sebagian Pesisir Aceh, Pesisir Palu dan Pesisir Banten yang memiliki kerawanan bencana tsunami. Metode penelitian dilakukan melalui analisis spasial terhadap kondisi eksisting penggunaan tanah dioverlaykan dengan pola ruang dan tingkat kerawanan bencana. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan tata ruang dan manajemen pengelolaan pesisir dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen. Pemetaan penggunaan tanah eksisting di sebagian pesisir Aceh dan Kota Palu diperoleh melalui interpretasi citra Landsat 8, dan untuk pesisir Banten dari interpretasi Foto Udara. Hasil kajian menunjukkan bahwa revisi RTRW di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mempertimbangkan mitigasi bencana dimana masih terdapat pola ruang permukiman berada pada zona merah rawan tsunami. Begitupun dengan RTRW di Banten dan Kota Palu pola ruang di sekitar pesisir digunakan sebagai permukiman dan pariwisata mengakibatkan tingginya korban jiwa, kerugian dan kerusakan pada tsunami 2018. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada 3 wilayah rawan tsunami ini belum sepenuhnya zona merah dijadikan sebagai kawasan lindung/barrier alami perlindungan tsunami. Lemahnya regulasi yang disusun dalam mengendalikan dan memberikan arahan penggunaan tanah yang tepat pada daerah pesisir berdampak terhadap tingginya tingkat risiko yang diakibatkan apabila terjadi bencana. Dalam hal ini maka aspek ekonomi, ancaman bencana, kerentanan, kondisi lingkungan, sosial dan ekosistem serta kehidupan masyarakat hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir sehingga ruang yang tersedia mampu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. }, issn = {2356-0266}, pages = {479--495} doi = {10.14710/tataloka.23.4.479-495}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/8703} }
Refworks Citation Data :
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pusat pengembangan perekonomian maupun permukiman berada pada wilayah pesisir memiliki ancaman cukup serius terhadap bencana banjir rob, abrasi, maupun tsunami. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebijakan rencana tata ruang yang diterapkan pada daerah-daerah pesisir yakni sebagian Pesisir Aceh, Pesisir Palu dan Pesisir Banten yang memiliki kerawanan bencana tsunami. Metode penelitian dilakukan melalui analisis spasial terhadap kondisi eksisting penggunaan tanah dioverlaykan dengan pola ruang dan tingkat kerawanan bencana. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan tata ruang dan manajemen pengelolaan pesisir dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen. Pemetaan penggunaan tanah eksisting di sebagian pesisir Aceh dan Kota Palu diperoleh melalui interpretasi citra Landsat 8, dan untuk pesisir Banten dari interpretasi Foto Udara. Hasil kajian menunjukkan bahwa revisi RTRW di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mempertimbangkan mitigasi bencana dimana masih terdapat pola ruang permukiman berada pada zona merah rawan tsunami. Begitupun dengan RTRW di Banten dan Kota Palu pola ruang di sekitar pesisir digunakan sebagai permukiman dan pariwisata mengakibatkan tingginya korban jiwa, kerugian dan kerusakan pada tsunami 2018. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada 3 wilayah rawan tsunami ini belum sepenuhnya zona merah dijadikan sebagai kawasan lindung/barrier alami perlindungan tsunami. Lemahnya regulasi yang disusun dalam mengendalikan dan memberikan arahan penggunaan tanah yang tepat pada daerah pesisir berdampak terhadap tingginya tingkat risiko yang diakibatkan apabila terjadi bencana. Dalam hal ini maka aspek ekonomi, ancaman bencana, kerentanan, kondisi lingkungan, sosial dan ekosistem serta kehidupan masyarakat hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir sehingga ruang yang tersedia mampu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan.
Article Metrics:
Last update:
As an article writer, the author has the right to use their articles for various purposes, including use by institutions that employ authors or institutions that provide funding for research. Author rights are granted without special permission.
Author who publishes a paper at Tataloka has the broad right to use their work for teaching and scientific purposes without the need to ask permission, including: used for (i) teaching in the author's class or institution, (ii) presentation at meetings or conferences and distributing copies to participants ; (iii) training conducted by the author or author's institution; (iv) distribution to colleagues for research use; (v) use in the compilation of subsequent authors' works; (vi) inclusion in a thesis or dissertation; (vi) reuse of part of the article in another work (with citation); (vii) preparation of derivative works (with citation); (viii) voluntary posting on open websites operated by authors or author institutions for scientific purposes.
Authors and readers can copy and redistribute material in any media or format, and mix, modify, and build material for any purpose but they must provide appropriate credit (provide article citation or content), providing links to the license, and indicate if there are changes.
The authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Tataloka . Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
Reproduce any part of this journal, its storage in the database or its transmission by all forms or media is permitted does not need for written permission from Tataloka . However, it should be cited as an honor in academic manners
Tataloka and the Department of Urban and Regional Planning of Diponegoro University and the Editor make every effort to ensure that there are no data, opinions, or false or misleading statements published in Tataloka. However, the content of the article is the sole and exclusive responsibility of each author.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form - Indonesian] [Copyright Transfer Form - English]. The copyright form should be signed originally and send to the Editor in the form of printed letters, scanned documents sent via email or fax.
