Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo

Ayu Annisa Annasihatul Ainaqo; Wiwandari Handayani; Fadjar Hari Mardiansyah

doi:10.14710/tataloka.26.4.266-279

DOI: https://doi.org/10.14710/tataloka.26.4.266-279

Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo

*Ayu Annisa Annasihatul Ainaqo - Universitas Diponegoro, Indonesia

Wiwandari Handayani - Universitas Diponegoro, Indonesia

Fadjar Hari Mardiansyah - Universitas Diponegoro, Indonesia

under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

BibTex Citation Data :

@article{tataloka18823,
    author = {Ayu Annisa Annasihatul Ainaqo and Wiwandari Handayani and Fadjar Hari Mardiansyah},
    title = {Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo},
    journal = {TATALOKA},
  volume = {26},
    number = {4},
    year = {2024},
    keywords = {Collaborative Governance, Kolaborasi Pembangunan, Stakeholder Mapping, Quadruple Helix},
    abstract = { Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan beberapa desa melalui kolaborasi multi aktor dengan tahapan antara lain pembentukan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kawasan Perdesaan Margomarem merupakan kawasan gabungan lima desa di Kabupaten Wonosobo yang terbentuk atas inisiatif pemerintah yang kemudian disambut baik oleh masyarakat lokal. Dengan modal sosial dan kerja sama yang kuat, Kawasan Margomarem ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui SK Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020. Kawasan Margomarem kemudian menyusun perencanaan kawasan dan mulai melaksanakan pembangunan sejak akhir tahun 2021. Dalam setiap tahap, pembangunan Kawasan Margomarem melibatkan kolaborasi dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis  stakeholder mapping , analisis bentuk kolaborasi, dan analisis  collaborative governance.  Studi ini menunjukkan bahwa aktor kunci dalam kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem yaitu BKAD, Pemerintah Desa, Bumdesma, Sekolah Lapang, Shirvano Consulting, dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan. Aktor-aktor kunci tersebut saling berkolaborasi dengan aktor pendukung lainnya membentuk  quadruple helix  yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas .  Kawasan Margomarem berjalan atas dasar kolaborasi, bergerak secara kolaboratif, dan dalam prosesnya mengalami dinamika kolaborasi. Kolaborasi yang terjadi dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Margomarem telah mendorong akselerasi pembangunan wilayah berbasis perdesaan.        },
   issn = {2356-0266},   pages = {266--279}  doi = {10.14710/tataloka.26.4.266-279},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/18823}
}

Citation Format:

Abstract

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan beberapa desa melalui kolaborasi multi aktor dengan tahapan antara lain pembentukan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kawasan Perdesaan Margomarem merupakan kawasan gabungan lima desa di Kabupaten Wonosobo yang terbentuk atas inisiatif pemerintah yang kemudian disambut baik oleh masyarakat lokal. Dengan modal sosial dan kerja sama yang kuat, Kawasan Margomarem ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui SK Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020. Kawasan Margomarem kemudian menyusun perencanaan kawasan dan mulai melaksanakan pembangunan sejak akhir tahun 2021. Dalam setiap tahap, pembangunan Kawasan Margomarem melibatkan kolaborasi dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis stakeholder mapping, analisis bentuk kolaborasi, dan analisis collaborative governance. Studi ini menunjukkan bahwa aktor kunci dalam kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem yaitu BKAD, Pemerintah Desa, Bumdesma, Sekolah Lapang, Shirvano Consulting, dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan. Aktor-aktor kunci tersebut saling berkolaborasi dengan aktor pendukung lainnya membentuk quadruple helix yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas. Kawasan Margomarem berjalan atas dasar kolaborasi, bergerak secara kolaboratif, dan dalam prosesnya mengalami dinamika kolaborasi. Kolaborasi yang terjadi dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Margomarem telah mendorong akselerasi pembangunan wilayah berbasis perdesaan.

Fulltext View|Download

Keywords: Collaborative Governance, Kolaborasi Pembangunan, Stakeholder Mapping, Quadruple Helix

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 26, No 4 (2024): Volume 26 No 4, November 2024

Recent articles

Implementasi Metode Machine Learning: Penentuan Sistem Pusat Permukiman Preferensi Atas Perumahan Berpagar di Wilayah Jabodetabek Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo Analisis Kesesuaian Jalur Pedestrian Jalan Jendral Urip Sumoharjo Kota Pontianak Food Environment: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Analisis Spasial pada Stunting More recent articles

Adisasmita, R. 2011, Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Artha, H. F., Akmal, D., & Nurhabibi, P. (2019). Analisis Stakeholder dalam Konflik Revitalisasi Emplasement Stasiun Kereta Api. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 61. https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.61-66
Babbie, E. (2013). The Practice of Social Research (13th ed.). Wadsworth, Cengage Learning
Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory
BPS. (2020). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035. https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaanhasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html
Budiharsono, S. (2021). Disain Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Berkelanjutan Secara Partisipatif di Kabupaten Subang. August
Chang, Y., Hu, P., Huang, Y., & Duan, Z. (2022). Effectiveness and Heterogeneity Evaluation of regional Collaborative Governance on Haze Pollution Control: Evidence from 284 prefecture-level cities in China. Sustainable Cities and Society, 86(August), 104120. https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104120
Che, T. Q., & Hickey, G. M. (2021). Assessing the Potential for Collaborative Governance to support Cumulative Effects Assessment in the Indigenous Cree territory of Eeyou Istchee, Canada. Journal of Environmental Management, 298(August), 113444. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113444
Clement, J., Manjon, M., & Crutzen, N. (2022). Factors for Collaboration Amongst Smart City Stakeholders: A Local Government Perspective. Government Information Quarterly, 39(4), 101746. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101746
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications
Denny, I. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 5, 1–12
Department for International Development. (2003). Stakeholder Analysis. In Tools for Development. https://doi.org/10.1080/00358537608453236
Diartika, F., & Pramono, R. W. D. (2021). Program Pembangunan Kawasan Perdesaan : Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 17(4), 372–384. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34503
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite dalam Pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. Jurnal Ilmu Politik, 9, 20–37
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kumar, R. (2011). Research Methodology, a Step-by-Step Guide for Beginners (3rd ed.). SAGE Publishers Ltd
Leavy, P. (2017). Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. The Guilford Press
Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Wacana Publik, 1(2), 48–62
Nordberg, K., Mariussen, Å., & Virkkala, S. (2020). Community-Driven Social Innovation and Quadruple Helix Coordination in Rural Development. Case study on LEADER group Aktion Österbotten. Journal of Rural Studies, 79(December 2019), 157–168. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.001
ODA (1995c), Guidance Note on How to do a Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes, ODA Social Development Department, July 1995
Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer),. Center for Policy & Management Studies, FISIPOL Universitas Gadjah Mada
Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Grasindo
Riyanto, S., & Mardiansjah, F. H. (2018). Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pati. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 14(1), 61. https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.17659
Rustiadi, E., et.al, 2021, Teori Perencanaan Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah. Jakarta; Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Sadyohutomo, M, 2013, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang. Yogyakarta; Penerbit Pustaka Pelajar
Schütz, F., Heidingsfelder, M. L., & Schraudner, M. (2019). Co-shaping the Future in Quadruple Helix Innovation Systems: Uncovering Public Preferences toward Participatory Research and Innovation. She Ji, 5(2), 128–146. https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.04.002
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2018). Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2020). Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Tacoli, C. (1998). Rural-Urban Interactions: a Guide to the Literature. Environment and urbanization, 10(1), 147-166
UN DESA. (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420)
World Bank. (2015). East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth. World Bank
Zhu, J., Zhu, M., & Xiao, Y. (2019). Urbanization for rural development : Spatial paradigm shifts toward inclusive urban-rural integrated development in China. Journal of Rural Studies, 71(February), 94–103. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.08.009

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

As an article writer, the author has the right to use their articles for various purposes, including use by institutions that employ authors or institutions that provide funding for research. Author rights are granted without special permission.

Author who publishes a paper at Tataloka has the broad right to use their work for teaching and scientific purposes without the need to ask permission, including: used for (i) teaching in the author's class or institution, (ii) presentation at meetings or conferences and distributing copies to participants ; (iii) training conducted by the author or author's institution; (iv) distribution to colleagues for research use; (v) use in the compilation of subsequent authors' works; (vi) inclusion in a thesis or dissertation; (vi) reuse of part of the article in another work (with citation); (vii) preparation of derivative works (with citation); (viii) voluntary posting on open websites operated by authors or author institutions for scientific purposes.

Authors and readers can copy and redistribute material in any media or format, and mix, modify, and build material for any purpose but they must provide appropriate credit (provide article citation or content), providing links to the license, and indicate if there are changes.

The authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Tataloka . Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.

Reproduce any part of this journal, its storage in the database or its transmission by all forms or media is permitted does not need for written permission from Tataloka . However, it should be cited as an honor in academic manners

Tataloka and the Department of Urban and Regional Planning of Diponegoro University and the Editor make every effort to ensure that there are no data, opinions, or false or misleading statements published in Tataloka. However, the content of the article is the sole and exclusive responsibility of each author.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form - Indonesian] [Copyright Transfer Form - English]. The copyright form should be signed originally and send to the Editor in the form of printed letters, scanned documents sent via email or fax.