PENILAIAN KAWASAN KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN KPI INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

*Nabila Anjani -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Fadjar Hari Mardiansjah -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 18 Sep 2017; Published: 28 May 2019.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: IND
In Vol 21, No 2 (2019): Volume 21 No. 2, May 2019 (in progress)
Statistics: 114
Abstract
Kawasan metropolitan adalah kawasan yang sangat berpengaruh baik untuk perekonomian suatu daerah maupun pusat pergerakan aktivitas dari daerah satu dan terhubung satu sama lain. Kawasan metropolitan juga merupakan sebuah kawasan yang di desain sebagai teritori untuk satu atau lebih pusat kota tergantung fungsi masing-masing kota tersebut yang saling satu sama lain baik oleh jalan maupun fasilitas transportasi lainnya. Infrastruktur yang ada pun harus mendukung kawasan ini guna menunjang kegiatan yang berjalan didalamnya. Sebuah kota metropolitan merupaka kota dengan beberapa pusat yang menjalani masing-masing peranan guna menunjang kinerja pelayanan sebuah kota metropolitan tersebut. Guna menilai kinerja sebuah kota maka dibutuhkan indikator yang didapatkan dar turunan KPI dan SDGs. Penilaian kawasan kota ini dilihat dari empat aspek yaitu infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Kota Semarang dibagi menjadi empat kawasan yaitu kawasan pusat kota, kawasan pinggiran selatan, kawasan pinggiran timur dan kawasan pinggiran barat. Penilaian kinerja kota akan menggunakan Key Performance Indicator yang akan distandarisasi sehingga dapat ditotal dengan bobot yang diperhitungkan. Hasil dar KPI total dibandingkan antar kawasan sehingga dapat terlihat kawasan yang tidak mendapat pelayanan dasar permukiman perkotaan secara adil serta hasil KPI dilihat antar waktu untuk melihat perkembangan pelayanan dasar. Setiap masyarakat kota memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dasar guna menunjang kehidupan mereka. Tetapi, pada kenyataannya berbanding terbalik dimana masyarakat yang bergolong tidak berdaya sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar untuk menunjang kualitas kehidupan mereka. Keadilan pelayanan juga masih sulit diterapkan mengingat definisi keadilan itu sendiri masih memiliki multi definisi.
Keywords
metropolitan; infrastruktur; pelayanan permukiman; SDGs; Key Performance Indicator

Article Metrics:

  1. Anonim. 2016. “Pengertian SDGs (Sustainable Development Goals)”. Dalam http://www.ilmu-ekonomi-id.com. Diunduh pada 4 November 2016.
  2. Bastie, Jean., Dezert, Bernard. 1991. La Ville. French: Masson.
  3. Camagni, Roberto. Capello, Roberta. Nijkamp, Peter. (1998). “Towards Sustainable City Policy: An Economy-Environment Technology Nexus”. Ecological Economics. 24, 103-118.
  4. D’ Alessandro, Erminia. (2016). “Creative and Inclusive Centrality for The Metropolitan City”. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 223, 321-326.
  5. De Chiara, Joseph. 1975. Manual of Housing/Planning and Design Criteria. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
  6. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2006. Metropolitan di Indonesia : Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang. Jakarta: PT. Bina Pratama Asih.
  7. Gilbert, Alan., Gugler, Josef. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
  8. Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. 2015. Indicators and a Monitoring Framework for the SDGs.
  9. Masrun, Riznur. 2007. “Arahan Pemanfaatan Ruang Bagi Pelayanan Minimarket di Kota Tangerang”. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro.
  10. Nazir, Muhammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
  11. Neely, Bernard. (2004). “Intellectual Capital – Defining Key Performance Indicators for Organizational Knowledge Assets”. Business Process Management Journal. 10, 551-569.
  12. Pakzad, Pariza. Osmond, Paul. (2016). “Developing a Sustainability Indicator Set For Measuring Green Infrastructure Performance”. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 216, 68-79.
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan.
  15. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  16. Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
  17. Qian-Qian, Liu. Man, Yu. Xiao-Lin, Wang. (2015). “Poverty Reduction Within The Framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda”. Advances in Climate Change Research. 6, 67-73.
  18. Rasul, Golam. (2016). “Managing The Food, Water and Energy Nexus For Achieving The Sustainable Development Goals in South Asia”. Environmental Development. 18, 14-25.
  19. Reh, F. John, 2016. “The Basic of Key Performance Indicators (KPI)”. Dalam http://www.thebalance.com. Diunduh pada 3 November 2016.
  20. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
  21. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
  22. Tanpa Nama. 2010. “Kota Metropolitan dalam Konteks Pembangunan Nasional”. Dalam http://www.bkreatif.co.id. Diunduh pada 4 November 2016.
  23. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  24. Vioya, Arrauda. (20)10). “Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan Jakarta”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 21(3), 215-226.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to TATALOKA, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University as publisher of the journal.

In consideration for publication of your work, if published on behalf of the TATALOKA, the author agrees to transfer the work to the TATALOKA, including full and exclusive rights to publication in all media now known or later developed, including but not limited to electronic databases.