DOI: https://doi.org/10.14710/pls.31343

Analisis Prosedur Pembuatan Kebijakan Perubahan Nama Jalan di Daerah Perkotaan Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Socio-Legal

*Widyani Putri  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Suteki Suteki  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Anggita Doramia Lumbanraja  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Objectives: This study aims to examine the procedures for public policy-making under Indonesia’s written law and to assess whether the procedure for changing street names in Kebumen Regency has been ideal or in accordance with statutory regulations and local wisdom of the community.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal method with a descriptive-analytical approach, focusing on exploring community values and rationalities to provide policymakers with perspectives beyond those derived solely from written law.

Results and Discussion: The findings indicate that the policy on street name changes in urban areas of Kebumen Regency has not been ideal, as it does not fully comply with several statutory requirements governing policy-making and does not align with the local wisdom of the community.

Practical Implications: The practical implication of this study is to provide recommendations for local governments to better understand statutory law and local wisdom so that the resulting policies are easier to implement and deliver optimal benefits to the community.
Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Perubahan Identitas Jenis Kelamin Implementasi Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental dalam Pemulihan Psikis Korban Kekerasan dalam Pacaran Perempuan di Kota Semarang Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak (Remedial Actions) Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual More recent articles
  1. ANTARA News Lampung. (2025, November 6). Bupati Kebumen disomasi warga terkait perubahan nama jalan
  2. Fajri, L. M. N. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik), 1(1), 11–22
  3. Gabriel, J. M. (2013). Political Science Concept Formation (Part II)—David Easton’s “Authoritative Value Allocation.” SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2280252
  4. Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, & Muhammad Faisal. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 53–75. https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260
  5. Karso, A. J. (2021). Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia. Penebit Insania
  6. Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 88–98
  7. Lutfi, L. (2005). Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender
  8. Muadi, S., Mh, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195–224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224
  9. Siagian, H. F. (2015). Pengaruh dan efektivitas penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi politik dalam membentuk opini publik
  10. Sulistyowati, & Shidarta. (2011). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Obor Indonesia
  11. Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). Depok: Rajawali Pers
  12. Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Media Pressindo
  13. Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi. Media Pressindo
  14. Wiratraman, H. P. (2008). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tt

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.