DOI: https://doi.org/10.14710/pls.26154

Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

*Natasha Emmanuella Riyanto  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Erlyn Indarti  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Muh. Afif Mahfud  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Objective: This study aims to deconstruct misconceptions in the legal protection and fulfillment of the rights of women who are victims of domestic violence, particularly in the context of unregistered marriages. The ultimate goal is to achieve justice and facilitate the structural transformation of legal protection for women's rights in such marital situations.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal approach, utilizing primary data obtained through interviews with key informants in Pringsewu Regency and secondary data gathered from literature studies.

Results and Discussion: Indonesian law classifies domestic violence within unregistered marriages as ordinary assault, which leads to legal protection and rights fulfillment being governed by legal provisions other than Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Additionally, various external factors create obstacles, rendering the implementation of the relevant legal protections ineffective.

Practical Implications: This study has practical implications for improving legal protection and ensuring the fulfillment of the rights of women who are victims of domestic violence in unregistered marriages. By identifying the root causes and critically evaluating the existing legal framework, the study offers a foundation for the development of new understandings and gender-responsive policies by the government.

Novelty/Value: This research provides a novel contribution by conducting a paradigmatic analysis through the lens of Critical Theory et al. It seeks to deconstruct and critique the prevailing legal practices and culture in their virtual reality, resulting in a refined, sharp, and critical analysis.

Fulltext View|Download Email colleagues

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
  1. Adillah, S. U. (2011a). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267
  2. Adillah, S. U. (2011b). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267
  3. Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 223–238. https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350
  4. Heriani, F. N. (2022). Memahami Kaitan Antara BAP dan Putusan Hakim. Hukumonline.Com
  5. J.C. Simanjuntak. (2024, February 17). habinkamtibmas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice. Hukumonline.Com
  6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Sekilas Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Www.Kemenpppa.Go.Id
  7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024a). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id
  8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024b). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id
  9. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022a). CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021
  10. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022b). CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021
  11. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023a). CATAHU 2023: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 (Vol. 13, Number 1)
  12. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023b). CATAHU 2023: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 (Vol. 13, Number 1)
  13. Mubarok, F. (2023). PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES PEKALONGAN. Dinamika Hukum, 14(2)
  14. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021)
  15. Pusvitasari, D. F. K. & P. (2023). Keadaan Psikologis Saksi/Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan. Buletin KPIN
  16. Rochayati Nur Faisyah, A. (2022). Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Cons-Iedu, 2(1), 23–32. https://doi.org/10.51192/cons.v2i1.373
  17. Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Reformasi, 8(1), 37–46
  18. Simanjuntak, J. C. (2024). Bhabinkamtibmas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice. Hukumonline.Com
  19. Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada
  20. Sulistyawan, A. Y. (2018). Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. Masalah-Masalah Hukum, 47(1), 56. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62
  21. Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. Notarius, 12(1), 452–466
  22. Wizaldi, I., Kalsum, U., & Yusrizal, Y. (2024). Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(4). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13703

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.