Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah  untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap  Sistem Hukum Penerbangan Indonesia

Aldi Pebrian; Aullia Vivi Yulianingrum; Surahman Surahman; Rahmtullah Ayu Hasmiati

doi:10.14710/ldjr.8.2025.126-145

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.126-145

Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia

*Aldi Pebrian

- Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Aullia Vivi Yulianingrum - Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Surahman Surahman - Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Rahmtullah Ayu Hasmiati - Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

BibTex Citation Data :

@article{LDJR28702,
    author = {Aldi Pebrian and Aullia Yulianingrum and Surahman Surahman and Rahmtullah Hasmiati},
    title = {Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah  untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap  Sistem Hukum Penerbangan Indonesia},
    journal = {Law,  Development and Justice Review},
  volume = {8},
    number = {2},
    year = {2025},
    keywords = {Aturan Khusus, Ruang Udara Rendah, Mobil Terbang, Hukum Penerbangan},
    abstract = { Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang. },
   issn = {2655-1942},   pages = {126--145}  doi = {10.14710/ldjr.8.2025.126-145},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/28702}
}

Citation Format:

Abstract

Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang.

Fulltext View|Download

Keywords: Aturan Khusus, Ruang Udara Rendah, Mobil Terbang, Hukum Penerbangan

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review

Recent articles

Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat More recent articles

Buku
Afrianti, Dessy Angga, and Nico Djundharto, 2022 “Book Chapter Perubahan Perencanaan Transportasi Berkelanjutan.” In Ptdi Press
Fatimah, Siti, 2019, Pengantar Transportasi. Myria Publisher
Kusumaningrum & Wisnu, 2019, Hukum Udara Kepentingan Indonesia Di Ruang Udara Nasional
Jurnal
Cohen, Adam P., Susan A. Shaheen, and Emily M. Farrar 2021, Urban Air Mobility: History, Ecosystem, Market Potential, and Challenges, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 22, No. 9. https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3082767
Darwis, Nurlely, 2014, Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7, No. 2. https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.130
Hanafi, Irma Halimah, 2024, Tanggungjawab Negara Dalam Pengawasan Terhadap Operator Penerbangan Di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 3. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.498-520
Hayden, Dolores, 2013, Flying Cars, American Scientist Vol. 101, No. 1. https://doi.org/10.1511/2013.100.55
Koloay, Jorry Soleman, 2021, Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara di Indonesia, Jurnal Keamanan Nasional Volume VII, No. 1. https://doi.org/10.31599/jkn.v7i1.49
Mofolasayo, Adekunle, 2020, Potential Policy Issues with Flying Car Technology, Transportation Research Procedia, Vol. 48, No. 18. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.002
Pan, Gaofeng, and Mohamed Slim Alouini, 2021, Flying Car Transportation System: Advances, Techniques, and Challenges, IEEE Access, Vol. 9. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3056798
Postorino, Maria Nadia, and Giuseppe M.L. Sarné, 2020, Reinventing Mobility Paradigms: Flying Car Scenarios and Challenges for Urban Mobility, Sustainability (Switzerland), Vol. 12, No. 9 https://doi.org/10.3390/SU12093581
Ravich, Timothy M, 2020, On-Demand Aviation: Governance Challenges of Urban Air Mobility (‘UAM’), Penn State Law Review, Vol. 124, No. 3. https://ssrn.com/abstract=3644262
Schweiger, Karolin, and Lukas Preis, 2022, Urban Air Mobility: Systematic Review of Scientific Publications and Regulations for Vertiport Design and Operations” Drones Vol. 6, No. 7. https://doi.org/10.3390/drones6070179
Vascik, Parker D., R. John Hansman, and Nicholas S. Dunn, 2018, Analysis of Urban Air Mobility Operational Constraints. Journal of Air Transportation 26, No. 4. https://doi.org/10.2514/1.D0120
Hasil Penelitian
Ahmed, Sheikh Shahriar, Kevin F Hulme, Grigorios Fountas, Ugur Eker, V Irina, Stephen E Still, United States, et al, 2017, The Flying Car – Challenges and Strategies towards Future Adoption, 2017
Lascara, B, A Lacher, M DeGarmo, D Maroney, and ... “Urban Air Mobility Airspace Integration Concepts.” The Mitre …, 2019. https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1107997.pdf
Marco Lotterio, 2022, Develop a Method of Compliance to Support Certification of Advanced Flight Controls in General Aviation and Hybrid Vehicles, The U.S. Department of Transportation
Palinggi, Sandryones, Alfianto Lande, Overview Teknologi Ruang Udara Masa Depan dalam Teori, Regulasi dan Terapannya di Indonesia, E-Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian ISBN : 978-623-7986-22-5 Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang Semarang, 24 Agustus 2021
Web-site
Idayanti, Soesi. Hukum Transportasi, 2023. https://repository.upstegal.ac.id/8751/1/Hukum Transportasi final akhir.pdf
Reyna, Joseph Anthony, From Traffic Jams to Sky Lanes - Established Air Laws for the Era of Flying Cars, January (2024). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28286.97608
Serrao, Jacqueline, Sarah Nilsson, Shawn Kimmel, and Escholarship Org, 2018, UC Berkeley Recent Work Title A Legal and Regulatory Assessment for the Potential of Urban Air Mobility (UAM) Publication Date,” . https://doi.org/10.7922/G24M92RV
UNDANG-UNDANG
Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2016 tentang Tantanan Navigasi Penerbangan Nasional

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)