BibTex Citation Data :
@article{JPK5995, author = {Agung Adji Suryahusada and Holi Wijaya}, title = {LEGALITAS DAN PRAKTEK PERENCANAAN TATA RUANG INDUSTRI SHIPYARD PADA SEMPADAN PANTAI DI SAGULUNG, BATAM}, journal = {Jurnal Pengembangan Kota}, volume = {7}, number = {2}, year = {2019}, keywords = {Legalitas Lahan; Overlapping; dan Praktek Perencanaan Tata Ruang}, abstract = { Legalitas lahan mencakup kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, terdapatnya IMB dan regulasi yang sah. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas industri galangan kapal pada sempadan pantai dan bagaimana praktek perencanaan pembangunan tata ruang yang sebenarnya terjadi di Sagulung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan dengan teknik Purposive sampling . Hasil penelitian menunjukan bahwa legalitas industri dapat berubah sesuai dengan rezim politis dan pelaksanaan rencana tata ruang pada kenyataannya tidak sederhana. Praktek perencanaan tata ruang di Batam sangat dipengaruhi oleh rezim politis yang terjadi pada masa itu. Pada periode 1991-2007 (Orde Baru) tidak ada pihak yang mengkoordinasi terkait tumpang tindih aturan tata ruang. Tindakan koordinasi dilakukan ketika rezim Demokrasi (2008-sekarang) Hal ini ditunjukkan dengan tindakan paduserasi oleh Tim Paduserasi yang bekerjasama dengan stakeholder tingkat daerah hingga pusat. }, issn = {2503-0361}, pages = {147--160} doi = {10.14710/jpk.7.2.147-160}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/5995} }
Refworks Citation Data :
Legalitas lahan mencakup kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, terdapatnya IMB dan regulasi yang sah. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas industri galangan kapal pada sempadan pantai dan bagaimana praktek perencanaan pembangunan tata ruang yang sebenarnya terjadi di Sagulung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan dengan teknik Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa legalitas industri dapat berubah sesuai dengan rezim politis dan pelaksanaan rencana tata ruang pada kenyataannya tidak sederhana. Praktek perencanaan tata ruang di Batam sangat dipengaruhi oleh rezim politis yang terjadi pada masa itu. Pada periode 1991-2007 (Orde Baru) tidak ada pihak yang mengkoordinasi terkait tumpang tindih aturan tata ruang. Tindakan koordinasi dilakukan ketika rezim Demokrasi (2008-sekarang) Hal ini ditunjukkan dengan tindakan paduserasi oleh Tim Paduserasi yang bekerjasama dengan stakeholder tingkat daerah hingga pusat.
Article Metrics:
Last update:
Starting from Volume 13 Number 2 2025, authors who publish in the Jurnal Pengembangan Kota retain full copyright ownership (Copyright@Author) of their work. In keeping with the journal’s commitment to open access, all articles are published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). Before Volume 13 Number 2 2025, copyright was still owned by the publisher, Universitas Diponegoro. To support a better open-access program, we have created a new policy so that authors have full copyright ownership. Readers and third parties may also use the content in accordance with the CC BY-NC-SA license. This includes the ability to reproduce, modify, and build upon the article, as long as proper attribution is given, and any resulting work is distributed under the same license.
