table of content

1. PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang berada di wilayah pantai utara, Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan provinsi. Hal ini mengakibatkan laju pembangunan Kota Semarang semakin cepat, hal tersebut didorong oleh konsep pembangunan Kota Semarang yaitu “Semarang Setara”. Konsep tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mensejajarkan kotanya dengan kota-kota metropolitan lainnya seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk 1.572.105 jiwa pada tahun 2013 dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2013 sebesar 0,83% (BPS, 2013).

Jumlah penduduk Kota Semarang selalu bertambah setiap tahunnya baik karena adanya kelahiran maupun adanya perpindahan penduduk dari luar Kota masuk ke Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan yaitu mencari kerja. Semakin banyak penduduk di Kota Semarang, maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap permukiman atau tempat tinggal. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya berbagai permukiman yang padat. Saat ini pembangunan infrastruktur gencar dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tempat tinggal, salah satu infrastruktur yang harus dipenuhi adalah sanitasi. Tetapi permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan terhadap infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dikarenakan proses perencanaan pembangunannya bersifat top down tanpa memperhatikan kondisi sosial dan fisik suatu wilayah dan menerapkan secara seragam tanpa melibatkan peran serta masyarakat (Sagaris, 2014). Bahwa indikasi keberhasilan dari pembangunan adalah bagaimana dapat memberikan kepuasan bagi pemakainya (Li, Thomas Ng, & Skitmore, 2012)

Partisipasi adalah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992; Wijayanti & Sariffuddin, 2014). Partisipasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakat ikut serta dalam keputusan politik yang diadakan oleh pemerintah (Putra, 2013) karena program yang diadakan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Sariffuddin & Susanti, 2011). Permasalahan utama yang akan dihadapai dalam melakukan kegiatan partisipasi adalah bagaimana cara memberikan semangat maupun dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengingat setiap daerah memiliki budaya tersendiri (Sarvarzadeh & Abidin, 2012)

Pada dasarnya berpartisipasi berarti memiliki pemahaman yang baik terhadap apa arti dari partisipasi itu sendiri, dengan pemahaman yang baik dari masyarakat, maka partisipasi dapat berjalan dengan baik (Potter, 2010) Kondisi awal sanitasi pada Kelurahan Mangunharjo masih menggunakan tanki septik dan belum berfungsi maksimal. Menurut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di lokasi penelitian, penduduk merasa tidak ada masalah bahkan senang apabila tidak menguras tanki septik padahal yang terjadi sebenarnya adalah limbah yang tidak penuh telah mencemari air tanah dengan kondisi tersebut banyak penduduk yang terjangkit penyakit seperti diare, demam flu, dan demam berdarah. Diadakan program yang bersifat bottom up yaitu penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dengan tema Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI) yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan sanitasi dengan melibatkan peran serta dari masyarakat dan fasilitator yang tergabung dalam program tersebut.

Keberadaan fasilitator sangat penting untuk menunjang partisipasi masyarakat seperti memberikan motivasi dan penjelasan yang baik kepada masyarakat untuk berpartisipasi (Franzén, Hammer, & Balfors, 2015). Program tersebut dapat dijadikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur saat ini, hanya saja perlu dilakukan kajian maupun analisis terhadap program tersebut menggunakan pendekatan fungsi manajemen atau pengelolaan, fungsi manajemen merupakan tahapan maupun acuan dalam melakukan perencanaan yang matang (Terry, 2003). Perlunya dilakukan penelitian ini dikarenakan terdapat masalah seperti belum diketahuinya pelaksanaan partisipasi masyarakat pada program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dalam fungsi manajemen dalam melakukan perencanaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengontrolan dengan prinsip pelaksanaan program. Padahal untuk menghasilkan perencanaan yang terstruktur dibutuhkan fungsi manajemen yang baik dan belum diketahuinya secara pasti tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi manajemen.

Tingkat partisipasi tersebut merupakan bentuk representatif untuk mengetahui keberhasilan program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat. Maka hal yang harus dilakukan adalah mengkaji partisipasi masyarakat dalam program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat. Berikut kondisi eksisting dari sanitasi yang sudah dibangun pada Gambar 1.

Gambar 1. Kondisi Eksisting Sanitasi

table of content

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan, telaah dokumen, dan jelajah internet. Metode ini dapat memberikan kemudahan kepada peneliti mengenai cara atau teknik mendapatkan data, menentukan data, menganalisis data dan mengambil kesimpulan. Pada penelitian kali ini sampel yang digunakan dari pihak fasilitator maupun masyarakatnya kurang 100 jiwa. Oleh karena itu diambil secara keseluruhan, asumsi yang digunakan dalam menentukan sampel adalah kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam program pembangunan sanitasi tersebut diantaranya masing-masing pengguna sanitasi,

kelompok swadaya masyarakat, serta stakeholder terkait pembangunan. Metode yang digunakan dalam menentukan responden adalah purposive sampling dengan tipe sampling jenuh karena penelitian ini hanya memiliki 50 responden pengguna sanitasi berbasis masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan dan instansi yang berupa gambaran partisipasi di wilayah penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dan bagaimana bentuknya dalam tahap perencanaan program pembangunan sanitasi. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan untuk menjelaskan gambaran umum sanitasi Mangunharjo terdiri dari data jumlah penduduk, kondisi penduduk berupa mata pencaharian dan kesehatan terkait dengan kondisi sanitasi, data keruangan yang digunakan untuk pemetaan (shapefile) gambaran wilayah RT 03 dan 04 RW I Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang.

Analisisnya sendiri terdiri dari tingkat partisipasi masyarakat dan kegiatan partisipasi masyarakat. Untuk kegiatan partisipasi cara analisisnya menggunakan hasil wawancara dibandingkan dengan prinsip pelaksanaan program yang sudah dirumuskan nantinya dapat diketahui seberapa besar kesesuaian pelaksanaan program eksisting dengan prinsip program berdasarkan asumsi peneliti. Analisis tingkat partisipasi masyarakat menggunakan Indeks Partisipasi (IP) dengan prinsip IP = ∑Jumlah nilai X bobot/banyaknya bobot dan pedoman Arnstein sebagai tipe partisipasinya. Berikut ini merupakan tabel analisis berdasarkan (Arnstein, 1969).

Tabel 1. Analisis Perhitungan Arnstein

table of content

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipe partisipasi yang sedang berlangsung pada wilayah penelitian adalah Partisipasi horizontal. Partisipasi horizontal merupakan suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan partisipasi seperti dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Seperti yang sudah diketahui program yang sedang dilaksanakan adalah penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat dimana masyarakat menjadi kunci dalam melakukan pembangunan, pengelolaan, maupun perawatan pada sanitasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan pembangunan program tersebut dengan mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti fasilitator.

Partisipasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang bersifat sukarela menurut hasil wawancara dan kuesioner dengan narasumber Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan masyarakat pengguna sanitasi tidak ada paksaaan dari pihak penyelenggara program. Selain itu, adat istiadat penduduk yang saling membantu sama lain menjadikan proses partisipasi masyarakat di RT 03 dan 04 RW I cukup antusias. Adapun tipe partisipasi pada wilayah penelitian yaitu RT 03 dan 04 RW I Kelurahan Mangunharjo dibagi menjadi 2 diantaranya partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya dan lingkup keterlibatannya. Berdasarkan cara terlibatnya dalam berpartisipasi, maka jenis partisipasi yang digunakan adalah partisipasi langsung dimana segala bentuk kegiatan diserahkan semuanya kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerjakan secara mandiri seperti ambil bagian dalam menghadiri pertemuan, memberikan pendapat dan tenaga dalam program pembangunan yang berjalan.

Berdasarkan lingkup keterlibatannya maka partisipasi yang ada ditetapkan sebagai partisipasi keseluruhan dimana masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pada fungsi manajemen. Adapun jangka waktu untuk berpartisipasi dilakukan secara terus menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan, tidak ada batasan waktu untuk masyarakat dalam berpartisipasi karena perencanaan partisipatif dalam program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan saja, tetapi setelah pembangunan masih ada hal yang harus dipertimbangkan yaitu pemeliharaan dan evaluasi oleh masyarakat sehingga partisipasi tidak pernah berhenti selama program tersebut tidak mengalami kendala apapun. Pemberdayaan masyarakat pada program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) dapat dikatakan cukup baik karena dilibatkan pada semua tahapan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan/ evaluasi. Berikut ini merupakan penjabaran dari tipe partisipasi yang ada di wilayah penelitian. Tipe partisipasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterangan Partisipasi di Wilayah Penelitian

Tabel 3 berikut ini menunjukkan analisis tingkat partisipasi masyarakat:

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Tahap Perencanaan

Tabel 2 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi manajemen bagian perencanaan, masyarakat telah memahami tujuan dan maksud dari program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan kegiatan partisipasi pada tahap perencanaan dengan nilai yang keseluruhannya sama yaitu 76,00 dikarenakan kategori 3 (tiga) memiliki nilai yang sama yaitu 18 responden. Dimana menurut kategori tingkat partisipasi yang sudah diasumsikan jenis partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dinamakan dengan partisipasi tinggi. Jadi peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat itu sendiri.

Pada pernyataan tingginya partisipasi masyarakat pada kegiatan sosialisasi cukup tinggi dengan nilai 76,00 yang menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat dalam kegiatan perencanaan program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM). Keantusiasan masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan ini memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan partisipasi lainnya pada tahap perencanaan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memahami tujuan dan maksud dari program yang dijalankan dengan nilai tinggi pula. Penjelasan fasilitator mengenai program yang akan dijalankan dapat diterima oleh mayoritas masyarakat yang dibuktikan dengan jenis partisipasi tinggi artinya peran pihak fasilitator dalam hal ini cukup baik jika dilihat dari segi planning/perencanaan, menurut masyarakat penjelasan dari pihak fasilitator sangat jelas sehingga mereka mudah memahami tujuan program.

Dengan penjelasan yang jelas dan informatif mendorong masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya mengenai kegiatan pembangunan sanitasi seperti komponen atau material apa saja yang dibutuhkan serta rencana kegiatan pembangunan sanitasi dengan nilai yang tinggi. Menurut derajat kesukarelaan dalam berpartisipasi oleh masyarakat dapat dikatakan sukarela tanpa paksaan hal tersebut dibuktikan dengan nilai partisipasi yang termasuk dalam kategori partisipasi tinggi hal tersebut didukung oleh tanggapan fasilitator dan kesempatan yang cukup banyak diberikan oleh pihak fasilitator oleh masyarakat dalam menyampaikan usulan.

Tahap Pengorganisasian. Tabel 3 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi manajemen bagian pengorganisasian, masyarakat tidak begitu antusias dan lebih menggantungkan kepada pihak fasilitator dengan alasan masyarakat beranggapan pengorganisasian tidak begitu penting dan lebih berfokus langsung pada penerapan di lapangan. Oleh karena itu pihak fasilitator dalam kegiatan pengorganisasian ini memiliki peran yang sangat menonjol untuk backup dan menghasilkan keputusan akhir agar program yang direncanakan dan kegiatan partisipasi tetap bisa berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan kegiatan partisipasi pada tahap pengorganisasian dengan nilai dengan rentang antara 60-93 dimana menurut kategori tingkat partisipasi jenis partisipasi masyarakat pada tahap pengorganisasian mayoritas dinamakan dengan tipe partisipasi sedang yang memiliki arti kategori mengalah, yaitu saat masyarakat sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Atau memang masyarakat tidak begitu antusias dalam pelaksanaan partisipasi pada tahap pengorganisasian dan pasrah saja dengan keputusan akhir oleh fasilitator.

Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap pengorganisasian dengan peran pihak fasilitator dalam menentukan struktur organisasi yang dibentuk. Semakin banyak intervensi yang dilakukan oleh fasilitator maka semakin sedikit pula partisipasi masyarakat dalam tahap pengorganisasian. Jenis partisipasi dalam tahap pengorganisasian ini adalah sedang masyarakat mengalah dalam menentukan keputusan pembentukan struktur organisasi.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Tahap Pengorganisasian

Tahap Implementasi. Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi manajemen bagian implementasi atau pelaksanaan kegiatan lapangan, masyarakat sangat antusias dengan alasan masyarakat memang lebih suka dengan bekerja maupun praktik langsung di lapangan, partisipasi masyarakat pada tahap ini cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan kegiatan partisipasi pada tahap implementasi dengan nilai dengan rentang antara 62-88,7 dimana menurut kategori partisipasi yang sudah diasumsikan adalah jenis partisipasi masyarakat pada tahap implementasi atau actuating mayoritas memiliki tipe partisipasi tinggi yang memiliki arti pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap implementasi dengan peran pihak fasilitator dalam mendampingi dan membantu masyarakat. Tahap implementasi ini merupakan tahap yang cukup penting mengingat untuk melakukan suatu evaluasi harus mengacu pada tahap implementasi ini seperti bagaimana kinerja sanitasi yang sudah dibangun.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Tahap Implementasi

Tahap Pengontrolan. Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi manajemen bagian pengontrolan, penilaian, maupun pemeliharaan sanitasi yang sudah dibangun cukup tinggi hal tersebut dapat dilihat dari rentang nilai pada tahapan kegiatan partisipasi pada fungsi manajemen pengontrolan interval 7790,67. Dimana menurut kategori partisipasi yang sudah diasumsikan jenis partisipasi masyarakat pada tahap pengontrolan, penilaian, dan pemeliharaan mayoritas memiliki tipe partisipasi tinggi yang memiliki arti pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai pengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat itu sendiri. Pada pernyataan pertama, partisipan mengaku memiliki kesempatan untuk memberikan masukkan berupa koreksi atau saran-saran perbaikan terhadap program sanitasi yang sudah berjalan, hal tersebut dibuktikan dengan nilai yang cukup tinggi yaitu 84,00. Dapat dilihat kesinambungan antara pernyataan satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berbanding lurus.

Pernyataan kedua adalah peran partisipan dalam menilai dan mengevaluasi program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) cukup tinggi dengan nilai 77,33 hal tersebut dikarenakan masyarakat sebelumnya diberikan kesempatan oleh pihak fasilitator maupun penanggung jawab PSBM dalam menyampaikan koreksi berupa perbaikan yang bisa dilakukan untuk menunjang program tersebut. Pernyataan selanjutnya adalah mayoritas partisipan sudah mengetahui kepada siapa saran perbaikan disampaikan dengan nilai yang tinggi 84,00. Hal tersebut didukung karena sejak awal partisipan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan tentu saja tahu bagaimana alur evaluasi dalam program ini.

Pernyataan selanjutnya datang dari pihak fasilitator dimana peran pihak Kelurahan Mangunharjo dan tim teknis dalam menerima usulan maupun saran-saran perbaikan yang diberikan oleh masyarakat cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan nilai yang cukup tinggi yaitu 90,67. Pihak lainnya seperti ketua RT/RW cukup baik dalam menjembatani masyarakatnya dengan pemerintah seperti ikut menyalurkan hasil evalausi dari masyarakat ke pihak Kelurahan Mangunharjo dengan nilai 82,67. Peran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan sanitasi cukup besar dengan nilai 88,00. Kondisi tersebut berimbas pada pernyataan lainnya seperti masyarakat merasa puas dengan kegiatan pengontrolan ini dan berpartisipasi secara sukarela. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap pengontrolan dengan peran pihak fasilitator dalam mendampingi dan membantu masyarakat dalam melakukan pemeliharaan serta pengawasan terhadap sanitasi. Tahap pengontrolan ini merupakan tahap yang cukup penting dimana masyarakat dibantu dengan fasilitator tertentu pada kegiatan ini memberikan suatu evaluasi, penilaian, serta pemeliharaan terhadap sanitasi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam perbaikan program kedepannya.

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Tahap Pengontrolan

table of content

4. KESIMPULAN

Pada tahap pelaksanaan pembangunan ketidaksesuaiannya lebih terletak pada kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan partisipasi dalam bentuk tenaga dibandingkan dengan melakukan iuran bulanan padahal iuran cukup penting untuk dana cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan seperti perawatan terhadap IPAL komunal agar tidak terlalu bergantung pada anggaran. Ada alasan yang mendasari mengapa masyarakat lebih cenderung menggunakan tenaga sebagai bentuk partisipasinya dikarenakan peran Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai motivator dalam masyarakat sudah berkurang intensitasnya untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya iuran dikarenakan banyaknya kegiatan dari pihak Kelompok Swadaya terhadap program pembangunan infrastruktur lainnya. Tidak ada kendala pada tahap pasca pembangunan.

Tahapan Perencanaan. Ada hubungan antara ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap perencanaan dengan peran pihak fasilitator dalam menerima dan berantusias serta memberikan waktu yang cukup dalam menerima segala bentuk masukkan dari masyarakat terkait pembangunan sanitasi yang akan dilakukan. Tahap perencanaan ini dapat dikatakan dasar partisipasi dari semua fungsi manajemen, jika pada tahap perencanaan masyarakat antusias maka akan menimbulkan ketertarikan pada tahapan lainnya. Tahap perencanaan memiliki jenis partisipasi citizen power.

Tahapan Pengorganisasian. Ada hubungan antara ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap pengorganisasian dengan peran pihak fasilitator dalam menentukan struktur organisasi yang dibentuk. Semakin banyak intervensi yang dilakukan oleh fasilitator maka semakin sedikit pula partisipasi masyarakat dalam tahap pengorganisasian. Jenis partisipasi dalam tahap pengorganisasian ini adalah tokensm masyarakat mengalah dalam menentukan keputusan pembentukan struktur organisasi. Tahap pengorganisasian memiliki jenis partisipasi tokensm.

Tahapan Implementasi. Bahwa ada hubungan antara keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap implementasi dengan peran pihak fasilitator dalam mendampingi dan membantu masyarakat. Dalam tahapan implementasi kerja sama antar fasilitator dan masyarakat cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan nilai partisipasi yang tinggi yaitu citizen power. Tahap implementasi ini merupakan tahap yang cukup penting mengingat untuk melakukan suatu evaluasi harus mengacu pada tahap implementasi ini seperti bagaimana kinerja IPAL maupun sanitasi yang sudah dibangun.

Tahapan Pengontrolan. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada tahap pengontrolan dengan peran pihak fasilitator dalam mendampingi dan membantu masyarakat dalam melakukan pemeliharaan serta pengawasan terhadap sanitasi. Tahap pengontrolan ini merupakan tahap yang cukup penting dimana masyarakat dibantu dengan fasilitator tertentu pada kegiatan ini memberikan suatu evaluasi, penilaian, serta pemeliharaan terhadap sanitasi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam perbaikan program kedepannya.

table of content

5. DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), 216-224. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225

BPS. (2013). Kecamatan Tembalang dalam Angka Tahun 2013. Semarang: Badan Pusat Statistik.

Franzén, F., Hammer, M., & Balfors, B. (2015). Institutional development for stakeholder participation in local water management—An analysis of two Swedish catchments. Land Use Policy, 43, 217-227. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.11.013

Li, T. H. Y., Thomas Ng, S., & Skitmore, M. (2012). Public participation in infrastructure and construction projects in China: From an EIA-based to a whole- cycle process. Habitat International, 36(1), 47-56. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.05.006

Potter, D. A. (2010). ‘Wrong parents’ and ‘right parents’: Shared perspectives about citizen participation in policy implementation. Social Science & Medicine, 70(11), 1705-1713. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.01.025

Putra, A. D. (2013). Pengaruh Rasa Kebersamaan Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program PLP-BK (Noto Deso). Jurnal Pengembangan Kota, 1(1), 1-12. doi: http://dx.doi.org/10.14710/jpk.1.1.1-12

Sagaris, L. (2014). Citizen participation for sustainable transport: the case of “Living City” in Santiago, Chile (1997–2012). Journal of Transport Geography, 41, 74-83. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.08.011

Sariffuddin, S., & Susanti, R. (2011). Penilaian Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Permukiman Berkelanjutan di Kelurahan Terboyo Wetan, Semarang. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, 15(1), 29-42. didapatkan dari http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/892/43

Sarvarzadeh, S. K., & Abidin, S. Z. (2012). Problematic Issues of Citizens’ Participation on Urban Heritage Conservation in the Historic Cities of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 50 , 214-225. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.029

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Terry, G. R. (2003). Prinsip-prinsip manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wijayanti, W. P., & Sariffuddin, S. (2014). Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota Magelang. Jurnal Pengembangan Kota, 2(2), 106-117. doi: http://dx.doi.org/10.14710/jpk.2.2.106-117