BENTUK-BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEBERLANJUTAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (Studi Kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan)

Mardatilla Septiani Rahajeng dan Asnawi Manaf

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang

Issue Vol 3, No 2 (2015)

DOI 10.14710/jpk.3.2.112-119

Copyright (c) 2015 Jurnal Pengembangan Kota

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak

Salah satu program pemerintah yang dicetuskan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Upaya implementasi dan keberlanjutan program serta kolaborasi/kemintraan tentunya tidak bisa dilakukan secara mandiri, peran swatsa dan pemerintah sangat diperlukan agar tercipta keberhasilan pengembangan kawasan yang telah direncanakan. Salah satu kendala dalam keberlanjutan program adalah masalah finansial. upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjalin kemitraan. Namun dalam implementasi belum diketahui sejauh mana bentuk-bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu "Bagaimana bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan?" Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan dilapangan bahwa bentuk - bentuk kemitraan dibagi menjadi empat yaitu bantuan fisik, bantuan uang, bantuan program dan bantuan dalam event-event. Selain itu juga proses dari kemitraan yang ada terbagi menjadi dua yaitu pengajuan proposal dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Dalam kegiatan kemitraan tentunya terdapat pelaku yang terlibat, peran pelaku tersebut antara lain BKM sebagai perencana, pemerintah sebagai pendamping dan swasta sebagai rekan bermitra. Selain itu didapat hasil juga bahwa dalam menjalin kemitraan memiliki penunjang dan kendala. Faktor penunjang tersebut antara lain komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan, kepercayaan dalam kemitraan dan tim pemasaran yang mengerti konsep. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dan pendonor dan tidak banyak lembaga yang memberi respon. Selain itu kaitan lainnya adalah bahwa dengan keberlanjutan dalam kemitraan berpengaruh dalam keberlanjutan program PLPBK di Kota Pekalongan dan kabupaten Kendal. Selama ini, belum sepenuhnya keberlanjutan kemitraan tersebut berlanjut. Untuk itu beberapa upaya yang telah ditempuh antara lain aktif memasarkan program, memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola yang konsisten terhadap kesepakatan bersama. Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai bentuk - bentuk dan proses kemitraan diatas bahwa setelah mengetahui bentuk - bentuk kemitraan dan proses kemitraan tersebut berbagai stakeholder dapat bekerja sama untuk menjalin kemitraan. Selain itu, dibutuhkan keaktifan dan komitmen masyarakat sendiri untuk menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Dengan baiknya terjalin kemitraan antar stakeholder berpeluang untuk membuat keberlanjutan dalam program PLPBk di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: Pariwisata kreatif, Batik, Strategi pelaku

table of content

1. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait pemanfaatan ruang saat ini sudah menjadi fenomena global khususnya di negara berkembang. Oleh karenanya jika pemanfaatannya tidak diatur maka mengakibatkan pemanfaatan ruang yang tidak efisien. Untuk itu diperlukan upaya penataan ruang agar pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak mendorong ke arah ketidakseimbangan dan ketidaklestarian lingkungan.Dalam konteks pemanfaatan dan penataan ruang stakeholder memiliki peran tersendiri dalam merealisasikan program - program penataan ruang. Stakeholder yang terlibat antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu penerapan perencanaan kolaboratif dalam program pemerintah adalah PLPBK. Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya menciptakan Program Penataan Lingkungan Permukiman berbasis Komunitas (PLPBK) yang mendukung serta memfasilitasi perencanaan langsung dari masyarakat. Semua pemangku kepentingan di dalam program tersebut ikut terlibat baik dari tahap persiapan, perencanaan dan pemasaran sosial, pelaksanaan pembangunan kawasan prioritas, serta keberlanjutan. PLPBK merupakan salah satu intervensi di dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerkotaan yang sedang berorientasi membangun transformasi menuju masyarakat madani.

Tidak semua program PLPBK dapat mencapai keberhasilan dan keberlanjutan. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kemitraan yang terjalin didalamnya. Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Kuswanti (2008) pada hakikatnya kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan juga merupakan kerja sama formal antara individu-individu, kelompokkelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Selain itu, kemitraan juga merupakan suatu upaya kolaboratif antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri yang terus menerus guna mencapi tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai perwujudan bersama dan dengan adanya komitmen bersama (Putera, 2012). Dalam alam program PLPBK terlihat pemerintah sudah memperhatikan aspek keberlanjutan program. Hal tersebut terdapat pada siklus PLPBK yang mencakup persiapan, perencanaan dan pemasaran sosial, pelaksanaan pembangunan, serta keberlanjutan. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 185 BKM yang mewakili desa/kelurahan untuk mendapat bantuan program PLPBK dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Berdasarkan penelitian terdahulu (Aprinasari, 2014) tiga lokasi di Kabupaten Kendal yakni Kelurahan Kebondalem, Desa Kutoharjo dan Sidorejo serta tiga lokasi di Kota Pekalongan yakni Kelurahan Podosugih, Kramatsari dan Kraton Kidul dinilai baik dalam menjalankan program PLPBK. Bahkan dua diantaranya yakni Kelurahan Kebondalem dan Podosugih merupakan lokasi pilot project program PLPBK.

Sebagian besar indikasi program dari keenam kelurahan/desa di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang telah direncanakan telah terimplementasi dengan baik. Namun masih terdapat beberapa indikasi program yang juga belum terlaksana dan belum diketahui keberlanjutan program. Salah satu upaya yang ditempuh dalam keberlanjutan program PLPBK adalah dengan menjalin kemitraan. Kemitraan yang terjalin disini melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu kemitraan yang dapat terjalin yaitu antara komunitas dan swasta dalam bentuk kegiatan corporate social responsibility (CSR). CSR merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik, bekerjasama dengan masyarakat lokal dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berdiri yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan usahanya (Fatmawati, 2012). Dengan adanya CSR diharapkan perusahaan dapat berkontribusi dalam hal pendanaan untuk menangani lingkungan permukiman kumuh, yang pada akhirnya dapat mewujudkan komunitas yang berkelanjutan. Kesadaran perusahaan untuk turut serta dalam program pembangunan melalui kegiatan CSR merupakan peluang untuk mewujudkan pengembangan masyarakat. Adanya CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Lewat CSR secara tidak langsung akan meningkatkan hubungan kemitraan antara swasta dan masyarakat.

Penelitian ini mengangkat aspek kemitraan dalam upaya keberlanjutan program PLPBK yang ada di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Melalui penelitian ini dapat diketahui bentuk - bentuk kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK yang ada di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Selain itu, dapat pula digali keberlangsungan kegiatan CSR dalam peogram PLPBK, faktor penunjang dan kendala apa yang dihadapi dalam menjalin kemitraan dalam program PLPBK, serta upaya apa yang sudah dilakukan dalam keberlanjutan kemitraan guna keberlanjutan program PLPBK di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal.

table of content

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggali bentuk - bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan program PLPBK di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap dapat mewakili menjawab pertanyaan (key person) dan menggunakan teknik purposive sampling. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali bentuk - bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam program PLPBK. Pengumpulan data sekunder dilakukan apabila data yang didapatkan belum dapat dijadikan sebagai suatu informasi yang berkualitas dan diperlukan untuk mendukung fakta - fakta yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan yaitu survei instansi dan kajian literatur. Berikut ini adalah tabel kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian beserta pengumpulan datanya.

Tabel 1. Informan Penelitian


Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Berikut merupakan gambaran analisis tersebut

Gambar 1. Komponen Analisis Data: Model Alir. Sumber: (Miles & Huberman, 2009)

Berdasarkan gambar diatas, maka dalam model interaktif Miles dan Huberman (2009) dilakukan melalui 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi data.

table of content

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang didapat dari penemuan di lapangan adalah bahwa programprogram yang memiliki keterkaitan kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merealisasikan dan keberlanjutannya antara lain semua program PLPBK 6 lokasi yang terdapat di Kota Pekalongan maupun Kabupaten Kendal dimitrakan. Dalam melakukan kegiatan kemitraan tersebut terdapat pelaku kemitraan/ stakeholder terkait. Pelaku kemitraan tersebut memiliki peran masing - masing antara lain BKM dan masyarakat sebagai perencana. Dalam hal ini, BKM dan masyarakat sebagai perencana bahwa terasa sekali bahwa lebih menguntungkan jika masyarakat merencanakan sendiri. Dengan adanya PLPBK, jika dihitung ada penghematan volume dalam pembangunan. Volume itu bisa lebih dengan yang melaksanakannya masyarakat bersama BKM.

Selain itu, peran yang lain adalah pemerintah sebagai pendamping. Pemerintah atau tim teknis berperan sebagai mengarahkan, memantau dan juga ikut mendampingi agar kegiatan yang dilakukan tidak meleset dan tepat sasaran. Pemerintah disini ikut dalam kegiatan PLPBK dari awal program sampai akhir program. Begitupun selanjutnya pemerintah mengawasi dari berjalannya program tersebut.

Selain peran pemerintah, terdapat peran swasta dalam program PLPBK. Swasta berperan sebagai rekan bermitra.Dalam program PLPBK sendiri, peran dari swasta adalah hanya sebagai rekan bermitra. Swasta tidak ikut dari awal, perannya disini adalah hanya sebagai pendonor saja.

Analisis Bentuk - Bentuk Kemitraan, Kemitraan dalam program PLPBK selain untuk menjawab permasalahan pendanaan adalah upaya agar program tersebut terus mengalami keberlanjutan. Berdasarkan hasil analisis bentuk - bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa bentuk bantuan fisik. Bentuk kemitraan bantuan fisik merupakan bantuan berwujud fisik biasanya berupa sarana - prasarana yang dapat mendukung program PLPBK yang diwujudkan. Bentuk fisik tersebut antara lain seperti jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi, fasilitas umum, bak sampah. Diberikan baik dari swasta, pemerintah sampai ke masyarakat sendiri. Ada kepedulian dari masyarakat sendiri, masyarakat sadar dan sebagian ada yang merelakan lahannya untuk digunakan dalam program hal tersebut terjadi di Kelurahan Podosugih dalam program Binatur River Walk

Bentuk kemitraan yang lain adalah bantuan uang berasal dari CSR dengan pihak swasta. Ada keterlibatan pihak swasta dalam bentuk CSR, salah satu programnya adalah PKBL (Program Kepedulian Bina Lingkungan). Hal tersebut biasanya berdasarkan dari kebijakan perusahaan - perusahaan masing - masing mengenai CSR yang ada. Banyak bank atau perusahaan yang terlibat seperti bank Mandiri, Bank Muamalat, Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan)

Selain itu, bentuk yang lain adalah bantuan non fisik. Bantuan non fisik berupa program seperti pelatihan - pelathian dan channeling program. Ada channeling dalam bentuk program yang dilakukan dengan SKPD terkait, channeling program inilah yang selalu berhasil. Jika ada non fisik program, terdapat juga bentuk bantuan non fisik berupa event-event tertentu. Bantuan non fisik berupa sponsor yang bersifat insidental atau ketika ada event - event tertentu saja dilaksanakan pihak swasta. Ada keterlibatan swasta dengan memberikan sponsor contoh bentuknya adalah umbul - umbul

Analisis Proses Kemitraan. Menjalin kemitraan sudah ditentukan memang bahwa membutuhkan proses. Berdasarkan penemuan di lapangan bahwa proses kemitraan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu pengajuan proposal dengan SKPD terkait dan pengajuan proposal dengan swasta.

Dalam proses kemitraan dengan pengajuan SKPD terkait proposal dirasa lebih pasti karena sudah ada channeling. Proses kemitraan dengan pemerintah atau SKPD terkait dilakukan dengan pengajuan proposal, yang diawali dengan "melihat" anggaran yang ada di SKPD terkait. Ada proses kemitraan dengan swasta melalui pengajuan proposal namun belum pasti karena tidak semuanya bisa disetujui.

Sementara itu, untuk pengajuan dengan swasta dilakukan juga dengan pengajuan proposal. Lalu kemudian menunggu persetujuan pihak swasta tersebut. Selanjutnya hasil yang didapatkan yaitu tujuan adanya suatu kemitraan terbagi menjadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjawab permasalahan pendanaan, menumbuhkan kepedulian terhadap kegiatan lingkungan, agar berkelanjutan dan efektif. Peran CSR dalam program PLPBK dirasa cukup penting untuk itu digali juga mengenai pelaksanaan CSRdan pelaksanaan forum CSR.

Selanjutnya adalah pelaksanaan CSR dalam program PLPBK. Selama ini CSR memang menjadi salah satu dana penyokong untuk berjalannya program PLPBK, disamping itu juga adanya forum CSR dirasa sangat membantu untuk mengelola CSR di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Namun pelaksanaan forum tersebut belum sepenuhnya berjalan. Seperti di Kota Pekalongan forum CSR tidak lagi terlaksana karena SK sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan di Kabupaten Kendal memang forum CSR tersebut belum berjalan karena lambatnya keaktifan forum sendiri.

Analisis Faktor Penunjang dan Kendala Kemitraan. Dalam menjalin kemitraan antar stakeholder terkait terdapat kendala - kendala yang terjadi juga ada yang mengalami keberhasilan. Berdasarkan pengamatan lapangan faktor - faktor tersebut terbagi menjadi faktor penunjang dan faktor kendala. Faktor penunjang tersebut antara lain faktor komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan. Kemitraan dapat berjalan baik jika memiliki kesamaan pemikiran atau satu suara, maka dari itu untuk mencapai satu suara koordinasi dan komunikasi harus berjalan baik

Selain itu juga faktor kepercayaan penting dalam kemitraan. Kemitraan dapat berjalan baik jika ada kepercayaan antar stakeholder, dengan adanya kemitraan dari mitra tentunya akan terus support antar stakeholder. Adanya kepercayaan antar stakeholder sehingga akan terus support antar stakeholder. Faktor pendukung yang lain adalah tim pemasaran yang mengerti konsep. Pemasaran yang mengerti konsep dapat membuat pemasaran program menjadi menarik sehingga mitra mau menjalin kemitraan dengan masyarakat. Adanya bidang pemasaran yang mengerti konsep sehingga mampu menyusun proposal yang menarik bagi rekan mitra.

Gambar 2, Proses Kemitraan dengan SKPD Terkait dalam Program PLPB

Dalam hal kendala kemitraan yang dirasakan antara lain badan pengelola yang belum efektif. Jika pengelola belum efektif, dirasa memang adanya kesulitan memasarkan program dengan pihak swasta.Kendala lain adalah tidak banyak lembaga yang memberi respon. Adanya beberapa perusahaan yang tidak memberikan respon karena beberapa lembaga swasta tidak memiliki CSR atau tidak match dengan program mereka, hal tersebut menjadi kendala dalam. Tidak banyaknya lembaga yang memberi respon menyebabkan tidak dapat menjalin kemitraan

Selanjutnya, kendala lain yaitu kesulitan dana pendonor. Dana pemerintah dan swasta untuk memberi bantuan dan menjalin kemitraan sehingga terkadang kemitraan tidak berjalan. Minimnya anggaran - anggaran untuk memberi bantuan khususnya bagi bantuan dana dari pemerintah.

Analisis Upaya Keberlanjutan Kemitraan. Berdasarkan hasil di lapangan selama ini memang beberapa program terus dimitrakan. Seperti Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal kemitraan yang ada terus mengalami keberlanjutan sampai saat ini. Meskipun tidak setiap waktu hanya saat - saat event tertentu saja namun kawasan RTH kalireyeng ini terus mengalami keberlanjutan. Hal tersebut salah satunya memang dikarenakan kemitraan yang terus mengalami keberlanjutan. Namun beberapa kawasan memang kemitraan tersebut tidak terus menerus, masyarakat sendiri sudah melakukan upaya - upaya agar kemitraan terus berlanjut. Upaya - upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain keberlanjutan kemitraan antara lain dengan aktif memasarkan program. Aktif memasarkan program merupakan salah satu upaya yang ditempuh agar kemitraan tersebut mengalami keberlanjutan. Dengan aktif memasarkan program, rekan bermitra menjadi tau dan dapat ikut bermitra guna keberlanjutan program PLPBK

Selanjutnya adalah dengan memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola. Upaya ini dilakukan karena dirasa masyarakat sendiri memang tim pengelola belum terlibat aktif dalam program PLPBK terutama saat pasca program dibangun. Untuk itu, sangat penting jika dilakukan kelembangaan BKM untuk memperkuat lembaganya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan konsistensi kesepakatan bersama. Selama ini yang dirasakan masyarakat bahwa memang masyarakat sendiri kurang konsisten dalam menjalankan kesepakatan bersama. Padahal kesepakatan tersebut sudah dibuat namun komitmen dari masyarakat sendiri kurang

Lessons Learn dalam Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Program PLPBK. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan bahwa masyarakat sendiri merasakan manfaat dari adanya suatu kemitraan, karena dengan menjalin kemitraan mereka dapat menyelesaikan masalah dan dapat menjalankan program sesuai dengan yang direncanakan. Namun terkait dengan kegiatan kemitraan tersebut lesson learn yang dapat diambil dari kegiatan kemitraan program PLPBK ini antara lain keterlibatan masing - masing stakeholders sangat penting dalam menjalankan peran masing - masing. Seperti yang telah dilakukan analisis, bahwa setiap masing - maisng stakeholder memiliki peran masing masing. Oleh karena itu, masing - masing stakeholder sangat penting menjalankan perannya masing - masing agar kemitraan terus dapat berjalan. Stakeholder tersebut antara lain dari pemerintah, swasta dan masyarakat

Selanjutnya pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan swasta penting untuk ditingkatkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan koordinasi dan komunikasi anatar pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik ini terlihat dari berjalannya kegiatan Forum CSR. Padahal Forum CSR ini dirasa memberikan hal yang positif bagi swasta yang akan bermitra dengan masyarakat. Pemerintah sebagai pendamping semestinya juga tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan swasta guna berjalannya forum CSR.

Gambar 3. Proses Kemitraan dengan Swasta dalam Program PLPBK

Selain itu juga dalam program ini peran swasta hanya sebagai penyumbang donor. Keterlibatan swasta dalam program PLPBK ini memang tidak bisa diharapkan banyak karena dalam hal ini swasta hanya berperan sebagai penyumbang donor. Swasta juga dalam hal ini tidak terlibat dari awal pelaksanaan program. Berbeda dengan pemerintah yang memang ikut langsung dari awal berjalannya program sampai keberlanjutan program.

Selanjutnya, dari masyarakat sendiri memang penting untuk memiliki keaktifan dan kreatifitas dalam bermitra. Sangat dirasa masyarakat dan BKM dalam hal ini bahwa keaktifan dari tim pemasaran BKM sendiri sangat penting dalam berjalannya kemitraan dalam program PLPBK, karena seperti yang dapat dilihat di Kelurahan Kebondalem. Sampai saat ini kemitraan di Kelurahan Kebondalem terus berjalan walaupun hanya saat event - event tertentu karena memang BKM nya aktif dalam mempromosikan dan aktif menjalin kemitraan baik ke pemerintah dan swasta. Berbeda jika dilihat di Desa Sidorejo yang BKM dan masyarakat belum terlalu aktif dalam memasarkan programnya sehingga belum dapat berjalan secara optimal.

Selanjutnya adalah keberlanjutan dalam hal kemitraan mempengaruhi keberlanjutan dalam program PLPBK. Hal tersebut memang sangat terlihat bahwa dengan berlanjutnya kemitraan berrati berlanjutnya juga kerjasama antar stakeholder dan ini sangat mempengaruhi keberlangsungan program sendiri. Contohnya memang dapat terlihat di Kelurahan Kramatsari di Kota Pekalongan dan Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal. Kelurahan Kramatsari sampai saat ini maish terus menjalin kemitraan berupa program dan pelatihan sehingga program kampung edukasi terus berjalan dan termanfaatkan samapi saat ini. Sama halnya juga dengan Kelurahan Kebondalem yang masih terus menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah. Seperti dengan sering mengadakan event - event tertentu sehingga RTH Kalireyeng terus termanfaatkan dalam event - event tersebut.

table of content

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan ini didasarkan hasil penelitian sebelumnya (Wahyudi, 2014) akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai bentuk bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan program Penataan Lingkungan Permukiman berbasis Komunitas di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Terdapat 3 titik lokasi program PLPBK di Kota Pekalongan yaitu di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Kramatsari, dan Kelurahan Kratonkidul. Sedangkan di Kabupaten Kendal yaitu Kelurahan Kebondalem, Desa Kutoharjo dan Desa Sidorejo.Dari hasil studi lapangan di 6 titik lokasi program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas didapat empat kesimpulan yang disesuaikan berdasarkan sasaran yaitu:

  1. Program-program yang memiliki keterkaitan kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merealisasikan dan keberlanjutannya antara lain semua program PLPBK yang terdapat di Kota Pekalongan maupun Kabupaten Kendal dimitrakan. Namun selain itu juga dalam kemitraan yang terlibat masing - masing pelaku kemitraan dan memiliki peran masing - masing. Peran tersebut antara lain BKM dan masyarakat sebagai perencana, Pemerintah sebagai pendamping dan swatsa sebagai rekan bermitra. BKM dan masyarakat sebagai perencana.
  2. Bentuk-bentuk kemitraan terbagi menjadi empat antara lain bentuk kemitraan bantuan fisik, bantuan uang, bentuk kemitraan non fisik: program dan non fisik yang bersifat insidental. Sedangkan, proses kemitraan terbagi dua yaitu proses kemitraan dengan pengajuan proposal kepada SKPD terkait dan pengajuan proposal kepada swasta. Dalam proses kemitraan dengan pengajuan SKPD terkait proposal lebih pasti karena sudah ada channeling berbeda dengan swasta yang tidak pasti. Selanjutnya hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah tujuan kemitraan terbagi menjadi empat antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjawab permasalahan pendanaan, menumbuhkan kepedulian terhadap kegiatan lingkungan, agar berkelanjutan dan efektif. Peran CSR dalam program PLPBK dirasa cukup penting untuk itu digali juga mengenai pelaksanaan CSR dan pelaksanaan forum CSR yang dilakukan di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan
  3. Faktor penunjang dan kendala kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK yaitu untuk faktor penunjang terdapat faktor komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan, faktor kepercayaan dalam kemitraan dan tim pemasaran yang mengerti konsep. Sedangkan untuk kendala kemitraan yang dirasakan adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dana pendonor, tidak banyak lembaga yang memberi respon.
  4. Kemitraan yang terjadi beberapa ada yang mengalami keberlanjutan khususnya jika kemitraan antara pemerintah - masyarakat karena dalam hal ini pemerintah ikut dari awal dalam perencanaan. Namun untuk kemitraan dengan pihak swasta tidak terus terjadi walaupun memang berlanjut karena berdampak cukup pada program, hanya memanfaatkan event - event tertentu dalam kegiatannya. Dalam hal ini sudah dilakukan beberapa upaya dalam keberlanjutan kemitraan antara lain aktif memasarkan program, memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola dan konsistensi kesepakatan bersama.

Dari beberapa kajian sasaran yang disimpulak diatas, maka pertanyaan penelitian mengenai bagaimana bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan dapat dilihat pada poin 2 yang kemudian diperkuat dengan poin 1 dan 3, untuk poin 4 sebagai refrensi upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam keberlanjutan kemitraan.

Rekomendasi ini bertujuan sebagai masukan untuk pelaksanaan kemitraan dalam program PLPBK selanjutnya agar dapat dijalankan lebih baik lagi dari kondisi PLPBK di enam titik lokasi di Keota Pekalongan dan Kabupaten Kendal.Rekomendasi ditujukkan bagi masing - masing stakeholder yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Rekomendasi ini muncul dari kendala - kendala yang peneliti temukan maupun kekurangan - kekurangan yang peneliti hadapi dalam melakukan penelitian PLPBK ini.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

  1. Konteks keterlibatan pemerintah daerah sudah cukup baik. SKPD terkait sudah diikutsertakan dari awal yang berperan sebagai pengawas berjalannya program PLPBK. Namun pemerintah aktif terlibat hanya sampai pembangunan saja untuk dalam hal perawatan program untuk keberlanjutan program belum ada keterlibatan aktif dari pihak pemerintah.
  2. Adanya forum CSR berdampak positif dalam keberlanjutan suatu kemitraan. Karena dalam forum CSR anggota bisa berkomunikasi sesama anggota forum untuk pelaksanaan CSR baik di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Ada baiknya pemerintah meninjau ulang SK terkait forum CSR agar forum CSR yang ada dapat aktif kembali.
  3. Hubungan keterlibatan antar stakeholder pemerintah dan swasta kurang terjalin. Seharusnya ada komunikasi antar pemerintah dan swasta salah satunya adalah dalam pengawasan forum CSR yang sudah dibentuk. Sehingga dengan komunikasi dan koordinasi yang baik akan terjalin hubungan antara pemerintah dan swasta tersebut.

Rekomendasi untuk Swasta

  1. Tidak bisa dipungkiri memang keterlibatan swasta tidak terlalu aktif dalam program PLPBK ini karena keterlibatan tersebut hanya berupa bantuan insidental untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan CSR. Selain itu kesulitan dalam pengajuan proposal yang tidak pasti
  2. Dalam hal pelaksanaan survey swasta kurang memiliki keterbukaan, oleh sebab itu informasi yang didapat dari swasta tidak banyak. Sehingga hasilnya kurang mendalam memahami karakter swasta dalam program PLPBK ini seperti apa. Seharusnya swasta terbuka mengenai hal tersebut, karena dalam hal ini tujuannya adalah mencari informasi untuk kepentingan studi.
  3. Ada baiknya swasta memiliki program - program yang berkelanjutan dalam hal kemitraan. Karena jika hanya sekali memberi atau bentuk bantuan tersebut memberi kesan hanya sumbangan bukan sebuah kemitraan. Sebab dengan kemitraan ini, swasta dapat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar

Rekomendasi untuk Masyarakat

  1. Tim pengelola dan pemasaran sebaiknya diikutsertakan dari awal perencanaan, karena agar tim pengelola dan pemasaran tau kendala yang dihadapi dari awal dan dapat menyusun konsep dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah maupun swasta. Selain itu juga keefektifan kinerja badan pengelola harus ditingkatkan.
  2. Perlu ditingkatkannya konsistensi terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat agar perencanaan yang diinginkan dapat terwujud sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena program ini ada sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat haruslah konsisten terhadap apa yang sudah dibangun dari awal karena ini untuk mereka sendiri.
  3. Keterlibatan masyarakat selama ini sudah aktif dalam pelaksanaan program PLPBK. Namun dalam hal menjaga dan merawat dari program yang sudah dibangun memang sedikit sulit karena terkendala dana dan juga pola pikir masyarakat. Biasanya masyarakat memang hanya semangat saat membangun daripada menjaga. Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya masyarakat lebih aktif dalam merawat dan menjaga apa yang sudah dibangun bersama - sama karena program tersebut dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri.

Keaktifan tim pemasaran dalam mempromosikan program seharusnya lebih ditingkatkan guna menjalankan kemitraan dengan pihak luar. Karena jika tidak ada keaktifan dari maysrakat sendiri akan tidak mungkin menjalin kemitraan dengan pihak lar, pihak luar tidak tau tentang program yang dijalankan. Selain itu memang tantangannya adalah mempromosikan program tidak semudah mempromosikan barang, sehingga butuh kreatifitas dari tim pemasaran untuk mempromosikannya.

table of content

5. DAFTAR PUSTAKA

Aprinasari, A. (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal dan Efektivitas Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman di Perkotaan. (Master), Universitas Diponegoro, Semarang.

Fatmawati, S. (2012). Peluang dan Tantangan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan Melalui Kerjasama Komunitas-Swasta (Studi Kasus: Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal). (ST), Universitas Diponegoro, Semarang.

Kuswanti. (2008). Gambaran Umum Kemitraan. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Universitas Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Putera, R. E. (2012). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jurnal Pengembangan Kota

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.