INOVASI SISTEM DIGITAL PADA TATA KELOLA KOTA SURABAYA DALAM MENCAPAI PERTUMBUHAN KOTA GOOD GOVERNANCE

Abstract

Surabaya merupakan Salah satu kota di Indonesia di daerah Jawa Timur yang mendapat predikat pemerintah responsif dan inovatif dalam hal penerapan good governance karena berhasil mengembangkan e-Government miliknya. Dasar dari hal tersebut bisa dilihat dari ketersediaan variasi produk pemerintahan terutama untuk pelayanan publik yang sudah berbasis internet. Variasi produk pemerintahan berbasis internet ini mulai diterapkan di Surabaya sudah hampir 5 tahun lalu, dan pada saat itu Walikota Surabaya adalah Ibu Tri Rismaharini. Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya periode 2010 hingga 2015 dan periode 2016 hingga 2020 menerapkan e-Government  karena ingin berfokus pada pengembangan seluruh pelayanan sehingga bisa diakses secara online, misalkan  pada sistem pengelolaan keuangan daerah, kesehatan, sumber daya manusia, perizinan, pendidikan, dan masih banyak fasilitas lainnya.  Artikel  memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi secara jelas bagaimana penerapan pelayanan publik Kota Surabaya berbasis sistem digital dalam mencapai pertumbuhan kota yang good governance. Penelitian ini ingin melihat perkembangan e-Government di Surabaya khususnya pada periode Ibu Tri Rismaharini dan Walikota Surabaya saat ini yaitu Bapak Eri Cahyadi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan teknik studi literatur. Sedangkan untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literature pada penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi sistem digital pada tata kelola Kota Surabaya dalam mencapai pertumbuhan kota good governance menggunakan beberapa aplikasi bagi warga Surabaya seperti e-KTP, Suroboyo Bus, e-Health, e-UMKM, e-Budgeting, e-Surat. Implementasi e-Government di Kota Surabaya banyak berpengaruh pada dua hal, pertama peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengurangan praktik korupsi pada organisasi birokrasi atau sebagai komunikasi antar warga dengan pemerintah.