DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424

INDEPENDENSI PENILAIAN AMDAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

*Ivan Wagner  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Suteki Suteki  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

How to cite (IEEE): I. Wagner, and S. Suteki, "INDEPENDENSI PENILAIAN AMDAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 404-424, Sep. 2019. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424
Citation Format:
Abstract

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) telah menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam UU No 32 Tahun 2009. Amdal selalu dikaitkan dengan sifat yang independen, ilmiah, objektif, bahkan netral. Hal demikian wajib dipertanyakan berkaitan dengan kandungan nilai-nilai inti kehidupan yang sering diabaikan, terutama karena menyebabkan konflik, bahkan membawa dampak rusaknya lingkungan hidup dan jatuhnya korban. Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan yang diangkat adalah: Pertama, Mengapa penilaian Amdal perlu dilakukan secara independen?; dan Kedua, Bagaimana konsep ideal perencanaan berbasis independensi dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup? Penelitian menggunakan stand point paradigma critical theory et.al dan perspektif sosio-legal. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa independensi penilaian Amdal yang semula dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan masuknya kepentingan politik dan kepentingan partikular lainnya dari pejabat pemberi izin lingkungan, merupakan sebatas “mitos” dan “ilusi”. Hal demikian memberi peluang untuk digunakan sebagai alat justifikasi normatif terhadap independensi, objektivitas dan kepakaran, dengan memanfaatkan dikotomi harfiah dan skalar antara kata tergantung/menjadi bagian (dependence) dengan tidak bergantung/terpisah (independence), untuk menutup-nutupi peran kekuasaan. Kemudian perlu dirumuskan konsepsi perencanaan dan penilaian dampak lingkungan yang mengusung pendekatan relasional, berbasiskan etika kepedulian, dan sentralitas dari kebutuhan rakyat itu sendiri yang menumbuhkan independensi/otonomi dan bukannya merusak nilai-nilai inti kehidupan.

Fulltext View|Download
Keywords: Amdal; Perlindungan Lingkungan Hidup; Independensi; Pegunungan Kendeng Utara; Critical Theory; Pendekatan Relasional.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Recent articles
INTERVENSI MILITER TERHADAP KUDETA POLITIK MENURUT PRINSIP JUS COGENS PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI More recent articles
  1. Adams, Guy B., & Balfour, Danny L. (1998). Unmasking Administrative Evil. Thousand Oaks CA: Sage Publications
  2. Ardianto, Hendra T. (2016). Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan; Pertarungan Wacana Kesejahteraan Dalam Kebijakan Pertambangan. Yogyakarta: Penerbit PolGov
  3. Azhary. (1995). Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI-Press
  4. Death, C. (2014). Mengelola Pembangunan Yang Berkelanjutan; Kemitraan, Protes, dan Kekuasaan di KTT Dunia. (Dariyatno, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  5. DPR RI. (2009). Risalah RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Tidak di Publikasikan
  6. Foucault, M. (1998). The Will to Knowledge: The History of Sexuality Vol. 1. (R. Hurley, Trans.) London: Penguin
  7. Foucault, M. (2007). Security, Teritory, Population: Lectures at the College de France 1975-1978. (M. Senellart, Ed., & G. Burchell, Trans.) Basingstoke: Palgrave Macmillan
  8. Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms; Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. (W. Rehg, Trans.) Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
  9. Hendrapati, M. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Yurisdiksi dan Tanggung Jawab Negara. (Kadarudin, Ed.) Makassar: Pustaka Pena Press Makassar
  10. Hill, M. (2005). The Policy Process. 4th edn. London: Pearson Longman
  11. Indarti, E. (2010). Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
  12. Indroharto. (2000). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara Ed. Rev., Cet. 4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
  13. Kamarullah. (2013). Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata; Karakteristik dan Problematika Penanganan Sengketanya. Pontianak: UNTAN Press
  14. Kartodihadjo, H. (2017). Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: LP3ES
  15. Masyarakat Speleologi Indonesia. (2016). Tinjauan Ancaman Kelangsungan dan Daya Dukung Ekosistem Esensial Karst Gombong oleh Rencana Pendirian Pabrik Semen. Bogor: Indonesian Speleological Society (ISS)
  16. Montesquieu. (2015). The Spirit of Laws. (M. K. Anam, Trans.) Bandung: Nusamedia
  17. Nedelsky, J. (2011). Law’s relations : a relational theory of self, autonomy, and law. New York: Oxford University Press
  18. Ridwan HR. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
  19. Ritzer, G. (2014). Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern edisi kedelapan (Terj dari Eight Edition Sociological Theory oleh Pustaka Pelajar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  20. Sager, T. (2013). Reviving Critical Planning Theory; Dealing with pressure, neo-liberalism, and responsibility in communicative planning. London: Routledge
  21. Suteki, & Taufani, Galang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers
  22. Tim Pelaksana KLHS Pegunungan Kendeng. (2017a). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap I; Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Presiden
  23. Tim Pelaksana KLHS Pegunungan Kendeng. (2017b). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap II. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Presiden
  24. Amalia, Wisda., Samekto, Adji., & Prihatin, Eko Sabar. (2016). Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah). LAW REFORM, Vol. 12, (No. 1), pp.132-144
  25. Bartlett, Robert V., & Kurian, Priya. (1999). The Theory of Environmental Impact Assessment: Implicit models of policy making. Policy & Politics, Vol. 27, (No. 4), pp. 415-433
  26. Caldwell, Lynton. K. (1988). Environmental Impact Analysis (EIA): Origins, Evolution, and Future Directions. Impact Assessment, Vol. 6, (No. 3-4), pp. 75-83
  27. Cashmore, Matthew., & Richardson, Tim. (2013). Power and environmental assessment: Introduction to the special issue. Environmental Impact Assessment Review, Vol. 39, pp. 1-4
  28. Ciptaningrum, Yurike I. R., Atikah, Warah., & Fadhilah, Nurul L. (2017). Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, (Issue 1), pp. 61-78
  29. Coffee, A. (2013). Mary Wollstonecraft, Freedom and the Enduring Power of Social Domination. European Journal of Political Theory, Vol. 12, (Issue. 2), pp. 116-135
  30. Coffee, A. (2014 Forthcoming). Freedom as Independence: Mary Wollstonecraft and the Grand Blessing of Life. Hypatia A Journal of Feminist Philosophy, Vol. 29, (Issue. 4), pp. 908-924
  31. Enríquez-de-Salamanca, Á. (2018). Stakeholders' manipulation of Environmental Impact Assessment. Environmental Impact Assessment Review, Vol. 68, pp. 10–18
  32. Friedman, M. (2013, Spring). Relational Autonomy and Individuality. The University of Toronto Law Journal, Vol. 63, (No. 2), pp. 327-341
  33. Halldenius, L. (2007). The Primacy Of Right; On Triad Of Liberty, Equality And Virtue In Wollstonecrafts Political Thought. British Journal for the History of Philosophy, Vol. 15, (No. 1), pp. 75-99
  34. Hunt, A. (1986). The Theory of Critical Legal Studies. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, (No. 1), pp. 1-45
  35. Jauhari, A. (2017). Fungsi Karst Sebagai Penyangga Kehidupan – Karst Watuputih Rembang. Semarang: tidak dipublikasi
  36. Kennedy, D. (1979). The Structure of Blackstone's Commentaries. Buffalo Law Review, Vol. 28, (No. 2), pp. 205-382
  37. Mackay, S. (2019). Third-Wave Neoliberalism in Practice: Engagement, Equity, and Social Welfare in the Halifax Centre Plan. Critical Planning Journal UCLA, Vol. 24, pp. 116-130
  38. Mattila, H. (2019). Habermas revisited: Resurrecting the contested roots of communicative. Progress in Planning, Article in press, xx(xx), pp. 1-19
  39. Nugroho, W. (2018). INTERACTIONS BETWEEN LEGAL SYSTEMS IN THE JUDICIAL PROCESS OF KENDENG CASE (A CRITICAL ANALYSIS OF ACCESS TO JUSTICE). Diponegoro Law Review, Vol. 3, (No. 1), pp. 15-27
  40. Owens, Susan., Rayner, Tim., & Bina, Olivia. (2004). New Agendas for Appraisal: Reflections on theory, Practice, and Research. Environment and Planning A: Economic and Space, Vol.36, (Issue 11), pp.1943-1959
  41. Paden, R. (2003). Marxism, Utopianism, and Modern Urban Planning. Utopian Studies, Vol. 14, (No. 1), pp. 82-111
  42. Plath, D. (2009). International Policy Perspectives on Independence in Old Age. Journal of Aging And Social Policy, Vol. 21, (Issue. 2), pp. 209-223
  43. Purcell, M. (2009). Resisting Neoliberalization: Communicative Planning or Counter-Hegemonic Movements? Planning Theory, Vol. 8, (Issue. 2), pp. 140-165
  44. Richardson, T. (2005). Environmental assessment and planning theory: four short stories about power, multiple rationality, and ethics. Environmental Impact Assessment Review, Vol. 25, (Issue. 4), pp. 341-365
  45. Ruozzi, E. (2017). The Obligation to Undertake an Environmental Assessment in the Jurisprudence of the ICJ: A Principle in Search of Autonomy. European Journal of Risk Regulation, Vol. 8, (Issue. 1), pp. 158-169
  46. Suhendar, R. (2015, Maret). Kebijakan Pengelolaan Kars di Indonesia. Majalah Geomagz, Vol. 5, (No. 1), pp. 18-21
  47. Tushnet, M. (1981). Legal Scholarship: Its Causes and Cure. Yale Law Journal, Vol. 90, Article 15, (Issue. 5), pp. 1205-1223
  48. Unger, R. (1983). The Critical Legal Studies Movement. Harvard Law Review, Vol. 96, (No. 3), pp. 561-675
  49. Unger, R. (2013). Deep Freedom; Why the left should abandon equality. Juncture, Vol. 20, (Issue. 2), pp. 93-100
  50. Weston, J. (2000). EIA, Decision-making Theory and Screening and Scoping in UK Practice. Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 43, (Issue. 2), pp. 185-203
  51. Weston, J. (2003). Is there a future for EIA? Impact Assessment and Project Appraisal, Vol.21, (No.4), pp.278-280
  52. Weston, J. (2004). EIA in a risk society. Journal of Planning and Environmental, Vol.47, (No.2), pp.313-325
  53. Weston, J. (2010). EIA Theories: All Chinese Whispers and No Critical Theory. Journal of Environmental Assessment Policy and Management (JEAPM), Vol. 12, (No. 4), pp. 357–374
  54. Winkler, T. (2011). On the Liberal Moral Project of Planning in South Africa. Urban Forum, Vol. 22, (No. 2), pp. 135–148
  55. Wood, G. D. (1998). Projects as communities: consultants, knowledge and power. Impact Assessment and Project Appraisal, Vol.16, (No.1), pp.54-64
  56. Yeager, P. C. (1987). Structural Bias in Regulatory Law Enforcement: The Case of the U. S. Environmental Protection Agency. Social Problems Journal, Vol. 34, (Issue. 4), pp. 330–344
  57. Attamimi, H. (1994). Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945. Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke -42. Jakarta: diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus Jakarta
  58. Wacana, Petrasa., Irfanianto, Rodhialfalah, Abe., Widjanarko, Sunu., Suryono, Thomas., Chandra, Fredy., Ahmad, Fandi., Fauzi, Imron., Lukiarti, Ming-Ming. (2014). Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. PROSIDING SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-7 (hal. 45-58). Yogyakarta: Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
  59. Wiratraman, H. (2016). Studi Sosio-Legal Sebagai Studi Interdisipliner. Makalah untuk Pelatihan Sosio-Legal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Epistema Institute
  60. Adamian, M. (2008). Environmental (In)justice in Climate Change. In S. Vanderheiden (Eds), Political Theory and Global Climate Change (pp. 67-84). Massachusetts: The MIT Press
  61. Coffee, A. (2018). Independence as Relational Freedom. In S. Berges, & A. Siani (Eds.), Women Philosophers on Autonomy; Historical and Contemporary Perspectives, 1st Edition (pp. 94-112). London: Routledge
  62. Foucault, M. (2000). The Subject Of Power. In J. D. Faubion (eds), Power: Essential Work of Foucault 1954-1984 Vol. 3 (trans. R. Hurley). New York: The New Press
  63. Foucault, M. (2001). Omnes et Singulatim: Towards a Critique of Political Reason. In J. D. Faubion (Ed.), Power (The Essential Works of Foucault, 1954-1984, Vol. 3) (pp. 298-325). New York, NY: The New Press
  64. Guba, Egon. G., & Lincoln, Yvonna. S. (2011). Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru. In Denzin, Norman. K., & Lincoln, Yvonna. S (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research 1, Edisi Ketiga (Daryono, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  65. Mackenzie, C. (2016). Mary Wollstonecraft: An Early Relational Autonomy Theorist? In S. Bergès, & A. Coffee (Eds.), The Social and Political Philosophy of Mary Wollstonecraft (pp. 67-91). Oxford: Oxford University Press
  66. NewsRoom. (2015). Sejarah singkat PT. Semen Padang. Retrieved from https://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/sejarah-singkat-pt-semen-padang/
  67. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (2013). Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Retrieved from http://proper.menlh.go.id/portal/filebox/DRKPL%202013%20SEMEN%20INDONESIA%20-%20GRESIK.pdf
  68. Rodhial Falah, A. B., Chandra, Fredy., & Wacana, Petrasa. (2017). Karst Jawa Sebagai Ruang Hidup dan Ancamannya. Retrieved from http://pustaka.caves.or.id/index.php?p=show_detail&id=173&_ga=2.35333345.1965899947.1562174655-201603795.1553518222
  69. Purwadi. (2019). Wawancara Penelitian dengan Purwadi, Kepala DLH Kabupaten Pati/Ketua KPA Kabupaten Pati pada 20 Mei 2019
  70. Setyaji, A. (2019). Wawancara dengan Agus Setyaji, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati/Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati pada 20-21 Mei 2019
  71. Suprobo, D. (2019). Wawancara Penelitian dengan Dite Suprobo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada 14 Mei 2019
  72. Gunretno. (2019, Mei 20). Wawancara Penelitian dengan Gunretno, warga sekitar pegunungan kendeng pada 20 Mei 2019
  73. Prianto, J. (2019). Wawancara Penelitian dengan Joko Prianto, warga sekitar pegunungan kendang pada 13 Mei 2019
  74. Wiharto, A. (2019). Wawancara Penelitian dengan Agung Wiharto, Secretary Corporate PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 2012-2019 pada 22 Juli 2019

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.