DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173

Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional

*Christina Aryani  -  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Citation Format:
Abstract

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Posisi laut Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai the global supply chain system, yangmenimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut nasional dan kondisi ini diperparah dengan sistem keamanan laut nasional yang belum optimal. Penelitian mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional dan pentingnya kehadiran RUU Keamanan Laut sebagai solusi permasalahan keamanan laut nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat permasalahan utama penegakan hukum keamanan laut, yakni aturan terkait keamanan laut yang tersebar, beragamnya lembaga di sektor keamanan laut, sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sektoral, dan belum terintegrasinya sistem informasi keamanan laut. RUU Keamanan Laut diperlukan untuk mengatur pembentukan single agency multi task sebagai penanggung jawab keamanan laut, pembentukan National Maritime Security Information Center dan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut.

Fulltext View|Download
Keywords: Laut; Regulasi; Keamanan; Sistem

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar More recent articles
  1. Abbas, Ilham., & Badaru, Baharuddin. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1, (No.7), pp.1044-1059
  2. Arletiko, T. (2017). Penegakan Hukum di Perairan Indonesia oleh Badan Keamanan Laut Menurut UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lex Et Societatis, Vol.5, (No.10), pp.86-93
  3. Azis, Nazili Abdul., Setyawanto R, Lazarus Tri., & Hardiwinoto, Soekotjo. (2017). Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.4), pp.1-13
  4. Chapsos, Ioannis., & Hamilton, Steve. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. Trends in Organized Crime, Vol. 22, (No.3), pp.255-273
  5. Chapsos, Ioannis., & Malcolm, James. (2017). Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda?. Marine Policy, Vol. 76, pp. 178-184
  6. Darajati, Muhammad Rafi., & Syafei, Muhammad. (2018). Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.16, (No.1), pp.107-127
  7. Dewi, Yetty Komalasari., Afriansyah, Arie., & Darmawan, Aristyo Rizka. (2020). Comparative Law Enforcement Model at Sea: Lesson Learned for Indonesia. Indonesian Journal of International Law, Vol.18, (No.1), pp.83-104
  8. Hsiao, A. (2020). Opportunities for fisheries enforcement cooperation in the South China Sea. Marine Policy, Vol. 121. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103569
  9. Jamilah, Asiyah., & Disemadi, Hari Sutra. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. Mulawarman Law Review, Vol.5, (No.1), pp.29-46
  10. Kartika, Shanti D. (2016). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.5, (No.2), pp. 143-167
  11. Kurniasanti., & Setiyono, Joko. (2020). Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.6, (No.1), pp.29-47
  12. Listiyono, Yudi., Prakoso, Lukman Yudho., & Sianturi, Dohar. (2021). Membangun Kekuatan Laut Indonesia Dipandang Dari Pengawal Laut Dan Detterence Effect Indonesia. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.5, (No.1), pp.73-84
  13. Novianto, Rizal Dwi., Firmansyah, Dimas Agung., & Pratama, Naufal Adi. (2020). Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.3, (No.1), pp.69-78
  14. Pandjaitan, Manahan Budiarto., Suwarno, Panji., & Gunardi. (2019). Peran Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bangka Belitung Dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut Di ALKI I. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol.9, (No.3), pp. 21-30
  15. Ramadhan, Alfin., & Winarno, Djoko Wahju. (2020). Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keaman Laut. Jurnal Discretie, Vol.1, (No.1), pp.31-41
  16. Sagena, Uni W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Interaksi Antar Aktor. Jurnal Interdependence Hubungan Internasional, Vol.1, (No.1), pp.77-90
  17. Samiaji, R. (2015). Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pp. 1-22
  18. Setiawan, A. (2017). Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan Atas Analisa Barry Buzan. Jurnal Keamanan Nasional, Vol.3, (No.1), pp.33-61
  19. Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Lex Jurnalica, Vol.6, (No.1), pp.1-10
  20. Wasisto, G. (2015). Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pp. 1-23
  21. Wulansari, Eka M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. Jurnal Rechtsvindning; Media Pembinaan Hukum Nasional, pp. 1-6
  22. Yani, Yanyan M., & Montratama, Ian. (2015). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol.5, (No.2), pp.1-18
  23. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan
  24. Susanto., & Munaf, Dicky R. (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  25. Widyoutomo, A. (2020). Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia. Makalah dipaparkan pada 23rd Asia Pacifik Naval College Seminar 2020 di Tokyo Jepang
  26. Akbar, Norvantry B. (2020). Satu Pintu Penegakan Hukum di Laut. Retrieved from https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/441359/satu-pintu-penegakan-hukum-di-laut
  27. BBC News Indonesia. (2021). Kapal tanker Iran dan Panama 'langgar hak lintas dan lakukan pemindahan minyak ilegal' di perairan Kalimantan. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55761108
  28. Dzulqifli, Mohamad Afif., Supriyadi, Agustinus Risco Rahndaru., & Jannah, Rikhul. (2020). Kapal Asing Bebas Melintas Laut Indonesia, Indonesia Dapat Apa? Retrieved from https://kmip.faperta.ugm.ac.id/kapal-asing-bebas-melintas-laut-indonesia-indonesia-dapat-apa/
  29. Humas FHUI. (2020). Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut Oleh Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D. Retrieved from https://law.ui.ac.id/v3/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/
  30. Indonesia Ocean Justice Initiative. (2020). Penguatan Sistem Keamanan Laut. Retrieved from www.oceanjusticeinitiative.org
  31. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Dan Investasi. (2019). Penegakan Hukum di Laut, Kemenko Marves Inisiasi Kesepakatan Bersama Pertukaran Data dan Informasi Antara 8 K/L, Retrieved from https://maritim.go.id/penegakan-hukum-laut-kemenko-marves-inisiasi-kesepakatan-bersama/
  32. Mulyana, C. (2020). IMIC Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Laut. Retrieved from https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/330868/imic-tingkatkan-keamanan-dan-keselamatan-laut
  33. Rohadian, Andi R. (2021). Maritime Institute Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dua Tanker Asing. Retrieved from https://nasional.sindonews.com/read/376690/13/maritime-institute-pertanyakan-kelanjutkan-kasus-dua-tanker-asing-1616717037
  34. Sari, Sri M. (2019). Ternyata Ada 18 Instansi Penegakan Hukum di Laut, INSA: Perlu Badan Tunggal!. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138527/ternyata-ada-18-instansi-penegakan-hukum-di-laut-insa-perlu-badan-tunggal
  35. Yahya, Achmad Nasrudin. (2020). Saat Bakamla dan Coast Guard China Bersitegang di Laut Natuna Utara. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/06205561/saat-bakamla-dan-coast-guard-china-bersitegang-di-laut-natuna-utara?page=all

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.