BibTex Citation Data :
@article{JPHI11086, author = {Christina Aryani}, title = {Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional}, journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia}, volume = {3}, number = {2}, year = {2021}, keywords = {Laut; Regulasi; Keamanan; Sistem}, abstract = { Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Posisi laut Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai the global supply chain system, yangmenimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut nasional dan kondisi ini diperparah dengan sistem keamanan laut nasional yang belum optimal. Penelitian mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional dan pentingnya kehadiran RUU Keamanan Laut sebagai solusi permasalahan keamanan laut nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat permasalahan utama penegakan hukum keamanan laut, yakni aturan terkait keamanan laut yang tersebar, beragamnya lembaga di sektor keamanan laut, sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sektoral, dan belum terintegrasinya sistem informasi keamanan laut. RUU Keamanan Laut diperlukan untuk mengatur pembentukan single agency multi task sebagai penanggung jawab keamanan laut, pembentukan National Maritime Security Information Center dan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut. }, issn = {2656-3193}, pages = {155--173} doi = {10.14710/jphi.v3i2.155-173}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11086} }
Refworks Citation Data :
Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Posisi laut Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai the global supply chain system, yangmenimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut nasional dan kondisi ini diperparah dengan sistem keamanan laut nasional yang belum optimal. Penelitian mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional dan pentingnya kehadiran RUU Keamanan Laut sebagai solusi permasalahan keamanan laut nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat permasalahan utama penegakan hukum keamanan laut, yakni aturan terkait keamanan laut yang tersebar, beragamnya lembaga di sektor keamanan laut, sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sektoral, dan belum terintegrasinya sistem informasi keamanan laut. RUU Keamanan Laut diperlukan untuk mengatur pembentukan single agency multi task sebagai penanggung jawab keamanan laut, pembentukan National Maritime Security Information Center dan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut.
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
View My Stats