Efektifitas Perpres No 35/208 untuk Mepercepat Pembangun PLTSa di Indonesia

Adang Sudrajat; Syafrudin Syafrudin; Endang Kusdiyantini

doi:10.14710/jebt.2023.16791

DOI: https://doi.org/10.14710/jebt.2023.16791

Efektifitas Perpres No 35/208 untuk Mepercepat Pembangun PLTSa di Indonesia

Adang Sudrajat¹

, Syafrudin Syafrudin²

, Endang Kusdiyantini¹

¹Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Indonesia, Indonesia

²Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

BibTex Citation Data :

@article{jebt16971,
    author = {Adang Sudrajat and Syafrudin Syafrudin and Endang Kusdiyantini},
    title = {Efektifitas Perpres No 35/208 untuk Mepercepat Pembangun PLTSa di Indonesia},
    journal = {Jurnal Energi Baru dan Terbarukan},
  volume = {4},
    number = {1},
    year = {2023},
    keywords = {},
    abstract = {Progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia sampai saat ini tidak terlalu signikan, padahal sudah banyak peraturan yang diterbitkan untuk mendukung percepatannya termasuk Peraturan Presiden RI yang diterbitkan beruntun, termasuk yang terakhir nomor 35 tahun 2018 untuk percepatan pembangunan  PLTSa di 12 kota besar yang volume sampahnya rata-rata sudah melebihi 1000 MT/hari. Sampai saat ini, baru PLTSa Benowo di Surabaya yang sudah sukses dibangun dan beroperasi secara komersial, sementara yang lainnya masih dalam tahap konstruksi 2 lokasi dan sisanya masih dalam proses perencanaan pengadaan dan penysunsan studi kelayakan. Mengapa pembangunan PLTSa ini berjalan sangat lambat, padahal tariff listrik yang dijual kepada PLN sudah ditetapkan jauh diatas tariff listrik PLN yang dijual kepada pelanggannya? Sudah banyak dilakukan penelitian terkait kendala dalam pembangunan PLTSa ini namun sampai saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunannya. Mungkin masih banyak risiko yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Pengembang maupun PLN dan belum ada mitigasi yang dalam kendali mereka sehingga mereka ‘enggan’ untuk aktif dalam proses pembangunan PLTSa ini. Untuk itu dilakukan kajian risiko terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 untuk mengalwali proses penelitian ini, kemudian dilakukan konfirmasi melalui pertanyaan  yang dituangkan dalam kuisioner kepada Pemerintah Daerah, Pengembang dan PLN. Setelah dilakukan Analisa data hasil penelitian yang sudah divalidasi, disimpulkan kendala terhambatnya pembangunan PLTSa dimaksud dan disiapkan saran untuk mengatasi kendalanya},
   issn = {2722-6719},   pages = {53--65}  doi = {10.14710/jebt.2023.16791},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/view/16971}
}

Citation Format:

Abstract

Progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia sampai saat ini tidak terlalu signikan, padahal sudah banyak peraturan yang diterbitkan untuk mendukung percepatannya termasuk Peraturan Presiden RI yang diterbitkan beruntun, termasuk yang terakhir nomor 35 tahun 2018 untuk percepatan pembangunan PLTSa di 12 kota besar yang volume sampahnya rata-rata sudah melebihi 1000 MT/hari. Sampai saat ini, baru PLTSa Benowo di Surabaya yang sudah sukses dibangun dan beroperasi secara komersial, sementara yang lainnya masih dalam tahap konstruksi 2 lokasi dan sisanya masih dalam proses perencanaan pengadaan dan penysunsan studi kelayakan. Mengapa pembangunan PLTSa ini berjalan sangat lambat, padahal tariff listrik yang dijual kepada PLN sudah ditetapkan jauh diatas tariff listrik PLN yang dijual kepada pelanggannya? Sudah banyak dilakukan penelitian terkait kendala dalam pembangunan PLTSa ini namun sampai saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunannya. Mungkin masih banyak risiko yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Pengembang maupun PLN dan belum ada mitigasi yang dalam kendali mereka sehingga mereka ‘enggan’ untuk aktif dalam proses pembangunan PLTSa ini. Untuk itu dilakukan kajian risiko terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 untuk mengalwali proses penelitian ini, kemudian dilakukan konfirmasi melalui pertanyaan yang dituangkan dalam kuisioner kepada Pemerintah Daerah, Pengembang dan PLN. Setelah dilakukan Analisa data hasil penelitian yang sudah divalidasi, disimpulkan kendala terhambatnya pembangunan PLTSa dimaksud dan disiapkan saran untuk mengatasi kendalanya

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 4, No 1 (2023): Maret 2023

Recent articles

Pemodelan Proyeksi Supply and Demand Energi di Kota Semarang Tahun 2020-2030 Menggunakan Perangkat Lunak Low-Emission Analysis Platform (LEAP) Overview Pemanfaatan dan Perkembangan Sumber Daya Energi Surya Sebagai Energi Terbarukan di Indonesia Efektifitas Perpres No 35/208 untuk Mepercepat Pembangun PLTSa di Indonesia More recent articles

Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. Sosio Informa, 6(2). https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372
Aristanto, E., Khouroh, U., & Ratnaningsih, C. S. (2020). Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8(1), 85–95
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211
BPS. (2022). Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. Www.Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Persentase penduduk miskin pada Maret,persen poin terhadap Maret 2021
Budiantoro, S., & Saputra, W. (2013). Policy Brief 04-Subsidi dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan
Diqi, M. A. (2020). Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(15), 1868–1877
Eliza, P. (2016). Analisis evaluasi hukum dalam rangka penanggulangan kemiskinan. In Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional
Fitriana, N. E., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Pengaruh kebijakan dana desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 8(1), 19–44
Ismail, T., Sukiani, S., Azwardi, A., Sukanto, S., Bashir, A., & Yurismasari, H. (2020). STUDI MANFAAT DANA DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MUARA ENIM. Jurnal Integritas Serasan Sekundang, 2(1), 23–46
Jufri, A. (2019). Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan. IstimarIstismar : Jurnal Ekonomi Syariah, 1, 13–24
Buku II Nota Keuangan 2022 beserta RAPBN 2023, 131 (2022)
Khairi, M. W., & Aidar, N. (2018). Pengaruh subsidi energi terhadap kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 3(3), 359–369
Kholis, I., & Setiaji, K. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi. Economic Education Analysis Journal, 9(2), 503–515
Marsela, A. (2021). Alokasi Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Pulau Sumatera. Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, 1(1), 35–42
Mukhtar, P. D. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi
Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 10(1), 73–96. https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384
Nasution, Z. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Ecobisma, 1(2)
Neviyanti, D. (2018). Dampak Kebijakan Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pada Kualitas Layanan Kereta Listrik (KRL) berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM)(Studi pada KRL Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) di PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) Jakarta Pu. UNIVERSITAS AIRLANGGA
Paramita, Y., Rosidah, A., & Suryanti, M. (2020). Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, 4(2), 1–10
Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. Esensi, 4(2), 45–53. https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966
Pulungan, S. (2022). IMPLEMENTASI PERMENDESA No. 7 TAHUN 2021 TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN (Bersama aparat desa se Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan). Jurnal Nauli, 2(1), 53–60
Saghir, J. (2005). Energy and poverty: myths, links, and policy issues
Sinaga, W. H. (2018). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Perjuangan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 21(1), 84–92
Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 19(2), 160–172. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793
Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 4(2), 348–354
Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja subsidi pupuk di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 4(2), 271

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, the article's copyright shall be assigned to Jurnal Energi Baru dan Terbarukan (JEBT) and Master Program of Energy, Universitas Diponegoro. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all forms and media, including reprints, photographs, microfilms, and other similar reproductions and translations.

As an article writer, the authors have the right to use their articles for various purposes, including by institutions that employ authors or institutions that provide funding for research. Author rights are granted without special permission.

Authors who publish a paper at JEBT have the broad right to use their work for teaching and scientific purposes without the need to ask permission, including used for (i) teaching in the author's class or institution, (ii) presentation at meetings or conferences and distributing copies to participants ; (iii) training conducted by the author or author's institution; (iv) distribution to colleagues for research use; (v) use in the compilation of subsequent authors' works; (vi) inclusion in a thesis or dissertation; (vi) reuse of part of the article in another work (with citation); (vii) preparation of derivative works (with citation); (viii) voluntary posting on open websites operated by authors or author institutions for scientific purposes (following the CC BY-SA License).

Reproduce any part of this journal, its storage in the database, or its transmission by all forms of media is permitted and does not need written permission from the JEBT journal. However, it should be cited as an honor in academic manners by providing appropriate credit (provide article citation or content), links to the license, and indicating if there are changes.

JEBT journal and the Master Program of Energy, Universitas Diponegoro, and the Editor make every effort to ensure that there are no data, opinions, or false or misleading statements published in the JEBT journal. However, the article's content is each author's sole and exclusive responsibility.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form]. The copyright form should be signed originally and sent to the Editor via email or fax.