BibTex Citation Data :
@article{AL-HAKAM15092, author = {Muhammad Afif Zia Ul-Haq and Alya Febrita Aulia and Destya Titin Rahmawati}, title = {UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI ALIBI POLITICAL WILL YANG MENUMBUHKAN KREDIBILITAS TANPA BUKTI DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN HAK AKTIVIS HAK ASASI MANUSIA}, journal = {Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues}, volume = {1}, number = {2}, year = {2020}, keywords = {}, abstract = { Problematika terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia cukup kompleks. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terbilang lama diselesaikan, membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan terkikis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah mengatur dan menjamin keberadaan HAM. Ditambah dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan para aktivis HAM. Dengan demikian, peranan aktivis HAM yang krusial menajadi riskan ketika menyuarakan aspirasinya. Ditangkapnya beberapa aktivis HAM yang menyuarakan pendapatnya oleh pemerintah dengan dalih ujaran kebencian, penghinaan dan makar semakin mengikis kepercayaan masyarakat. Hal itu diperberat dengan kenyataan, bahwa terdapat aktivis-aktivis HAM yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, tetapi mengatasnamakan HAM. Maka dari itu, terdapat dua problematika serius terkait HAM: 1. Pemerintah yang dianggap lamban dan memiliki kepentingan tersendiri dalam menangani kasus HAM. 2. Banyaknya aktivis HAM yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan moral tetapi kerap mengatasnamakan HAM. }, pages = {51--63} url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15092} }
Refworks Citation Data :
Problematika terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia cukup kompleks. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terbilang lama diselesaikan, membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan terkikis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah mengatur dan menjamin keberadaan HAM. Ditambah dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan para aktivis HAM. Dengan demikian, peranan aktivis HAM yang krusial menajadi riskan ketika menyuarakan aspirasinya. Ditangkapnya beberapa aktivis HAM yang menyuarakan pendapatnya oleh pemerintah dengan dalih ujaran kebencian, penghinaan dan makar semakin mengikis kepercayaan masyarakat. Hal itu diperberat dengan kenyataan, bahwa terdapat aktivis-aktivis HAM yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, tetapi mengatasnamakan HAM. Maka dari itu, terdapat dua problematika serius terkait HAM: 1. Pemerintah yang dianggap lamban dan memiliki kepentingan tersendiri dalam menangani kasus HAM. 2. Banyaknya aktivis HAM yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan moral tetapi kerap mengatasnamakan HAM.
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues and Kelompok Studi Hukum Islam, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues and Kelompok Studi Hukum Islam, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:
Muhammad Afif (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues
Faculty of Law, Diponegoro University
Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, SemarangIndonesia 50275
Al - HAKAM (e-ISSN ) published by Published by the Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI)
alhakam_kshi@live.undip.ac.id
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/index