skip to main content

Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945–1955

*Moch. Asichin  -  Widyaiswara Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Yety Rochwulaningsih  -  Program Master dan Doktor Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran dan analisis bagaimana perkembangan demokratisasi  pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan komitmen dan hasil usaha yang sistematis dan terstruktur dari pihak penguasa Kraton Yogyakarta yang mestinya bercorak otokratis. Dengan metode sejarah kritis, kajian ini mengidentifikasi bahwa demokratisasi pemerintahan Kraton Yogyakarta dilakukan oleh Sultan HB IX setelah dinobatkan sebagai penguasa kraton Yogyakarta menggantikan Sultan HB VIII. Dengan jabatan sebagai Koo, HB IX menyusun rancangan bentuk pemerintahan yang demokratis dengan melibatkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan dan konsep itu dapat direalisasikan di DIY ketika Sultan HB IX dan Paku Alam secara resmi ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demokratisasi pemerintahan ditunkukkan dari Maklumat No. 14 Daerah Istimewa Negara RI (Kasultanan dan Paku Alam) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintah menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga pada masa pasca revolusi, melalui Pemilu lokal dibentuk DPRD dan DPD.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  Research Instrument
Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta 1945 – 1955 (Anonymous)
Subject
Type Research Instrument
  Download (215KB)    Indexing metadata
Keywords: Demokratisasi; Pemerintahan; Kraton Yogyakarta

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : EN
Statistics:
Share:
  1. Rozaki A. & Hariyanto, T. (2003). Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: IRE Press
  2. Anderson, Bennedict (1972). “The Idea of Power in Javanese Culture”, dalam Claire Hotl. Editor. Culture and Politics in Indonesia New York: 1972
  3. Artha, Arwan T. (2009). Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana Yogyakarta: Galang Press
  4. Atmakusumah (Penyunting) (1982). Tahta Untuk Rakyat. Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: Gramedia
  5. Benda, Harry J. (1980). Bulan sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya
  6. Darmiyati dkk., (1999). Penerbitan Naskah Sumber: Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940. Jakarta: Sejahtera
  7. Baskoro, Haryadi & Sunaryo, Sudomo (2010). Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya: Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  8. Wahyukismoyo, H. (2008). Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yogyakarta: Dharmakaryadhika, 2008
  9. Kahin, George Mc. Turnan (1980). Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia
  10. Prodjopramudjo (1951). Album Pemilihan Umum untuk DPRD Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Jogjakarta: Kantor Pemilihan Pusat Provinsi Jogjakarta
  11. Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi
  12. Soemardjan, Selo (2009). Perubahan Sosial di Yogyakarta. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009
  13. Suwarno, P. J. (1994). Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1972 Sebuah Tinjauan Historis. Yogyakarta: Kanisius
  14. The Liang Gie (1993) Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia Jilid I. Yogyakarta: Liberty
  15. Kedaulatan Rakjat, 20 Agustus 1950
  16. Media Indonesia, 30 November 2010

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2021-09-21 06:56:18

No citation recorded.