skip to main content

HAK KEPEMILIKAN TANAH PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN TANAH

Departemen Teknik Geodesi-Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Received: 22 Nov 2019; Published: 22 Nov 2019.

Citation Format:
Abstract
Bencana alam mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga aspek psikologi terutama yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut. Salah satu contohnya adalah masyarakat yang terkena langsung dampak dari erupsi gunung Merapi yang mengalami perubahan dalam hidupnya, walaupun telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang ada. Permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat adalah masalah hak kepemilikan tanah yang telah mereka kuasai sebelum terjadinya bencana erupsi gunung Merapi. Terkait imbauan pemerintah yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang berada dalam zona bahaya erupsi gunung Merapi akan dijadikan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), menjadi masalah besar dalam urusan pertanahan. Dari dasar hukum yang berlaku di Indonesia memang Pemerintah memiliki hak dalam membuat perencanaan untuk pembangunan, keselamatan, dan kemakmuran rakyatnya, namun demikian hak kepemilikan seseorang juga dilindungi oleh UU pula. Hal tersebut memicu untuk dilakukan investigasi dari pengaruh-pengaruh yang melatarbelakangi hal tersebut diatas untuk ditemukan suatu rekomendasi pemecahan masalah sehingga proses pembangunan tanah dapat berjalan dengan baik.
Fulltext View|Download

Article Metrics:

  1. ______ , Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria
  2. ______ , Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
  3. Adam, D., 1994, Urban Planing and the Development Process, UCL Press, London
  4. BNPB, 2011, Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah, Bappenas RI, Jakarta
  5. Bawole, Paulus, 2015, Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010, Jurnal Tesa Arsitektur, Volume 13, Nomor 2, ISSN 1410-6094, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
  6. Djurdjani, 2009, Suplai Tanah, Prosiding Seminar FIT ISI, Teknik Geodesi Uiversitas Diponegoro, Semarang
  7. Guerin K. 2003. Property rights and Environmental Policy: A New Zealand Perspective. New Zealand
  8. Keogh G. and Eamonn D’Arcy, 1998, Property Market Efficiency: an Institutional. Perspective. Aberdeen Papers in Land Economy. University of Aberdeen. Aberdeen
  9. Narsuka, D.R., Sujali, 2009, Persepsi dan Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan TNGM, Majalah Geografi ndonesia, No. 2, September 2009, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
  10. Ostrom, Elinor, 1990, Governing the commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, New York
  11. Harsono, Budi, 1996, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.