Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadapa Batas Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Bengkulu

Abstract

Mengacu pada Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut merupakan suatu hal yang penting. Penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut berkaitan dengan kewenangan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam laut serta ruang yang ada di wilayahnya. Kewenangan suatu daerah dalam mengelola wilayah lautnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, serta pengaturan administrasi dan tata ruang wilayah dan ikut serta dalam memelihara keamana dan kedaulatan negara. Berdasarkan undang – undang tersebut, maka garis pantai memiliki peran yang penting dalam penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh perubahan garis pantai terhadap batas pengelolaan wilayah laut, terkhususnya pada daerah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di bagian utara dan Provinsi Lampung di bagian selatan. Perubahan yang terjadi pada garis pantai dapat diamati dengan menggunakan pendekatan penginderaan jauh. Pendekatan penginderaan jauh yang digunakan untuk identifikasi garis pantai adalah algroritma BILKO dengan data yang digunakan berupa citra satelit Landsat 8 tahun akuisisi tahun 2013, 2017 dan 2021. Metode penginderaan jauh untuk peta dasar yang digunakan sebagai acuan adalah peta Rupa Bumi Indonesi (RBI) yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil pengolahan citra Landsat. Hasil pengamatan citra Landsat tahun 2013, 2017 dan 2021 menunjukkan adanya perubahan garis pantai yang menyebabkan terjadinya perubahan batas pengelolaan laut Provinsi Bengkulu. Luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Bengkulu dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami penambahan sebesar 2.082,684 Ha dan Luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami pengurangan sebesar 106,241 Ha.