PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP REKLAMASI TELUK BENOA PROVINSI BALI

*Gangga Santi Dewi  -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright 2019 Diponegoro Private Law Review

Citation Format:
Abstract
ABSTRACT
 
The need for land for tourism in Bali makes the government want to reclaim Benoa Bay. Rejection of Benoa Bay reclamation is a social phenomenon that occurs in Balinese society. Based on the results of the study, the reason Bali people reject reclamation because it has an impact on social aspects, cultural customs and the environment and solutions to conflicts that occur due to the refusal of Benoa Bay reclamation requires clear policies related to land regulation resulting from reclamation that have no negative impact on cultural and environmental customs in Bali
Fulltext View|Download
Article Info
Section: Articles
Language : EN
Recent articles
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA PERLINDUNGAN PENGGUNA GAS BUMI ATAS KEBOCORAN PIPA PENYALUR MILIK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam dari Legal-Eksoterik Menuju Substantif-Esoterik) More recent articles
  1. Buku
  3. Soekanto, Soerjono, Ejektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Jakarta, Remaja Karya, 1985. ----------------------, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988. Soemitro, Ronny Hanitiyo, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1982. -------------------------------, Masalahmasalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru Bandung, 1983. -------------------------------, Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Alumni Bandung 1984. Wignjosoebroto, Soetanyo, Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masa/ahnya, Elsam & Huma, Jakarta, 2002
  5. Skrispi
  7. Muhammad, Toha Syurahman. 2014. Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Bandar Lampung Mustaqim, Ibnu. 2015. Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)
  9. Undang-Undang
  11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang –Undang No. 5 Tahun 1960 Undang – Undang No. 7 Tahun 2007 Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No:410 -1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.