skip to main content

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Muhammad Andri Adinata  -  Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, North Sumatra, Indonesia|Universitas Andalas, Indonesia
*Roni Ekha Putera  -  Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, North Sumatra, Indonesia|Universitas Andalas, Indonesia
Kusdarini Kusdarini  -  Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, North Sumatra, Indonesia|Universitas Andalas, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Batam City is the only city in the Riau Islands Province with a good SPBE index out of the 5 regencies and cities in the province. However, in implementing the SPBE policy, problems were encountered, one of which was related to the lack of coordination between SPBE organizers. This creates a discrepancy between the predicate achieved and what is implemented. Bearing in mind that the SPBE maturity level of the Batam City government is the highest in the Riau Islands Province. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation with the informant selection technique, namely purposive sampling. Meanwhile, the data validity technique uses source triangulation. This research uses the theory of policy implementation proposed by Ripley and Franklin which consists of 2 variables, namely Compliance and What's Happening and Why (What happened and why?) The results of this research indicate that the implementation of the SPBE policy in Batam City has not been implemented optimally. This is caused by (1) minimal understanding of the policy by implementors, unplanned coordination activities between implementers, and no socialization of policy guidelines. (2) factors beyond control that influence the implementation process, namely the agency's lack of awareness of the existence of policy guidelines. (3) inadequate infrastructure factors, and very rapid technological development factors. Thus, the Batam City Communication and Information Department as the main actor needs to fix these problems so that the implementation of the SPBE policy can run effectively
Fulltext View|Download
Keywords: Implementation; E-Government; Integration; SPBE

Article Metrics:

  1. Abidin Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta. Salemba Humanika
  2. Adu Arifin La, dkk. 2022. Hambatan-Hambatan Dalam Implemetasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah. JIKO : Jurnal Informatika dan Komputer. Vol. 5, No. 3
  3. Anjani, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin. Jurnal Niara. Vol. 14. No. 3
  4. Batam Pemerintah Kota. 2022. Buku I Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE. Kota Batam
  5. Batam Pemerintah Kota. 2022. Buku II Kondisi Target Arsitektur SPBE. Kota Batam
  6. Batam Pemerintah Kota. 2022. Buku III Peta Rencana SPBE. Kota Batam
  7. Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No. 1
  8. Creswell .W Jhon. 2016. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
  9. Darmika, 2017. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penerapan Dan Pengembangan E-Government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Vol 6, No 1
  10. Dwitawati Ima, 2022. Implementasi Gap Analisis Dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Information 169 Technology. Vol 3, No 1
  11. Fandi Zulfian Zebua, 2022. Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori. Jurnal EMBA. Vol. 10. No 4
  12. https://bagorganisasi.batam.go.id/2023/06/20/bimtek-penyusunan-peta-proses-bisnisdan-pemgembangan-proses-bisnis-rbtematik/https://kominfo.batam.go.id/diskominfo-kota-batammenyelenggarakan-bimbingan-teknis-bagi-service-desk-tingkat-1/ Diakses pada 4 Agustus 2023, jam 10.00
  13. Irawan Andri, 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 12 No. 3
  14. Kuncoro, M. (2013). (2013). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. UPP-AMP YKPN
  15. Khaidarmansyah dan Ridwan Saifuddin. 2022. Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung. Derivatif : Jurnal Manajemen. Vol. 16 No. 1
  16. Karman, Dkk. 2021. Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan. Vol 2, No 2
  17. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Batam Tahun 2021
  18. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Batam Tahun 2022
  19. M. Bessiar, 2020. Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Putussibau. Journal of Public Administration and Sociology of Development. Vol. 1 No. 1
  20. Meljulia Sartika, 2022. Pemberdayaan Guru Melalui Pgri Sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Group) Di Kota Solok. Indonesian Journal of Social Science Review. Vol. 1 No. 2
  21. Moleong L. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja. Rosdakarya
  22. mediacenter.batam.go.id : SPBE Pemerintah Kota Batam Masuk Kategori Baik. (2021, Januari 26). Diakses pada September 25, 2022 dari artikel berita: https://mediacenter.batam.go.id/2021/01/26/SPBE-pemerintah-kota-batammasuk-kategori-baik/
  23. menpan.go.id., “Forum SPBE Summit 2023”. https://www.menpan.go.id/site/beritafoto/forum-spbe-summit-2023 (diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 09.03 WIB)
  24. Norman K. Denzin dan Yvonna S.Lincoln. 2011. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
  25. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam
  26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  28. Rahmayuni, Novira, dkk. 2023 . Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu Di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 5 No. 1
  29. Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy, second editionthe Dorsey Press, Chicago-Illionis 1986
  30. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021
  31. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026
  32. Solichin Abdul W. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta. Bumi Aksara
  33. Suharsini Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Bandung. Rineka Cipta
  34. Taufik, T.H., Sarah, S. W., Dan Yusuf, Y.A. 2022. Analisis Strategi Keberhasilan E Government Di Kabupaten Bojonegoro. Journal Governance Innovation, Vol 4, No 1
  35. Wirawan Vani, Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No.1

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

slot gacor slot