skip to main content

Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik

*ZRP. TJ. Mulyono  -  Biro Hukum Sekretariat Daerah, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia
Tri Rahayu Utami  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

This study aims to determine the optimization of legal documentation and information networks in order to realize good governance in the public service sector in the era of the industrial revolution 4.0. The research method used in this research is research using a conceptual approach. The results show that in order to realize the improvement of good governance in public services in the current era of the Industrial Revolution 4.0, it can be realized through the efforts that have been mentioned. This effort can be more optimal if it involves community participation as one of the conditions for the creation of good governance. Community participation in this case is involvement that allows the community to provide input and carry out evaluations and assessments of the existence of  Legal Documentation and Information Network (JDIH-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

 

Keywords: Legal Documentation Network, Good Governance, Public Services,

 

 

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum guna mewujudkan good governance sektor layanan public di era revolusi industri 4.0. metode penelitian yang digunakand alam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptuan (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa guna mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang telah disebutkan. Upaya di tersebut dapat semakin optimal apabila melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya good governance. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan yang memungkinkan masyarakat memberi masukan dan melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap eksistensi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

 

Kata Kunci: Jaringan Dokumentasi Hukum, Good Governance, Layanan Publik
Fulltext View|Download
Keywords: Jaringan Dokumentasi Hukum, Good Governance, Layanan Publik

Article Metrics:

  1. Davis, Gordon B. 1999. Kerangka dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Binama Presindo
  2. Kadir, Abdul. Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi
  3. Azhar, Muhamad. "Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia," Administrative Law & Governance Journal. vol. 2. no. 1. pp. 170-178. Feb. 2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170 - 178
  4. ALW, Lita Tyesta. Aspek Penting Reformasi Regulasi (Perspektif Pembentukan Peraturan Perundangan). Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis Ke-61 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 9 Januari 2018
  5. Badan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta. Hasil Pertemuan Berkala XX Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2011: BPHN
  6. Ismail, I., 2007. Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan, Banjarmasin: BPHN
  7. Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018 “Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen” diakses pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 15.17 WIB
  8. https://bphn.go.id/news/2019041611235885/Pengelolaan-Dokumen-Hukum-melalui-JDIH-sebagai-Layanan-Informasi-menjadi-wujud-peningkatan-kualitas-Pembangunan-Hukum-Nasional
  9. Ihya Ulum Aldin, https://demo.katadata.co.id/berita/2018/11/13/masuki-era-digital-indonesia-perlu-tingkatkan-kemampuan-sdm, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 09.40 WIB
  10. JDIH Ristekdikti, http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revitalisasi-jdih-amanat-instruksi-presiden-nomor-9-tahun-2011

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.