Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik

*Solechan Solechan  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 13 Nov 2019.
Open Access License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Citation Format:
Abstract

Abstract

 

The purpose of this research is to find out how the role of the health insurance provider (BPJS) as a form of public service in Indonesia. Research is a normative study with a comparative approach. The research results show that public services or public services can be defined as all forms of services, both in the way of goods and services which in principle are the responsibility and are carried out by government agencies at the central, regional and in the environment of state-owned enterprises or business entities Regional Owned. One of them is the Social Security Organizing Agency is a legal entity to organize social security programs to ensure all people can meet the basic needs of a decent life. BPJS is held based on the principles of humanity, benefits, and social justice for all Indonesian people with the aim of realizing the fulfillment of the basic needs of a decent life for every Indonesian people who have become basic human rights.

 

Keywords: Social Security Organizing Agency, Health, Public Services

 

Abstract

 

Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menujukan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

 

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan, Pelayanan Publik

 

Article Metrics:

  1. Aprilia, S., Wijaya, A., & Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora. https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.3
  2. Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Analisis Administrasi Dan Kebijakan.
  3. BPJS Ketenagakerjaan. (2016). BPJS Ketenagakerjaan. Bpjs Ketenagakerjaan.
  4. Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD LOCAL GOVERNANCE. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2008.07.013
  5. Hasan, M., Ayuningtyas, D., & Misnaniarti, M. (2016). Good Corporate Governance Implementation and Performance of Civil Servant. Kesmas: National Public Health Journal. https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i1.855
  6. Hayat (Universitas Islam Malang). (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Civil Servive: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS.
  7. Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service Oleh : Erick S. Holle. Sasi.
  8. Janis, N. (2014). BPJS Kesehatan, Supply dan Demand terhadap Layanan Kesehatan.
  9. Kamarni, N. (2011). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Agam. Manajemen Dan Kewirausahaan.
  10. Kurniawan, R. C. (2017). INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH. FIAT JUSTISIA. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
  11. Larasati, E. (2010). Konstruksi Pelayanan Publik di Indonesia. Forum. 2010.
  12. Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
  13. Muhaimin, M. (2018). Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.213-226
  14. Muradi, & Rusli, Z. (2013). AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Administrasi Pembangunan.
  15. Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI No 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
  16. Pertiwi, A. (2017). ANALISIS PERBEDAAN KUALITAS PELAYANAN PADA PASIEN BPJS DAN PASIEN UMUM TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RAWAT JALAN RSUD KOTA SURAKARTA. Jurnal Manajemen Dayasaing. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4508
  17. Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). EFEKTIVITAS PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). Journal of Public Policy and Management Review.
  18. Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik.
  19. Publik, P., & Indonesia, P. R. (2009). UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik". UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik".
  20. Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. Jurnal Wacana Hukum. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046
  21. Rezha, F., Rochmah, S., & Siswidiyanto. (2009). ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok). Jurnal Administrasi Publik.
  22. Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817
  23. Aprilia, S., Wijaya, A., & Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora. https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.3
  24. Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Analisis Administrasi Dan Kebijakan.
  25. BPJS Ketenagakerjaan. (2016). BPJS Ketenagakerjaan. Bpjs Ketenagakerjaan.
  26. Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD LOCAL GOVERNANCE. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2008.07.013
  27. Hasan, M., Ayuningtyas, D., & Misnaniarti, M. (2016). Good Corporate Governance Implementation and Performance of Civil Servant. Kesmas: National Public Health Journal. https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i1.855
  28. Hayat (Universitas Islam Malang). (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Civil Servive: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS.
  29. Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service Oleh : Erick S. Holle. Sasi.
  30. Janis, N. (2014). BPJS Kesehatan, Supply dan Demand terhadap Layanan Kesehatan.
  31. Kamarni, N. (2011). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Agam. Manajemen Dan Kewirausahaan.
  32. Kurniawan, R. C. (2017). INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH. FIAT JUSTISIA. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
  33. Larasati, E. (2010). Konstruksi Pelayanan Publik di Indonesia. Forum. 2010.
  34. Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
  35. Muhaimin, M. (2018). Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.213-226
  36. Muradi, & Rusli, Z. (2013). AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Administrasi Pembangunan.
  37. Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI No 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
  38. Pertiwi, A. (2017). ANALISIS PERBEDAAN KUALITAS PELAYANAN PADA PASIEN BPJS DAN PASIEN UMUM TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RAWAT JALAN RSUD KOTA SURAKARTA. Jurnal Manajemen Dayasaing. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4508
  39. Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). EFEKTIVITAS PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). Journal of Public Policy and Management Review.
  40. Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik.
  41. Publik, P., & Indonesia, P. R. (2009). UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik". UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik".
  42. Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. Jurnal Wacana Hukum. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046
  43. Rezha, F., Rochmah, S., & Siswidiyanto. (2009). ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok). Jurnal Administrasi Publik.
  44. Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817