DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.326-344

Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah

*Solechan Solechan  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Apprenticeships can be carried out inside or outside the territory of Indonesia. In Indonesia there are several apprenticeship programs abroad. Apprenticeship abroad is regulated more specifically in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER. 08 / MEN / V / 2008 concerning Procedures for Licensing and Implementation of Overseas Internships. This study aims to know the recruitment of apprenticeship programs to Japan: a review of government programs. This research is normative legal research. The results of the study found that apprenticeship abroad has been regulated more specifically in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER. 08 / MEN / V / 2008 concerning Procedures for Licensing and Implementation of Overseas Internships. The regulation is a mandate and guidance on apprenticeship activities abroad.

Keywords: Internship, Japan, Government, Employment

 

Abstrak

Pemagangan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Di Indonesia ada beberapa program pemagangan di luar negeri. Pemagangan di luar negeri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui rekrutmen program pemagangan ke Jepang: suatu tinjauan program pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemagangan di luar negeri telah diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Peraturan tersebut sebagai mandat dan panduan kegiatan pemagangan diluar negeri.

Kata Kunci: Magang, Jepang, Pemerintah, Ketenagakerjaan

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata More recent articles
  1. Asyhadie, Zaeni, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan BidangHubungan Kerja, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
  2. Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002)
  3. Greene, Rebecca, Belajar Tak Hanya di Sekolah, (Penerbit Erlangga, 2006)
  4. Hadi, Cholicul dan Dodik Kurniawan, Potensi dan Problematika KENSHUSEI (Pemagangan Indonesia di Jepang) Menuju Kemandirian, (Surabaya: Pupuk Surabaya, 2010)
  5. Joko Pitoyo, Agus, Pemagangan Luar Negeri Tenaga Kerja: Proses, Pendapatan dan Alih Teknologi
  6. Kamil, Mustofa, Model Pembelajaran Magang Bagi Peningkatan Kemandirian Warga Belajar: Suatu Pendekatan Baru, (Dinamika Pendidikan No. 01/Tahun X Maret 2003)
  7. Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
  8. Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
  9. Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)
  10. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, (Jakarta, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas)
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
  13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
  14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
  15. Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
  16. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
  17. Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992)
  18. Suyono, Tinjauan Yuridis Peran LPK Hinomaru dalam Pelaksanaan Rekruitmen Magang ke Jepang menurut Peraturan Permen No.08/Men/V/2008 di Kabupaten Sragen. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2008)
  19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  21. Yurikosari, Andari, Review Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri dalam Rangka Penempatan (Studi Mengenai Peraturan Menteri

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.