Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah

*F.C. Susila Adiyanta -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 2 Jun 2019.
Open Access Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Citation Format:
Abstract

Abstract

 

This study aims to Synchronize the Authority of Regency / City Government Regulations as a Model of the Implementation of National Economic Policies that Support the Investment Climate in the Region. By using a statute approach and empirical approach, this research is carried out to identify regulatory authorities and solutions to problems in regional regulations that are not conducive to national policies on investment in the region.

 The results of the study obtained conclusions: a) the characteristics and problems of regional regulations in supporting the implementation of investment policies in regions categorized into general and specific characteristics. General characteristics include legal products that have juridical problems, substance, and legal principles, while special characteristics are problems related to supporting legal products that can affect the business climate and competitiveness of investment, spatial planning, and regional institutions; b) Measures for governance of regional regulations to support the implementation of national economic policies that are conducive to investment for investment require planning, design, and preparation of comprehensive regional regulations by synchronizing the content of regional regulations involving all elements in the region, namely: executive institutions , legislative, business actors, and the community. Some recommendations from the results of this study are: a) local governments need to increase institutional capacity, innovation, and public services; b) the existence of experts who can be a reference in the design and preparation of regional regulations that are conducive to the investment climate and business competitiveness; c) in the preparation and design of regional regulations it is necessary to further increase access to public participation.

 

Keywords: National Economic Policy, Regional Regulations, Investment

 

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasionalyang Mendukung Iklim Investasi di Daerah. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan empiris (empirical approach), penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kewenangan regulasi dan model solusi permasalahan peraturan daerah yang tidak kondusif bagi kebijakan nasional tentang investasi di daerah.  Hasil kajian diperoleh kesimpulan : a) karakteristik dan kebermasalahan peraturan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan investasi di daerah kategorikan ke dalam karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum meliputi produk-produk hukum yang mempunyai kebermasalahan yuridis, substansi, dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan karakteristik khusus adalah kebermasalahan yang berkaitan dengan produk-produk hukum pendukung yang dapat mempengaruhi iklim usaha dan daya saing investasi, tata ruang, dan kelembagaan daerah; b) Langkah-langkah solutif tata kelola peraturan daerah untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi nasional yang kondusif bagi investasi  bagi investasi memeerlukan perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan derah yang komprehensif dengan sinkronisasi materi muatan peraturan daerah yang melibatkan semua elemen di daerah, yaitu: lembaga eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah : a) pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, inovasi, dan pelayanan publik; b) adanya tenaga ahli yang dapat menjadi rujukan dalam perancangan dan penyusunan peraturan daerah yang kondusif bagi iklim investasi dan daya saing usaha; c) dalam penyusunan dan perancangan peraturan derah perlu lebih meningkatkan akses partisipasi publik.

 

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Nasional, Peraturan Daerah,  Investasi

Article Metrics:

  1. Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Unsika, Karawang, 1993
  2. __________, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
  3. Davey, K.J., Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Penerbit UI Press, Jakarta, 1988
  4. Gabriel U. Iglesias, Implementation : The Problem of Achieving Results, Eropa, Manila, 1979
  5. Grindle, Merilee and Thomas, John.W. 1991. Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries. The John Hopkins University Press, London.
  6. IDS. 2001. Learning Initiative on Citizen Participation and Local Governance. Jakarta: IDS.
  7. Josef Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1991
  8. ______________, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Press, 2002
  9. KPPOD, 2005. Laporan Penelitian Gambaran Iklim Usaha di 20 Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta: KPPOD.
  10. Krishmna Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2000
  11. Luwihono, Slamet (ed.), Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance, Bandung: FPPM, 2006.
  12. Partowidagdo, Widjajono, Memahami Analisis Kebijakan: Kasus Reformasi Indonesia, Bandung: Program Studi Pembangunan – ITB, 1999.
  13. Roscoe Pound, The Task of Law, Franklin and Marshal College, Lancaster, Pensilvania, 1994
  14. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otnomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Rajawali Press, Jakarta, 2002
  15. Smith, S. and A. Martin, “Achieving Sustainability of Biological Conservation: Report of a GEF Thematic Review. Monitoring and Evaluation Working Paper I”. Global Environment Facility, 2000.
  16. Sumarto, Hetifah Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
  17. Syaukani HR (ed.al), Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003
  18. Thomson, Ken. 1946. From Neighborhood to Nation: The Democratic Foundations of Civil Society. Tufts University: University Press of New England.
  19. Tifa Foundation, Identifikasi dan Pemetaan Inovasi Program Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP UI.
  20. Arnstein, S, ‘A Ladder of Citizen Participation in the USA’, Journal of the Royal Town Planning Institute, 1971.
  21. Ateng Syafrudin, Butir-butir Bahan pemikiran Reformasi Pengaturan Otonomi Daerah, Makalah Disampaikan Dalam Studi Nasional Mahasiswa FISIP se Indonesia tentang Eksistensi dan Prospek Otonomi Daerah Pasca Orde Baru, Bandung, Tanggal 1-3 Desember 1998
  22. _____________, Prospek Otonomi Daerah Pasca Orde Baru, Makalah Disampaikan Dalam Studi Nasional Mahasiswa FISIP se Indonesia tentang Eksistensi dan Prospek Otonomi Daerah Pasca Orde Baru, Bandung, Tanggal 1-3 Desember 1998
  23. Armida Alisyahbana, Identifikasi Problematika Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Lustrum IV Program Pasca sarjana Upad, Bandung, Tanggal 9 Agustus 1999
  24. Bagir Manan, Hubungan Pusat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Seminar Nasional “Otonomi Daerah dan Perimbangan Antara Pusat dan Daerah, Hata Internasional Legal Concelours, Jakarta, Tanggal 20 Juli 1999
  25. __________, Identifikasi Problematika Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Lustrum IV Program Pasca sarjana Upad, Bandung, Tanggal 9 Agustus 1999
  26. Hetifah Sj Sumarto, “Membangun Partisipasi Warga dalam Tata Pemerintahan di Indonesia: Praktek, Kebijakan, dan Agenda”, Local Government Support Program, Civil Society Strengthening Team, Jakarta 2008
  27. Johanes Fernandez, Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa Depan, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial No 2 Tahun 1992
  28. KPPOD, Laporan Program Review Peraturan derah Tahap II, Kerjasama KPPOD-PEG US AID, Agustus, 2002
  29. _______, “Panduan Perancangan dan Review Peraturan derah Ramah Investasi Proyek Perbaikan Iklim Investasi Daerah Melalui Penerapan Sistem Perijinan Terpadu dan Penyempurnaan Kualitas Peraturan derah” Proyek Bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)- Europena Commision (EC)- Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia, 2008
  30. ________,“Panduan bagi Para Analis Peraturan derah untuk kajian Peraturan derah Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Bitung, dan Kota Tomohon dalam Proyek Perbaikan Iklim Investasi Daerah melalui Penerapan Sistem Perijinan Terpadu dan Penyempurnaan Kualitas Peraturan derah”, KPPOD-EU-APEKSI, Jakarta 2008
  31. LGSP, Seri Penguatan Legislatif, Legal Drafting: Penyusunan Peraturan Daerah, Local Government Support Program, 2007
  32. _____, Seri Penguatan Legislatif: Legal Drafting, Penyusunan Peraturan Daerah, Buku Pegangan untuk DPRD, Local Governance Support Program, Jakarta, 2007
  33. ______,“Reformasi Organsasi Pengelolaan Keuangan Daerah”, Kajian Akademis, Kerjasama antara USAID, LGSP dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2008
  34. Pantius D, Soeling, Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Bisnis Birokrasi No. 2/Vol III/Agustus/1997
  35. Ratnawati ”Tata Kelola Ekonomi Daerah” dalam KPPOD News, Edisi Januari-April 2008
  36. Trilaksono Nugroho, Reformasi dan Reorietasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Vol. I. No.1 September 2000
  37. Utang Suwaryo, Deskripsi dan Interpretasi Otonomi Daerah Serta Prospeknya Pada Masa Yang Akan Datang (Pasca Orde Baru), Makalah Disampaikan Dalam Studi Nasional Mahasiswa FISIP Se Indonesia tentang Eksistensi dan Prospek Otonomi Daerah Pasca Orde Baru, Bandung, Tanggal 1-3 Desember 1998
  38. Badan Pusat Stastistik, Kudus Dalam Angka, BPS Propinsi Jawa Tengah, 2001
  39. __________________, Product Domestik Broto (PDBR) Kabupaten Kudus Tahun 2001-2002
  40. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial No 2 Tahun 2008
  41. Harian Kompas Tanggal 26 Pebruari 2008
  42. _____________, 13 Januari, 1 Juni, 28 Juni, 26 Juli, 21 Agustus. dan 2 September 2009
  43. Harian Kompas tanggal 11 Februari 2018 dan Harian Kontan tanggal 11 Februari 2018
  44. Laporan Tahunan dan Survey Bappenas dan Lembaga Pengembangan Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2008
  45. TAP MPR RI No. IV/MPR/ 2000
  46. Anonim, Himpunan Undang-undang tentang Otonomi Daerah Serta Peraturan Pelaksanaannya, Pustaka Antara, Jakarta, 2000
  47. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  48. Anonim, Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pustaka Antara, Jakarta, 2000
  49. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  50. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota
  51. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 130/383/SJ Tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Verifikasi Atas Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.