Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan

*Ana Silviana -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 11 Jun 2019; Published: 11 Jun 2019.
Open Access Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Citation Format:
Abstract

Abstract

 

This study aims to study normatively to see the implementation of the one map policy in the land sector and prevent land administration conflicts. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the One Map Policy or One Map Policy in order to realize the Land Administration Order is still a roadblock because there are still many problems that arise related to ownership disputes and duplicate disputes as evidence of land ownership. In an effort to accelerate the development of quality spatial data, efforts have been made through the implementation of land registration to ensure the legal certainty of land rights.

 

Keywords: One Map Policy, Agrarian Conflict, Land Administration

 

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif untuk melihat implementasi kebijakan one map policy di bidang pertanahan dan mencegah konflik administrasi pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah. Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah.

 

Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta, Konflik Agraria, Administrasi Pertanahan

Article Metrics:

  1. Opini, “Kebijakan Satu Peta, Pemetaan Kawasan Hutan Libatkan Publik, Bisnis Indonesia, Selasa 26 Agustus 2014.
  2. Opini, “Perpres No.9/2016: Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta”, Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diposting pada: 22 Feb 2016, diunduh 6 Mei 2019, 12.50 WIB
  3. Aloysius Susanto, Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geosapasial Nasional, Jurnal, Seminar Nasional, 2016, hlm.24
  4. Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jambatan : Jakarta, 2008), hlm 9-16
  5. Cegah Sengketa Lahan, Jokowi Minta ”One Map Policy” Segera Dibuat, Kompas.com, Rabu, 24 Agustus 2016|16.01 WIB, diunduh 6 Mei 2019, 13.00 WIB.
  6. Chip Fay & Martua Sirait, “Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah”, ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2005_3, Paper dipresentasikan dalam “The International Conference on Land Tenure”, Jakarta, 11-13 October 2004.
  7. Hepi Hapsari, Pemetaan Partisipatif Potensi Desa, (Surabaya: Jurnal Teknik Geomatikal, Instiutut Teknologi Surabaya, 2017), hlm.1
  8. Kasmito Widodo, Kepala BWRA, Jakarta Desember 2017
  9. Kebijakan Satu Peta Minimalkan Sengketa Tanah, DKI Jakarta, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup, taruhl.com>kliping, 3 September 2018, diunduh 5 Mei 2019, 12.00 WIB
  10. Sulaiman Daud, Pemetaan Partisipatif, (jurnal Wacana, Edisi 15, Academia Edu, 2013), hlm.4
  11. Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKPS), Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, satupeta.go.id, diunduh 5 Mei 2019, 12.34 WIB
  12. Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKPS), Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, satupeta.go.id, diunduh 5 Mei 2019, 12.34 WIB