DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164

Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik

*Henny Juliani  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

This study aims to determine the existence of public service agencies as public service providers in Indonesia. The research method used is legal research with statutory approach approach (analytical approach) which is analyzed with qualitative analysis. The results of the research show that the Public Service Agency (BLU) as the public service provider plays an important role in providing services to the public in the form of the provision of goods and / or services. Legally BLU is not a legal entity, but BLU operates as a working unit of state ministries / agencies / local governments for the purpose of providing public services whose management is based on the authority delegated by the respective parent agency. Therefore, the financial management is not separate from the state ministries / institutions / local government as the parent institution.

 

Keywords: Public Service Board, Public Service, State Organizer

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat More recent articles
  1. Atmadja, Arifin P. Soeria, 2013, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Edisi Ketiga, Jakarta, Rajawali Press
  2. Fahmal, HA Muin, 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta, UII Press
  3. Fuadi, Munir, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung, Refika Aditama
  4. HR, Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
  5. Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, 2007, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Total Media
  6. Lukman, Mediya, 2013, Badan Layanan Umum, dari Birokrasi Menuju Korporasi, Jakarta, PT Bumi Aksara
  7. Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty
  8. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi
  9. Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2013, Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerpan Citizen’s Charter, dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
  10. Saidi, Muhammad Djafar dan Rohana Hoseng, 2010, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa
  11. Saidi, Muhammad Djafar, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
  12. Saragih, Juli Panglima, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta, Ghalia Indonesia
  13. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia lndonesia
  14. Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Sinar Grafika
  15. Syadullah, Makmun dan Nizar, Muhammad Afdi, 2013, Kebijakan Fiskal, Jakarta, ORTAX
  16. Tjandra, W Riawan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Penerbit Universtas Atmajaya
  17. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  18. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
  22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  24. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
  26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.