Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK)

Mutiara Pramesti; Rinitami Njatrijani; Herni Widanarti

doi:10.14710/ldjr.8.2025.52-68

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.52-68

Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK)

*Mutiara Pramesti - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Rinitami Njatrijani

- Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Herni Widanarti - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:

Abstract

This article discusses the legal protection provided by 2 (two) consumer dispute resolution institutions, namely the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This article focuses on a comparison of the legal force of decisions issued by the two institutions. By combining normative legal views and the opinions of practitioners consisting of the Financial Services Authority (in this case represented by OJK Central Java Province) and the Consumer Dispute Resolution Body (in this case represented by BPSK Semarang City), this article can underline the optimization of consumer protection in disputes with business actors in the financial services sector. This article can show the complementary side of BPSK with the presence of LAPS-SJK as an institution that handles disputes in the financial sector. This article aims to present a comparison between LAPS-SJK and BPSK as alternative resolution institutions resulting from a combination of factual events and practitioners' opinions with the analytical knife being the applicable laws and regulations.

Fulltext View|Download

Keywords: Consumer; Dispute; Financial Sector

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review

Recent articles

Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK) Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (Odr): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025 More recent articles

Buku
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
Ghofur, Abdul. Kedudukan OJK Sebagai Pengawas Dan Upaya Peningkatan Kesehatan Perbankan. Jakarta: Damera Press, 2023
Kurniawan. Hukum Perlindungan Konsumen. Malang: UB Press, 2011
Masadad, Ahmad. Alternatif Dispute Resolution (Resolusi Konflik Nonlitigasi). 2nd ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020
Njatrijani, Rinitami. Hukum Perlindungan Konsumen. Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2018
Nugroho, Susanti Adi. Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2017
Jurnal
Anwar, Perbri, and Ari Widiarti. “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan.” The Juris 8, no. 1 (2024)
Fathanudien, Anthon, Bias Lintang Dialog, and Dikha Anugrah. “Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan).” HUKMY : Jurnal Hukum 4, no. 1 (2024)
F.A, Lelatus Syahna., Soesi Idayanti, dan Arwin Aditya Pratama. ‘Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce”. JURBISMAN : Jurnal Bisnis Manajemen 1, No. 3 (2023)
Ginting, Andrew Michael., Naufal Ramadhan, dan Cheryl Patriana Yuswar, “Perbandingan BPSK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan”, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 22, No. 1 (2024)
Hapsari, Leilani Alysia, and Anang Setiyawan. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 4, no. 3 (2023)
Harahap, Mhd Dicky Safii., OK. Saidin, Detania Sukarja, dan Jelly Leviza. “Yuridiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan”. Locus Journal of Academic Literature Review 1, No. 8 (2022)
Ismail, Atikah., dan Eni Surati. “Analisa Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia”. Sol Justicia 4, no. 1 (2021)
Tabunan, Bernando Aldo Yosua., Fildzah Darayani Mujasmara, dan Intan Harahap. “Analisa Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen”. JLEB : Journal of Law Education and Business 2, No. 2 (2024)
Tauhiddah, Titia, Busyra Azheri, and Yussy Mannas. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps)).” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020)
Website
Nasional, Badan Perlindungan Konsumen. “Penarikan Paksa Kendaraan Masih Banyak Dikeluhkan.” Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2023. https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/penarikan-paksa-kendaraan-masih-banyak-dikeluhkan
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang 10 Tahun 1999 tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Permendag Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan LAPS Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan Dan Acara Mediasi
Peraturan LAPS Nomor Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase
Peraturan LAPS Nomor Per-03/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan Dan Acara Pendapat Mengikat

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)