BibTex Citation Data :
@article{JPK173, author = {Puteri Amelia and Mussadun Mussadun}, title = {ANALISIS KESESUAIAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU DOMPAK DENGAN KONDISI EKSISTING BANGUNAN (Studi Kasus: Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau)}, journal = {Jurnal Pengembangan Kota}, volume = {3}, number = {1}, year = {2015}, keywords = {Evaluasi, Kesesuaian Lahan, Dokumen Rencana}, abstract = { Evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah perencanaan. Pulau Dompak menjadi salah satu pulau yang direncanakan sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu evaluasi rencana mengingat rencana yang dibuat pada tahun 2007 tidak sesuai impelementasinya. Selain itu, rencana detil kawasan yang dibuat ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW Kota Tanjungpinang. Evaluasi ini berguna untuk mengukur sejauh mana perubahan antara dokumen rencana dan kondisi di lapangan yang terjadi di Pulau Dompak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan kondisi lapangan yang terjadi di Pulau Dompak, Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis skoring. Secara fisik, masyarakat menilai kesesuaian di Pulau Dompak tergolong sesuai dengan skor 33,80, perencana menilai cukup sesuai dengan skor 28,4, dan pemerintah menilai cukup sesuai dengan skor 28,1. Berdasarkan sosial dan ekonomi, masyarakat menilai kurang sesuai dengan skor 12,98, perencana menilai tidak sesuai dengan skor 10,13, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 11,77. Sesuai aspek kelembagaan, masyarakat menilai sesuai dengan skor 8,24, perencana menilai kurang sesuai dengan skor 6,625, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 6,59. Secara keseluruhan, aspek fisik dinilai cukup sesuai dengan skor 30,1, aspek sosial dan ekonomi dinilai cukup sesuai dengan skor 11,62 dan aspek kelembagaan dinilai cukup sesuai dengan skor 7,151. Namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara rencana detail, RTRW dan kondisi eksisting. Terdapat bangunan yang direncanakan dan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau, pengembangan ekonomi yang belum terstruktur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Berdasarkan ketidaksesuaian ini maka perlu adanya pengaturan pemerintah untuk memberikan ketegasan dalam implementasi rencana di lapangan dan melakukan perbaikan dalam rencana detil yang mengacu pada RTRW . }, issn = {2503-0361}, pages = {26--39} doi = {10.14710/jpk.3.1.26-39}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/173} }
Refworks Citation Data :
Evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah perencanaan. Pulau Dompak menjadi salah satu pulau yang direncanakan sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu evaluasi rencana mengingat rencana yang dibuat pada tahun 2007 tidak sesuai impelementasinya. Selain itu, rencana detil kawasan yang dibuat ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW Kota Tanjungpinang. Evaluasi ini berguna untuk mengukur sejauh mana perubahan antara dokumen rencana dan kondisi di lapangan yang terjadi di Pulau Dompak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan kondisi lapangan yang terjadi di Pulau Dompak, Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis skoring. Secara fisik, masyarakat menilai kesesuaian di Pulau Dompak tergolong sesuai dengan skor 33,80, perencana menilai cukup sesuai dengan skor 28,4, dan pemerintah menilai cukup sesuai dengan skor 28,1. Berdasarkan sosial dan ekonomi, masyarakat menilai kurang sesuai dengan skor 12,98, perencana menilai tidak sesuai dengan skor 10,13, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 11,77. Sesuai aspek kelembagaan, masyarakat menilai sesuai dengan skor 8,24, perencana menilai kurang sesuai dengan skor 6,625, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 6,59. Secara keseluruhan, aspek fisik dinilai cukup sesuai dengan skor 30,1, aspek sosial dan ekonomi dinilai cukup sesuai dengan skor 11,62 dan aspek kelembagaan dinilai cukup sesuai dengan skor 7,151. Namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara rencana detail, RTRW dan kondisi eksisting. Terdapat bangunan yang direncanakan dan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau, pengembangan ekonomi yang belum terstruktur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Berdasarkan ketidaksesuaian ini maka perlu adanya pengaturan pemerintah untuk memberikan ketegasan dalam implementasi rencana di lapangan dan melakukan perbaikan dalam rencana detil yang mengacu pada RTRW.
Article Metrics:
Last update:
Starting from Volume 13 Number 2 2025, authors who publish in the Jurnal Pengembangan Kota retain full copyright ownership (Copyright@Author) of their work. In keeping with the journal’s commitment to open access, all articles are published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). Before Volume 13 Number 2 2025, copyright was still owned by the publisher, Universitas Diponegoro. To support a better open-access program, we have created a new policy so that authors have full copyright ownership. Readers and third parties may also use the content in accordance with the CC BY-NC-SA license. This includes the ability to reproduce, modify, and build upon the article, as long as proper attribution is given, and any resulting work is distributed under the same license.
