Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Restu Permadi; Fifiana Wisnaeni

doi:10.14710/jphi.v2i3.399-415

DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415

Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

*Restu Permadi - Pengadilan Negeri Parepare, Indonesia

Fifiana Wisnaeni - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:

Abstract

Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsinya harus diberikan kemandirian organsiasi, terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada kemandirian fungsi judicial Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemandirian dan independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, dan menjelaskan tentang konsep ideal pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung secara kelembagaan terutama di bidang tugas, fungsi dan susunan organisasi di lingkungan sekertariat dan kepaniteraan Mahkamah Agung mensiratkan adanya intervensi kekuasaan pemerintah (eksekutif). Dibidang pengelolaan finansial, juga tidak sepenuhnya memiliki kemerdekaan didalam menyusun anggaran organisasinya. Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi, Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.

Fulltext View|Download

Keywords: Mahkamah Agung; Kekuasaan Kehakiman; Mandiri.

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Articles

Language : ID

In Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020

Recent articles

Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi) Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi More recent articles

Susanto, Nur A (2011). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial, Vol IV, (No. 01, April), p.32
Taufik, Giri A. (2014). Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-XI/2013. Jurnal Yudisial, Vol.7, (No.3, Desember), p.296
Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, (No. 1), p.132
Azhar, I. (2018). Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim. Veritas et Justitia, Vol. 4, (No. 2), p.439
Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. Masalah – Masalah Hukum, Jilid 46, (No. 4, Oktober), p.338
Ferejohn, J. (1999). Analyzing The Impact Of Financial Independence Of The Judiciary System On Justice And Corruption. Southern California Law Review, Vol. 72:353, pp.353-384
Adonara, Firman F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol.12, (No. 2, Juni), p.221
Goesniadhie S, K. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. Jurnal Hukum, Vol.14, (No.3, Juli), p.443
Ariawan, I Gusti K. (2010). Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39, (No.4, Desember), p.318
Jailani, S. (2012). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, (No.3, Sept.-Desember), p. 2
Javad, Mohammad Rameh., Faez, Ali., & Zadeh. Mohammad Javad Baghi. (2018). Analyzing The Impact Of Financial Independence Of The Judiciary System On Justice And Corruption, Irian Journal of Business and Economics, Vol. 5, (No.4), pp.75-81
Konradus, D. (2016). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, (No.3, Juli), p.200
Mulyani, T. (2016). Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen. Humani, Vol.6, (No.1, Januari), p. 76
Muntaha. (2019). Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.49, (No.3), p. 557
Pamintel, D. (2009). Reframing The Independence V. Accountability Debate: Defining Judicial Structure In Light Of Judges’ Courage And Integrity. Cleveland Law Review, Vol.57, (No. 1), pp.14-15
Ludwikowski, Rett R. (2003). Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism In The Civil Law Melting Pot. Boston Untversity International Law Journal, Vol. 21:29, p. 34
Hakim, Muh R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.7, (No.2, Juli), p. 295
Enggarani, Nuria S. (2018). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85
Sunarto. (2016). Prinsip Check And Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Jilid.45, (No.2, April), p. 157
Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. Jurnal Selat, Vol.4, (No.1, Oktober), p. 118
Warjiati, S. (2012). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.2, (No.2, Oktober), p.189
Arsil, F. (2017) Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada
Dressel, B. (2012). The Judicialization Of Politics In Asia. New York: Routledge
Hadiyono, V. (2018). Hukum Tata Negara “Suatu Pengantar”. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera
Koentjoro, Diana H. (2004). Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia
Kusnardi, Mohamad., & Harmaily, Ibrahim. (1988) Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
Adji, Oemar S. (1966). Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum. Jakarta: Simposium UI
Sina CH, I. (2018). Politik Hukum Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Universitas Gadjah Mada
Mahkamah Konstitusi. (2008). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesisa Tahun 1945 – Buku I Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara, Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undangd Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Laksana Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.

Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.

The author has the right to the following:

duplicate all or part of the published material for use by the author himself as a classroom instruction or verbal presentation material in various forums;
reusing part or all of the material as a compilation material for author's work;
make copies of published material to be distributed within the institute where the author works.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.