DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144

Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum

*Markus Suryoutomo  -  Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
Siti Mariyam  -  Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
Adhi Putra Satria  -  Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdata telah menormakan perbuatan melawan hukum. Norma tersebut mengatur pula secara limitatif asas hukum penggantian kerugian yang bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan, seringkali hakim secara ex-officio (kewenangan hakim dalam jabatannya), memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (schade vergoeding) meskipun pihak korban tidak menuntutnya. Ganti kerugian atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya mengatur kerugian materiel akan tetapi tidak mengatur ganti kerugian imateriel. Kerugian materiel (materiële schadevergoeding) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Kajian normatif ini bertujuan untuk menganalisis koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukan pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (immateriële schadevergoeding) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Syaratnya adalah bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriel dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip ex aequo et bono (naar een goede justitie rechtdoen). 

Fulltext View|Download
Keywords: Koherensi Putusan; Perbuatan Melawan Hukum; Ganti Rugi Imateriel

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19 Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen More recent articles
  1. Abrianto, Bagus Oktafian., Nugraha, Xavier., & Grady, Nathanael. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.11,(No.1),pp.43-62. https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574
  2. Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review, Vol.1, (No.1),pp.112-132. http://doi.org/10.22216/ soumlaw.v1i1.3346
  3. Arto, A.Mukti. (2010). Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi Hakim Mutiara Bagi Pencari Keadilan. Varia Peradilan; Majalah Hukum, Vol.25,(No.229). https://www.varia-peradilan.id/ collection
  4. Aspan, Henry., Fatmawati, Irma., & Nofrial, Ramon. (2021). Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code. International Journal Of Law and Social Science, Vol.2,(No.5),pp.56-65. https://journal-law.cambridgegate publish.org/law/index.php/IJLR/article/view/37
  5. Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, Vol.7, (No.1), pp.20-33. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33
  6. Cahyani, Kartika N. (2021). Environmental Impact Analysis in Indonesia Post - Job Creation Law: A Sociological Jurisprudence Approach. Journal of Law and Legal Reform, Vol.2, (No.3),pp.439-448. https://doi.org/10.15294/ jllr.v2i2.46616
  7. Fauzan, M. (2010). Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan (Refleksi atas Kegelisahan Prof. Azikin). Varia Peradilan: Majalah Hukum, Vol.28, (No.299), pp.30-45. https://www.varia-peradilan.id/collection
  8. Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. Jurnal Yustisiabel, Vol.1, (No.1),pp.44-55. https://doi.org/10.32529/yustisi abel.v1i1.403
  9. Immanuella, Chrisya Nadine., & Hoesin, Siti Hoesin. (2022). Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt. G/2020/PNBlt). Pakuan Law Review, Vol.8, (No.1), pp.1-17. https://doi.org/10.33751/palar. v8i1.4584
  10. Junaidi, M. (2016). Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, (No.1), pp.48-53. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1346
  11. Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Jurnal Cita Hukum, Vol.2,(No.2),pp.185-192. https://doi.org /10.15408/jch.v1i2.1462
  12. Muhdlor, Ahmad Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.2), pp.189-206. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206
  13. Pakaya, Rafi Hidayahtullah., Narendra, Ananda Chaya., Ivanda, M Nauval., Andryanto, Ary., & Ardiansyah, M Rizky. (2021). Analysis of the Dispute of Unlawful Acts in the Land Sale and Purchase Agreement. Interdisciplinary Social Studies, Vol.1,(No.2),pp.138-147. https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss/article/view/24
  14. Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, (No.1), pp.53-70. https:// doi.org/10.35968/jh.v11i1.651
  15. Sudirman, Lu., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, (No.3),pp.281-298. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298
  16. Suparmi, Ni Made., Surata, I Gede., & Mariadi, Ni Ny. (2015). Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja). Kertha Widya, Vol.3, (No.2), pp. 102-113. https://ejournal.unipas.ac.id/index. php/KW/article/view/457
  17. Tudurut, L. (2019). General Considerations concerning Unlawful Acts. Analele Universității Titu Maiorescu, Vol.18,(No.XVIII), pp.236-245. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=820489
  18. Tumpa, Harifin A. (2012). Kontroversi Putusan Hakim. Varia Peradilan: Majalah Hukum, Vol.28,(No.323). https://www.varia-peradilan.id /collection
  19. Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12,(No.3),pp.479-489. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121
  20. Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
  21. Arifin, B. (1996). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, danProspeknya. Jakarta: Gema Insani Press, Jakarta
  22. Djamali, R. Abdoel. (1993). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
  23. Hamzah, A. (1986). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika
  24. Kelsen, H. (2002). Essay in Legal and Moral Philosophy. D. Reidel Publishing. diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. Bandung: Alumni
  25. Kusumaatmadja, M. (1976). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pemikiran Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia. Bandung: Bina Cipta
  26. Mertokusumo, S. (2000).Penemuan Hukum, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty
  27. Notonagoro. (1995). Pancasila Secara Ilmiah Populer: Jakarta: Bumi Aksara
  28. Pound, R. (1959). Jurisprudence. St Paul Minnesota: West Publishing Company
  29. Prodjodikoro, W. (1988). Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung
  30. Rapar, J.H. (1996). Pengantar Logika. Yogyakarta: Kanisius
  31. Sidharta, B.A. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju
  32. Subrata, Purwoto S. Ganda. (1994). Bina Yustisia. Jakarta: Mahkamah Agung
  33. Djatmika, P. (2008, Desember 10). Problem Menegakkan Keadilan Substantif. Harian Jawa Pos
  34. Hukum Online. (2012). Hakim Diminta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2a959f34793/hakim-diminta-perhatikan-rasa-keadilan-masyarakat-?page=all/

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.