DOI: https://doi.org/10.14710/jplp.%25v.%25i.126-131

Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

*Kiki Mahendra Febriansari  -  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Irma Cahyaningtyas  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Salah satu upaya pengoptimalan diversi ialah dengan ide pembaharuan melalui Family Group Conference. Family Group Conference adalah model penyelesaian perkara pidana melalui proses pemufakatan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana guna menggapai Restorative Justice dalam menyelesaikan masalah anak. Artikel ini membahas  tentang ide pembaharuan family group conference serta sebagai sarana untuk mencapai restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Ide pembaharuan tersebut dapat dilaksanakan melalui pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengoptimalkan restorative justice yang jauh lebih baik, tidak kaku, dan fleksibel yang berlandaskan nilai Pancasila. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, artikel ini menunjukkan hasil bahwa Family Group Conference dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai ide pembaharuan guna mencapai restorative justice. Family Group Conference dapat menjadi model penyelesaian sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang dengan melibatkan partisipasi aktif keluarga, lembaga pemerhati masalah anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.

Fulltext View|Download
Keywords: Family Group Conference; Ide Pembaharuan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan More recent articles
  1. Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perseorangan. Legality, Vol.24, (No.1), p.31. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4255
  2. Cahyaningtyas, I. (2018). Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justice System. Diponegoro Law Review, Vol.3, (No.2),p.268. DOI: 10.14710/dilrev.3.2.2018.264-276
  3. Doolan, M. (2011). The FGC: Changing the face of Child Welfare. Ontario Association of Children’s Aid Societies, Vol.56, (No.4), p.19. http://www.oacas.org/pubs/oacas/journal/2011Fall/2011Fall.pdf
  4. Fathurokhman, F. (2013). Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Pelajaran dari Kearifan Lokal dan Kasus Raju. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.60(No.15),p.353. http://jurnal.unsyiah.ac.id/ kanun/article/view/6175/5077
  5. Hancock, J. (2011). Has the time come for a Children’s Act?. Children Issue, Vol.78, (No.3), p.35. https://www.occ.org.nz/assets/Uploads/Journals/Children-78.pdf
  6. Hapsari, Indira., Sularto., & Soponyono, Eko. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, (No.3),p.3. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index. php/dlr/article/view/12527
  7. Eryke, Herlita., & Herlambang. (2020). Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. University of Bengkulu Law Journal, Vol.5, (No.1),p.49. https://doi.org/10.33369/ubelaj.5. 1.47-61
  8. Lesmana, T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.1, (No.1), p.14. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/ view/1/4
  9. Mahendra, Adam P. (2020). Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurist-Diction, Vol.3, (No.4), p.1159. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200
  10. Mitchell, M. (2019). Reimagining child welfare outcomes: Learning from Family Group Conferencing. Child & Family Social Work, Vol. 25,(No.2),p.212. https://doi.org/10.1111/cfs.12676
  11. Morris, A. (2004). Youth Justice In New Zealand. Journal of Social Issues, Vol. 62 (No.2), p.262. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00449.x
  12. Nisa, Ulfatun., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha,Vol.6,(No.1),p.256. http://dx.doi.org/ 10.23887/jkh.v6i1.23492
  13. Parkinson, Kate., Pollock, Sarah., & Deanna Edwards. (2018). Family Group Conferences: An Opportunity to Re-Frame Responses to the Abuse of Older People?. The British Journal of Social Work,Vol.48,(No.4),p.1110. https://doi. org/10.1093/bjsw/bcy048
  14. Prayitno, Kuat P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakkan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, (No.3),p.419. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116
  15. Prihatmini, L. (2015). Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana. Pakuan Law Review,Vol.1,(No.1),p.35. https://doi.org/ 10.33751/palar.v1i1.922
  16. Rani, Hertika., & Maknun, Luil. (2020). Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, (No.2), p.122. https://doi.org/10.32502/jvh.v6i2.2821
  17. Sugiyanto, Eko., Wicaksono, Budi., & Pujiyono. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3), p.3. http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr
  18. Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Doktrina: Journal of Law,Vol.1,(No.2),p.76. https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922
  19. Tjukup, I Ketut., Putra, I Putu., Yustiawan, Dewa., & Usfunan, Jimmy Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol.14, (No.1), p.35. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38
  20. Wati, Emi R. (2017), Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Justitia Jurnal Hukum,Vol.1,(No.2),p.291. http://dx.doi.org/ 10.30651/justitia.v1i2.1162
  21. Djamil, M. Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika
  22. Havnen, Karen J Skaale., & Christiansen, Oivin. (2014). Knowledge Review On Family Group Conferencing, Experience And Outcome. Bergen: Uni Research Health
  23. Morris, Allison., & Maxwell, Gabrielle. (2001). Restorative Justice For Juveniles Conference Mediation and Circles. USA: Hart Publishing
  24. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafika Persada

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.