skip to main content

EFEKTIFITAS PROGRAM VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN

*M. Khairul Basyar  -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Dinna Permataria Rahayu  -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Gita K.N.  -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Shollu Ammanatul K.  -  Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi karena penyebarannya secara masif dan meluas di dunia. Dalam upaya penanganan Covid-19, pemerintah harus turun tangan dalam menangani kasus penyebaran Covid-19, salah satunya yaitu dengan bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan. Program vaksinasi Covid-19 sudah diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 2021. Namun, dalam dalam implementasinya masih belum menyampai harapan untuk menekan laju penularan di Indonesia. Dampak yang dapat dirasakan bukan hanya di bidang kesehatan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Fulltext View|Download
  1. Aida, Nur Rohmi, “Alur 4 Meja Saat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Seperti Apa Tahapannya?” https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/120500365/alur-4-meja-saat- pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-seperti-apa-tahapannya-?page=all, diakses 25 Mei 2021
  2. Diakses 25 Mei 2021
  3. Indonesia. Undang-Undang Kesehatan, UU No.23 Tahun 1992, LN No.100 Tahun 1992, TLN No. 3495
  4. Pertama Bagi 500 Pegawai” https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210222/4237032/bappenas-gelar- vaksinasi-covid-19-tahap-pertama-bagi-500-pegawai/. Diakses 25 Mei 2021
  5. Rayana, Shinta, dan Kartika Putri. 2015. “Studi Deskriptif Kualitas Pelayanan Dan Faktor-Faktor Determinan Kualitas Pelayanan Dalam Penanganan Keluhan Di Media Center Pemerintah Kota Surabaya.” Kebijakan Dan Manajemen Publik 3
  6. Rohman, Abd., dan Dewi Citra Larasati. 2020. “STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL.” REFORMASI 10. Hlm 151–63
  7. Susanto, Sri Nur Hari. 2019. “Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi.”
  8. Administrative Law and Governance Journal 2

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.