BibTex Citation Data :
@article{Dialogue20517, author = {Nurul Anzani and Mohammad Rangkuti}, title = {COORDINATION OF LOCAL GOVERNMENT AGENCIES IN CONTROLLING UNLICENSED BUILDINGS IN BINJAI CITY}, journal = {Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik}, volume = {5}, number = {2}, year = {2023}, keywords = {Pemerintah Daerah Kota Binjai; Penertiban Bangunan; Koordinasi}, abstract = { Kelima, komunikasi antar instansi yang sering menimbulkan miskomunikasi. Keempat, lemahnya kesatuan akibat kerja ego sektoral dan permasalahan dalam pengambilan keputusan; Ketiga, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Perkim; Kedua, tidak adanya biaya yang mengakibatkan tahap penertiban terhenti hingga tahap penandatanganan atau pembongkaran bangunan; Hasil penelitian ini adalah: Pertama, belum adanya peraturan daerah/perwali terkait Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG); Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder dan studi literatur. Permasalahan terkait munculnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai dan menurunnya jumlah masyarakat di Kota Binjai yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rupanya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). ) Kota Binjai. }, issn = {2685-3582}, pages = {545--560} doi = {10.14710/dialogue.v5i2.20517}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/20517} }
Refworks Citation Data :
Kelima, komunikasi antar instansi yang sering menimbulkan miskomunikasi.Keempat, lemahnya kesatuan akibat kerja ego sektoral dan permasalahan dalam pengambilan keputusan; Ketiga, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Perkim; Kedua, tidak adanya biaya yang mengakibatkan tahap penertiban terhenti hingga tahap penandatanganan atau pembongkaran bangunan; Hasil penelitian ini adalah: Pertama, belum adanya peraturan daerah/perwali terkait Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG); Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder dan studi literatur. Permasalahan terkait munculnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai dan menurunnya jumlah masyarakat di Kota Binjai yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rupanya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). ) Kota Binjai.
Note: This article has supplementary file(s).
Article Metrics:
Last update:
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows:Creative Commons-Non Ceomercial-Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
View My Stats
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik (E-ISSN: 2685-3582) Publish by Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
