Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh  Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Suhartoyo Suhartoyo

doi:10.14710/alj.v3i3.494  - 503

DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.494%20%20-%20503

Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

*Suhartoyo Suhartoyo -

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

BibTex Citation Data :

@article{ALJ9535,
    author = {Suhartoyo Suhartoyo},
    title = {Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh  Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu},
    journal = {Administrative Law and Governance Journal},
  volume = {3},
    number = {3},
    year = {2020},
    keywords = {},
    abstract = {  Abstract      This study aims to determine the importance of the position and role of labor and workers / laborers in the implementation of national development, therefore it is necessary to improve the welfare and protection of it, especially in terms of wages. This research is a legal study with a normative law approach which is analyzed using qualitative analysis. The results show that labor law has provided complete legal protection including legal protection regarding wages, including legal protection for workers / laborers with a specified time work agreement (PKWT). ) or so-called contract workers / laborers. In order to provide wage protection for contract workers / laborers, companies or employers are obliged to base their wages on Article 88 of Law Number 13 Year 2003, namely the provision of a minimum wage.        Keywords:  Legal Protection, PKWT Workers / Laborers, Wages         Abstrak      Penelitian ini bertujuan mengetahui bagamana pentingnya kedudukan dan peranan  Tenaga kerja dan Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadapnya  khususnya dalam hal pengupahan. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif.. Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa Hukum ketenagakerjaan  telah memberikan perlindungan hukum yang lengkap termasuk perlindungan hukum mengenai pengupahan, termasuk juga perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) atau biasa disebut pekerja/buruh kontrak. Guna memberikan perlindungan pengupahan terhadap pekerja/buruh kontrak maka Perusahaan atau pemberi kerja wajib mendasarkan pengupahannya pada pasal 88  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dengan adanya ketentuan Upah minimum.               Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh PKWT, Pengupahan },
   issn = {2621-2781},   pages = {494--503}  doi = {10.14710/alj.v3i3.494  - 503},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9535}
}

Citation Format:

Abstract

This study aims to determine the importance of the position and role of labor and workers / laborers in the implementation of national development, therefore it is necessary to improve the welfare and protection of it, especially in terms of wages. This research is a legal study with a normative law approach which is analyzed using qualitative analysis. The results show that labor law has provided complete legal protection including legal protection regarding wages, including legal protection for workers / laborers with a specified time work agreement (PKWT). ) or so-called contract workers / laborers. In order to provide wage protection for contract workers / laborers, companies or employers are obliged to base their wages on Article 88 of Law Number 13 Year 2003, namely the provision of a minimum wage.

Keywords: Legal Protection, PKWT Workers / Laborers, Wages

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagamana pentingnya kedudukan dan peranan Tenaga kerja dan Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadapnya khususnya dalam hal pengupahan. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif.. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hukum ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum yang lengkap termasuk perlindungan hukum mengenai pengupahan, termasuk juga perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) atau biasa disebut pekerja/buruh kontrak. Guna memberikan perlindungan pengupahan terhadap pekerja/buruh kontrak maka Perusahaan atau pemberi kerja wajib mendasarkan pengupahannya pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dengan adanya ketentuan Upah minimum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh PKWT, Pengupahan

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Article

In Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal

Recent articles

Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan Penggunaan Sertifikat Layak Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19 More recent articles

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Abdul Khakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU Nomor 13
Tahun 2003. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)
Purbadi Hardjoprajitno, dkk, Hukum Ketenagakerjaan. (Banten: Universitas Terbuka, 2014)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:

Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)

Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal

Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Indonesia 50275

Email: alj@live.undip.ac.id

Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

OFFICE INFORMATION