Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum

Kanyaka Prajnaparamitha; Mahendra Ridwanul Ghoni

doi:10.14710/alj.v3i2.314-328

DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.314-328

Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum

*Kanyaka Prajnaparamitha - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Mahendra Ridwanul Ghoni - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

BibTex Citation Data :

@article{ALJ8041,
    author = {Kanyaka Prajnaparamitha and Mahendra Ridwanul Ghoni},
    title = {Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum},
    journal = {Administrative Law and Governance Journal},
  volume = {3},
    number = {2},
    year = {2020},
    keywords = {},
    abstract = { The study aims to determine the protection of work status and remuneration for workers in a co-19 pandemic situation based on the perspective of legal reform. The results showed that in terms of wage protection and protection for workers in the workplace the employer can hold the payment of wages (if the employer is unable to pay wages according to the minimum wage), by first negotiating with workers / laborers or related trade unions / labor unions the suspension. The suspension of payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not necessarily eliminate the obligation of the employer to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. Then, according to the DKI Jakarta Provincial Manpower, Transmigration and Energy Office Circular Letter Number 14 / SE / 2020 Year 2020 concerning Work From Home Appeals, company leaders are expected to take preventative steps related to the risk of transmitting COVID-19 infections with do homework.      Keywords:  Work Status, Wages, Labor, Pandemic, COVID-19           Abstrak      Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan status kerja dan pengupahan tenaga kerja dalam situasi pandemi covid-19 berdasarkan perspektif pembaharuan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam hal perlindungan pengupahan dan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum), dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut.Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Kemudian, Menurut Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home), para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah.      Kata kunci:  Status Kerja, Pengupahan, Tenaga Kerja, Pandemi, COVID-19 },
   issn = {2621-2781},   pages = {314--328}  doi = {10.14710/alj.v3i2.314-328},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8041}
}

Citation Format:

Abstract

The study aims to determine the protection of work status and remuneration for workers in a co-19 pandemic situation based on the perspective of legal reform. The results showed that in terms of wage protection and protection for workers in the workplace the employer can hold the payment of wages (if the employer is unable to pay wages according to the minimum wage), by first negotiating with workers / laborers or related trade unions / labor unions the suspension. The suspension of payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not necessarily eliminate the obligation of the employer to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. Then, according to the DKI Jakarta Provincial Manpower, Transmigration and Energy Office Circular Letter Number 14 / SE / 2020 Year 2020 concerning Work From Home Appeals, company leaders are expected to take preventative steps related to the risk of transmitting COVID-19 infections with do homework.

Keywords: Work Status, Wages, Labor, Pandemic, COVID-19

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan status kerja dan pengupahan tenaga kerja dalam situasi pandemi covid-19 berdasarkan perspektif pembaharuan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam hal perlindungan pengupahan dan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum), dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut.Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Kemudian, Menurut Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home), para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah.

Kata kunci: Status Kerja, Pengupahan, Tenaga Kerja, Pandemi, COVID-19

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Article

Language : ID

In Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal

Recent articles

Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental) LEGAL OPINION: Does China Can Be Sued for The Global Pandemic? More recent articles

Abdussalam, H.R. 2009. “Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) Yang Telah Direvisi”, Cetakan III, (Jakarta: Restu Agung)
Aloysius Uwiyono, Seminar Nasional Online “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Pandemi COVID 19”, KEPRI LAWYERS CLUB INDONESIA, Jakata, 5 Mei 2020
Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H, Materi Webinar Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Ketenagakerjaan Di Indonesia
Jimly Asshiddiqie, Seminar Nasional Online “PROBLEMATIKA PERPU COVID-19”
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2009 Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta
Syamsul Khoiri. Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan: Tarik-Menarik Antara Kepentingan Investor Dan Kepentingan Buruh. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 39. No. 39. Tahun 2017

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:

Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)

Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal

Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Indonesia 50275

Email: alj@live.undip.ac.id

Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum

OFFICE INFORMATION