DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.196-205

Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing

*Solechan Solechan  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

This study aims to find out the policy of transfer of knowledge of foreign workers in Indonesia. In addition, to know the policy of transfer of knowledge on the labor legislation law has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the framework of the protection of Indonesian labor force. Research method in this research is legal research (legal research), that is by using library research data (library research), using statutory approach approach (statutory approach). The results showed that the transfer of knowledge has been regulated in the legislation in Indonesia. But the arrangement is still very general and sectoral.

 

 

Keywords: Transfer of Knowledge, Manpower, Policy

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah More recent articles
  1. Guus Heerma Van Voss dalam Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia ed. Guus Heerma Van Voss dan Surya Tjandra , (Pustaka Larasan: Denpasar, 2012),
  2. S.F. Marbun, 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta
  3. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
  4. Tim Perbankan dan Enquiry Point, Tenaga Kerja Asing Pada Perbankan Nasional, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan , Volume 5, Nomor 3, Desember 2007, di unduh laman: http://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/hukumperbankan/Documents/042c064ba0074ff0aef68754e9f3e2c702_TKA2.pdf
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Badan Kordinasi Penanaman Modal
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.247/Men/X/2011 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.