Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Alih Daya  di Perusahaan Perbankan

Sonhaji Sonhaji

doi:10.14710/alj.v4i1.38 - 50

DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.38%20-%2050

Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Alih Daya di Perusahaan Perbankan

*Sonhaji Sonhaji - Universitas Diponegoro, Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

BibTex Citation Data :

@article{ALJ11190,
    author = {Sonhaji Sonhaji},
    title = {Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Alih Daya  di Perusahaan Perbankan},
    journal = {Administrative Law and Governance Journal},
  volume = {4},
    number = {1},
    year = {2021},
    keywords = {Workers, Outsourcing, Welfare},
    abstract = {  Abstrak          Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja  outsourcing  di perusahaan perbankan’, dan juga bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja  outsourcing  yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja  outsourcing  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja  outsourcing  berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.      Kata Kunci :  Pekerja,  Outsourcing,  Kesejahteraan        Abstract          The study of the debate about outsourcing workers in the banking company aims to study the funds given to outsourcing workers employed at Bank BNI KCU Undip Semarang and the challenges that were carried out with assistance carried out by PT. Persona Prima Utama as a service provider company provides assistance to workers. The results of the research that showed the second company, BNI Bank KCU Undip Semarang with PT. Persona Prima Utama is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, both from Bank BNI KCU Undip Semarang and PT. Persona Prima Utama has provided assistance to outsourced workers well in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor and other regulations. However, challenges are still found in the assistance of outsourcing workers.      Keywords:  Workers, Outsourcing, Welfare },
   issn = {2621-2781},   pages = {38--50}  doi = {10.14710/alj.v4i1.38 - 50},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11190}
}

Citation Format:

Abstract

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan’, dan juga bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.

Kata Kunci : Pekerja, Outsourcing, Kesejahteraan

Abstract

The study of the debate about outsourcing workers in the banking company aims to study the funds given to outsourcing workers employed at Bank BNI KCU Undip Semarang and the challenges that were carried out with assistance carried out by PT. Persona Prima Utama as a service provider company provides assistance to workers. The results of the research that showed the second company, BNI Bank KCU Undip Semarang with PT. Persona Prima Utama is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, both from Bank BNI KCU Undip Semarang and PT. Persona Prima Utama has provided assistance to outsourced workers well in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor and other regulations. However, challenges are still found in the assistance of outsourcing workers.

Keywords: Workers, Outsourcing, Welfare

Fulltext View|Download

Keywords: Workers, Outsourcing, Welfare

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Article

Language : ID

In Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal

Recent articles

Exploration of The Interplay Between Tourism, Global Warming And Health In Nigeria Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Democracy Mirror: Voter Participation Increasing or Decreasing? The case of the 2020 Pandeglang Regional Election in the Middle of Covid 19 More recent articles

Buku
Adi, Isbandi Rukminto, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,2004: FISIP UI Press :Jakarta
Asyhadie, Zaeni, Hukum Kerja :Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 2007, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
Damanik, Sehat, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2006 , DSS Publishing : Jakarta
Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2008, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta
Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2007, PT Citra Aditya Bakti : Bandung
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 2002, PT Bumi Aksara Jakarta
Nurachmad , Much, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, 2009, Visimedia: Jakarta
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Pengantar, 2007, Pradnya Paramita : Jakarta
Parningotan, Malau, Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh, 2013, PT. Sofmedia : Medan
Sayafa’at, Rachmad, Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya (Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi), 2008, In-TRANS Publishing : Malang
Soekanto, Soerjono, Pengantar penelitian hukum, 1984, PressUI : Jakarta
Suhardi, Gunarto, Perlindungan Hukum bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing,2006, Universitas Atma Jaya : Yogyakarta
Sutedi, Andrian, Hukum Perburuhan, 2009, Sinar Grafika :Jakarta
Trijono, Rachmat, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,2014, cetakan kedua, Papas Sinar Sinanti: Jakarta
Yasar, Iftida, Sukses Implementasi Outsourcing, 2008, PPM :Jakarta
Peraturan-Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengga Jaminan Sosial
Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Karya Ilmiah, Jurnal, dan Lain-Lain
Sonhaji.2018. Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainnya. Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018
Sonhaji. 2017. Beberapa Permasalahan Perlindungan Pekerja Outsourcing Berdasarkan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 . Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 2, April 2017
Sujoko, Ajik. 2018. Menggagas Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Outsourcing di Pemerintah dalam Pengadaan Publik. Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Administrative Law & Governance Journal published by State Administrative Law Department Faculty of Law, Diponegoro University under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

Administrative Law & Governance Journal and Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Administrative Law & Governance Journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Administrative Law & Governance Journal]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:

Muhamad Azhar (Editor-in-Chief)

Editorial Office of Administrative Law & Governance Journal

Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Indonesia 50275

Email: alj@live.undip.ac.id

Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Alih Daya di Perusahaan Perbankan

OFFICE INFORMATION