URGENSI KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA DKI JAKARTA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

*Insan Harapan Harahap -  Universitas Bakrie, Indonesia
Received: 11 Jun 2018; Published: 29 Nov 2019.
Open Access
Citation Format:
Abstract

Abstract

Controversy related to the reclamation policy of the DKI Jakarta’s North Coast is endless. Its reclamation policy is reputed inappropriate with the prevail procedure, its policy becomes a fighting zone between authority and entrepreneur, beside them bribe cases and corruption was shown covering its reclamation policy of DKI Jakarta’s North Coast. Therefore, writer tried to explain whose the actor belongs to its reclamation project. This research will be descriptive, which the data and information’s used in this research contains of documentation studies and interview with the related institution whose has relation with the reclamation project of DKI Jakarta’s North Coast. The result of this research will be concluded that the reclamation project of DKI Jakarta’s North Coast has a positive and negative impact. This reclamation project can not only solve the existing problems, instead of creating new problems associated with adverse environmental impacts. In addition, the reclamation project disrupted the livelihood of fishermen in the North Coastal area of DKI Jakarta.

 

Abstrak

Perdebatan terkait kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta memang seperti tidak ada ujungnya. Kebijakan reklamasi ini dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, kebijakan tersebut menjadi arena pertarungan antar penguasa dan pengusaha, Selain itu kasus suap dan korupsi hadir menyelimuti kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Atas dasar itu, penulis mencoba untuk meneliti tentang bagaimana urgensi kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan dampak yang akan ditimbulkan, selain itu penelitian ini mencoba untuk menjelaskan siapa saja aktor yang memiliki kepentingan dalam proyek reklamasi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan wawancara kepada lembaga terkait yang memiliki relasi dengan kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proyek reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta menyebabkan dampak negatif dan positif. Proyek reklamasi ini bukan hanya dapat memecahkan permasalahan yang ada, malah menciptakan permasalahan yang baru terkait dengan dampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu, proyek reklamasi mengganggu keberlangsungan penghidupan para nelayan disekitaran Pantai Utara DKI Jakarta.

Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi, Pengembangan Tata Kota.

Keywords
Policy, Reclamation, Development of Urban Space.

Article Metrics:

  1. Adisasmita, R. 2014. Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Jakarta: Graha Ilmu.
  2. Andojo Wurjanto. 2016. Reklamasi Teluk Jakarta: Peran Ilmu dan Pengetahuan Teknik Kelautan. Bandung: Laporan Pandangan Forum Guru Besar ITB.
  3. Asballah, Raja., 2003, Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan, Tesis, Program Studi MPKD, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
  4. Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. 2018. Rencana Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jakarta: BPRPUJ
  5. Bintarto, R. 1977a. Geografi Kota. Yogyakarta: U.P. Spring
  6. D. Easton. 1965. A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc.,
  7. Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat, Jakarta: Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
  8. Doxiadis Constantinos. 1968. Ekisticts, An Introduction To The Science Of Human Settlements. Hutchinson of London.
  9. Dunn, William N. 2004 (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Pearson Education.
  10. Easton, David. 1984. Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik. Jakarta: Bina Aksara.
  11. Fischer, F. et.al. 2007. Handbook of public policy analysis : theory, politics, and methods. 125, 642 S. http://doi.org/10.4135/9781848608054
  12. Hadiwinata, Marthin. 2017. Surat Terbuka dan Pernyataan Keberatan Untuk Melanjutkan Pembahasan Raperda RTR KS Pantura Jakarta dan Raperda RZWP3K, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, 10 Oktober 2017.
  13. Howlett, Michael, dan M. Ramesh. 1995. Studyng Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem. Oxford: Oxford University Press.
  14. Indratmo, Soekarno. 2016. Pengendalian Air dalam Reklamasi di DKI Jakarta. Bandung: Laporan Pandangan Forum Guru Besar ITB
  15. Kuncoro, M. 2012.Perencanaan Daerah; Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
  16. Laidley, Jennefer. 2005. Constructing a Foundation for Change the Ecosystem Approach and The Global Imperative on Toronto’s Central Water Front. Ontario: York University.
  17. Majalah Tempo. April 2016. Laporan Utama Reklamasi Teluk Jakarta, edisi tanggal 17 April 2016, halaman 68.
  18. Majalah Tempo. Juni 2016. Duit Reklamasi Untuk Teman-Teman Ahok, edisi tanggal 20-26 Juni 2016, halaman 38.
  19. Majalah Tempo. Mei 2016. Amuk Reklamasi, edisi tanggal 23-29 Mei 2016, halaman 30.
  20. Masoed. 2006. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakart: Gadjah Mada University Press.
  21. Nurmandi, A. 1999. Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa
  22. Pengambangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). 2014. Master Plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia. Jakarta.
  23. Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.)
  24. Rellua, Olivianty .2013. Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Hidup terhadap Reklamasi Pantai. Surabaya: Mitra Press
  25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017. Bappeda DKI Jakarta.
  26. Ruchyat Deni Djakapermana, DR, Ir., M.Eng Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.
  27. Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Unpad-Hakim Publishing
  28. Salim, E. 1996. Kaji Ulang Amdal Reklamasi Pantura. Neraca, 19 Oktober 1996.
  29. Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
  30. Suhud, A. R. 1998. Penanggulangan Reklamasi yang Telah Berjalan, Dalam Bengen. D.G dan Amiruddin (Eds). Prosiding Konferensi 8 NasionaI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia (hal C113-C119). PKSPL IPB-CRC. University of Rhode Island.
  31. Suprapto. 2011. Statistik pemodelan bencana banjir Indonesia (Kejadian 2002-2010). Jurnal Penanggulangan Bencana, 2(2), 34-47.
  32. Suryadewi A., Edward, & A. Setiadi. 1998. Masalah Reklamasi Teluk Jakarta ditinjau dari Aspek Psikologi Lingkungan. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 18 No. 2:145-163
  33. Tigor Hutapea, Deputi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan. Dimuat dalam Koran Tempo tanggal 17 Oktober 2017.
  34. Wahyuni, D. 2012. The Reasearch Design Maze: Understanding Paradigms, Cases, Methods and Methodologies, 49(4), 564–576. http://doi.org/10.1675/1524-4695(2008)31.
  35. Widodo L. 2005. Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai dengan Pendekatan Model Dinamik. Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT Vol. 6 No. 1 : 330338
  36. Yunus, H.S. 1978. Konsep Perkembangan dan Pengembangan Daerah Perkotaan. Yogjakarta: Fakultas Geografi UGM.
  37. Yunus, H.S. 2001. Struktur Tata Ruang Kota. Yogjakarta: Pustaka Pelajar
  38. Yuwono, Nur. 20 Juni 2007. “Materi Bahasan Reklamasi”, Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kemaritiman dan Kelautan. Jakarta: DKP.
  39. Zahnd, Markus. 1999. Perancangan Kola Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya. Yogyakarta: Kanisius.
  40. Zaidiem, F.M. 1995. Reklmasi Jakarta Lautku Sayang, Lautku Hilang. Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa. Jakarta: Yayasan Obor.
  41. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/11462921/kaleidoskop.2016.polemik.reklamasi.di.teluk.jakarta?page=all diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
  42. https://bisnis.tempo.co/read/1030569/reklamasi-jakarta-menteri-luhut-saya-cium-tangan-kalau-salah, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
  43. https://www.kompasiana.com/aprillah/positif-dan-negatif-reklamasi-teluk-pantai-jakarta-bagi-masyarakat-pemerintah-dan-swasta_5739a54ef29673f8072577ce, diakses pada tanggal 2 Februari 2018.
  44. http://lingkarannews.com/sepi-dari-pemberitaan-ahok-kalah-lagi-ptun-batalkan-proyek-reklamasi-3-pulau/ diakses pada tanggal 6 April 2017
  45. http://tempo.co. 2016. KPK: Banyak Pihak Terlibat Suap Reklamasi. Retrieved April 4, 2017, from https://m.tempo.co/read/news/2016/04/03/063759380/kpk-banyak-pihak-terlibat-suap-reklamasi