KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DALAM MASA PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KEDIRI: STUDI KASUS DESA GROGOL, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis konflik sosial pada masyarakat Desa Grogol, Kabupaten Kediri dalam merespons pembangunan bandar udara. Pembangunan bandar udara pada dasarnya bertujuan meningkatkan konektivitas masyarakat lokal dengan dunia di luarnya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat luas. Namun demikian, di sisi lain pembangunan bandar udara juga mengakibatkan terjadinya pengambilan lahan (alih fungsi lahan) masyarakat yang akan dijadikan area bandar udara. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat memunculkan keresahan, perlawanan, dan bahkan konflik sosial dalam proses pembangunan bandar udara. Penelitian ini mencoba untuk memotret dan mendeskripsikan praktik-praktik sosial dan konflik sosial yang terjadi, sejak awal proses pembangunan hingga proses konstruksi bandara udara Kediri. Penelitian ini dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan fokus wilayah observasi di Dusun Bedrek Selatan. Kerangka pikir yang digunakan untuk membaca fenomena konflik sosial akibat pembangunan bandara adalah bahwa setiap masyarakat akan mencoba menemukan cara-cara tertentu dalam menyelesaikan konflik sosial yang melanda masyarakat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik observasi partisipasif, wawancara mendalam, pengambilan dokumentasi berupa foto, serta analisis studi literatur dengan enam informan kunci ditambah dengan dua informan tambahan yang masing-masing memiliki kaitan, kepentingan, aktor dari setiap konflik sosial yang terjadi akibat dari pembangunan bandar udara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan bandar udara, sejak tahap sosialisasi, proses pembebasan lahan, dan konstruksi bandar udara diwarnai dengan konflik social baik yang bersifat vertikal, horizontal, dan simbolik. Namun, dengan keterlibatan berbagai pihak terkait seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka mampu menemukan resolusi, sehingga konflik sosial tidak membesar dan tidak berkepanjangan.