skip to main content

Sosialisasi Pendataan Perumahan Berbasis Tabungan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

*Nany Yuliastuti scopus  -  Urban and Regional Planning Department, Diponegoro University, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan memiliki keterbatasan daya beli sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan atau membangun rumah. Kota Tegal memiliki backlog perumahan sebesar 45.843. Dengan angka tersebut, Kota Tegal menempati peringkat ke-7 dari jumlah backlog terbanyak di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Sosialisasi dipilih Kota Tegal sebagai langkah awal percontohan untuk kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Salah satu kegiatan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR adalah dengan dibantu oleh pemerintah melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. Untuk itu tujuan sosialisasi terkait pendataan rumah subsidi berbasis tabungan agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat yang memerlukan rumah subsidi. Kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan batasan penghasilan tertentu dengan beberapa persyaratan baik yang belum memiliki rumah sendiri. Kegiatan ini, dilaksanakan melalui sosialisasi potensi minat masyarakat. Metode pelaksanaan dimulai dengan bimbingan teknis yaitu berupa pertemuan partisipatif dan diskusi fokus terarah. Selanjutnya pendataan potensi sebaran rumah subsidi dan pendataan minat melalui komunitas dan kelompok masyarakat yang berminat terhadap rumah subsidi di kota Tegal. Hasil pendataan, mendapatkan 192 masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat terhadap rumah subsidi di Kota Tegal. Potensi pendataan ini diusulkan untuk diverifikasi agar realisasi pembangunan rumah subsidi berbaasis tabungan ini dapat segera terlaksana.
Fulltext View|Download

Article Metrics:

  1. Arimurty, A., & Manaf, A. (2013). Lembaga Lokal dan Masyarakat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 9(3), 307–316
  2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (2018)
  3. Kusumastuti, D. (2015). Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 541–557
  4. Panudju, B. (1999). Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Alumni
  5. Raharjo, N. P. (2010). Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi kasus: Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah, Mataram). Universitas Diponegoro
  6. Sumarwanto, S. (2014). Pengaruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permukiman Kumuh Terhadap Tata Ruang Wilayah di Semarang. Serat Acitya, 3(1), 94
  7. SUPAS. Survei Penduduk Antar Sensus (2015)
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.