KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

*Abdurrakhman Alhakim  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Eko Soponyono  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 24 Sep 2019.
Open Access
Citation Format:
Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya.

Keywords: Pertanggungjawaban; Korporasi; Korupsi.

Article Metrics:

  1. Hamzah, A. (2006). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  2. Ramdhan, M. (2009). Kerangka Berpikir dalam Menentukan Model Pembentukan Suatu Konsep Nilai atau Norma. Jakarta : Rajawali Pers.
  3. Suteki., & Taufani, Galang. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  4. Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. (2015). Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. International Journal of Advanced Research, Vol. 3, (No.8), pp. 246-250.
  5. Blanc, Renata., Islam, Muhamad Azizul., Patten, Dennis. M., & Branco, Manuel Castelo. (2017). Corporate anti-corruption disclosure . Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.30, (No.8), pp.1746-1770.
  6. Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum,Vol.3, (No.2), pp.351-371.
  7. Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2), pp.1-43.
  8. Ibsaini., & Syahbandir, Mahdi. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol.2, (No.2), pp.67-89.
  9. Mardiya, Nuzul Q. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, (No.3),pp.483-502.
  10. Padil. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan,Vol.IV, (No.1), pp.48-59.
  11. Prasetyo, Rully Trie., Ma'ruf, Umar., & Mashdurohatun, Anis. (2017). Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12,(No.4), pp.727-741.
  12. Puspitasari, Ikka., Devintawati, Erdiana. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum,Vol.20,(No.2), pp.237-254.
  13. Ramelan, Y. (2019). Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1), pp.80-97.
  14. Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum, Vol.II, (No.2), pp.269-288.
  15. Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3).pp.1-17.
  16. Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396.
  17. Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, (No.2),pp.201-213.
  18. Suwarni, E. (2018). Penegakan Hukum atas Korupsi Politik. Journal Unnes Seminar Nasional Hukum, Vol.4, (No.3),pp.953-966.
  19. Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. USU Law Journal, Vol.6, (No.3), pp.38-46.
  20. Toruan, Henry Donald L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal Rechtsvinding, Vol.3, (No.3), pp.397-416.
  21. Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime. Jurnal of Indonesian Legal Studies, Vol.3, (No.2), pp. 213-236.
  22. Wibisana, Andri .G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin / Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.46 (No.2),pp.149-195.
  23. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  24. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang.
  25. Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2018.
  26. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.