skip to main content

Optimalisasi Tata Kelola Kesehatan Melalui Pendampingan Strategis di Kabupaten Bombana

Ayun Sriatmi  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Indonesia
Novia Handayani  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Indonesia
*Rani Tiyas Budiyanti  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Indonesia
Nurhasmadiar Nandini  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Indonesia
Nikie Astorina Yunita Dewanti  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Kabupaten Bombana memiliki skor Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,5659 dan merupakan peringkat ke-13 dari 17 Kota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data realisasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022, hampir seluruh layanan kesehatan dasar belum mencapai 100%. Memperhatikan hal di atas, maka perlu dilakukan pendampingan pada Kabupaten Bombana. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu advokasi awal, analisis situasi, review renja dan sosialisasi program prioritas kesehatan, orientasi multipihak, finalisasi dan sosialisasi dokumen renja, serta advokasi akhir.  Kegiatan pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) bidang kesehatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis bukti. Pendampingan ini membantu Kabupaten Bombana dalam menyusun Renja yang selaras dengan target nasional, provinsi, dan daerah, sehingga dapat menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan kesehatan serta mendukung advokasi kepada stakeholder lintas sektor.

Fulltext
Keywords: tata kelola kesehatan; pendampingan strategis; standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan

Article Metrics:

  1. Kementrian Kesehatan. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018. https://labkesmaspangandaran.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=3652&keywords=
  2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Profil Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2021
  3. Hidayangsih PS, Hapsari D, Ma'ruf NA.Formulation of Indonesian public health development index. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2011;14(2):21264
  4. Alhaqni ZP, Auliadin A, Rasmuri P, Setiabudi DI, Iswandi I. Analisis Implementasi Program Posyandu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Gantar Dusun Wagir. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan. 2022 Sep 5;2(3):69
  5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2022
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
  8. Jati, S. P., Budiyono, B., Budiyanti, R. T., Handayani, N., Dewanti, N. A. Y., & Nandini, N. (2023). Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Jepara. Journal of Public Health and Community Service, 2(2), 61-67
  9. Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). Jurnal Samudra Ekonomika, 3(2), 175-185
  10. Habiburrahman, M., & Putra, A. B. (2024). Evaluating primary care programmes: a problem-solving cycle with literature review on programme evaluation for cervical cancer screening at a community health centre, Jakarta, Indonesia. Family Medicine & Primary Care Review, 26(1)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
  12. Hakim, R. (2024). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Capaian Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Dalam Rangka Menurunkan Angka Stunting Tahun 2023 Di Provinsi Lampung. Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS), 9(1), 1-13

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.