Rules and Policies Related with Good Governance When Corona Virus 2019 (COVID19) Pandemic

*Solechan Solechan scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 1 Jun 2020.
Open Access License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Citation Format:
Abstract

The policy made by the government in relation to COVID 19, became a quite heated discussion among the community. In fact, many observers are questioning the policy. At present, the government is faced with two choices, namely maintaining the lives of citizens or maintaining the economy. Policies taken by the government must be based on the principle of good governance. The principle of good governance is an important principle in making policy. One of the principles in good governance is the principle of community participation. Through this research, we will see how community participation is related to policies made by the government, moreover, public awareness is still lacking related to government policies to deal with this pandemic.

 

Keywords: Government, principle, community participation

 

Abstrak

 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan COVID 19, menjadi pembahasan yang cukup hangat dikalangan masyarakat. Bahkan, para pengamat banyak yang mempersoalkan kebijakan tersebut. Saat ini, pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mempertahankan nyawa warga negara atau mempertahankan perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, harus didasari oleh prinsip good governance. Prinsip good governance ini menjadi prinsip yang penting dalam mengambil kebijakan. Salah satu prinsip yang ada di good governance adalah prinsip partisipasi masyarakat. Melalui penelitian ini, kita akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terlebih lagi, kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi ini.

 

Keywords: Pemerintah, Prinsip, Partisipasi Masyarakat

Article Metrics:

  1. I G A M Asri Dwija Putri,Sumber Daya Manusia, Good Corporate Governance, Dan Kinerja Perusahaan
  2. Journal UIN Jakarta, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi PenangananCOVID19, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15083/pdf,
  3. Kompas, Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya, https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all, akses pada 22 mei 2020
  4. Media Indonesia, Presiden Sebaiknya Ajak Daerah Kolaborasi Tangani Covid19, https://mediaindonesia.com/read/detail/304146-presiden-sebaiknya-ajak-daerah-kolaborasi-tangani-covid-19, akses pada 22 mei 2020
  5. Nasional Kompas, Kebijakan PSBB Belum Tegas Tak Efektif Atasi COVID19, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/15202701/pengamat-kebijakan-psbb-belum-tegas-tak-efektif-atasi-covid, akses pada 22 mei 2020
  6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  7. R. Tumengko, Alent. Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance
  8. Telly Sumbu, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata Askara, Jakarta 2010, hal 569
  9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  10. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Last update: 2021-04-19 16:54:33

No citation recorded.

Last update: 2021-04-19 16:54:34

No citation recorded.